Pemkab. Meranti Ikuti Webinar Eksistensi Wilayah Perbatasan Dengan Mendagri dan Menkopolhukam


Meranti LHI

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini Bupati Drs. Irwan M.Si yang diwakili okeh Asisten II Sekdakab. Meranti H. Asroruddin, mengikuti Webinar Wilayah Perbatasan bersama Mendagri Tito Karnavian dan Menkopolhukam Mahfud MD, kegiatan dalam rangka meningkatkan sinergitas yang baik antara Pemda dan Pemerintah Pusat dalam menjaga Wilayah Perbatasan Indonesia ini ditaja oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Kamis (17/92020).

Webinar tersebut dipimpin dan diikuti oleh Menko Polhukam Mahfud MD, Mendagri Jend. Pol Purn Tito Karnavian, Menkominfo Joni G. Plate, Menteri PUPR RI Basuki, Sekretaris BNPB Dr. Suhajar Diantoro, 15 Gubernur dan 54 Bupati/Walikota didaerah perbatasan Indonesia, serta OPD terkait.

Sementara Pemkab. Meranti dihadiri oleh Bupati Drs. Irwan M.Si yang diwakili oleh Asisten II Sekdakab. Meranti H. Asroruddin, Kabag Perbatasan Sekda Meranti M. Nazar, Kabag Ortal Bayu Widodo, Camat Rangsang H. Arifuddin, Camat Pulau Merbau Atan Ibrahim, Sekretaris Dinas Perhubungan Meranti Umayah, Kasubag Perbatasan Yusril Lubis, Bagian Humas dan Protokol Meranti dan pejabat lainnya.

Seperti dijelaskan Sekretaris BNPB Dr. Suhajar Diantoro, kegiatan ini bertujuan  agar tercipta sinergitas yang baik antara daerah dan pemerintah pusat khususnya BNPB dalam menjaga kawasan batas negara sebagai Garda Terdepan NKRI. Melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan serta Infrastruktur Telekomunikasi (TIK) yang bermanfaat bagi masyarakat, dengan begitu masyarakat yang tinggal didaerah terpencil dapat merasakan hadirnya negara.

Ditegaskan Menkopolhukam Mahfud MD ada 3 Isu Pokok yang menjadi pesan Presiden RI Joko Widodo untuk menjadi perhatian yakni 1. Menjaga Teritori tidak ada sejengkal tanahpun di Repbublik Indonesia yang diambil bangsa lain, 2. Menjaga keutuhan RI sesuai Ideologi Pancasila, 3. Menjaga Kesejahteraan Masyarakat dengan mengesa pembangunan fisik diwilayah perbatasan.

Saat ini dikatakan Mahfud, Akibat Pandemi Covid-19, membuat pembangunan didaerah perbatasan menjadi terkendala namun demikian ia berharap semua fasilitas yang tersedia dan telah dibangun negara dapat dimanfaatkan agar kehidupan sosial ekonomi masyarakat tetap hidup. 

Masalah penyebaran Covid-19 ini menurut Mahfud harus menjadi prioritas Pemerintah Daerah diwilayah Perbatasan dengan memperketat penerapkan protokol kesehatan dipintu-pintu masuk negara.

"Untuk mengatasi Covid-19 yang paling efektif adalah dengan menggunakan Vaksin namun sebelum Vaksin ini ditemukanya diminta kepada Pemerintah Daerah diwilayah perbatasan untuk memperketat wilayah perbatasan dengan menerapkan Protokol Kesehatan (Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan)," ujar Mahfud.

Mahfud berharap dengan menjaga dan membangun daerah perbatasan membuat Indonesia menjadi Aman, berdaulat, serta berdaya saing, dan kehidupan berjalan baik. "Membangun daerah perbatasan ini hemdaknya bukan sekedar misi dan visi tapi juga harus diwujudkan dalam menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik," Harap Menkopolhukam.

Sementara itu, Mendagri Tito Carnavian mengatakan, Pemerintah Pusat sangat konsen menjaga teritorial dan memperhatikan pembangunan daerah perbatasan terutama terluar, terdepan, tertinggal (3T)."Hal ini sesuai dengan Nawa Cita Presiden Joko Widodo yang ingin memulai pembangunan dari pinggiran, daerah perbatasan Indonesia," jelasnya.

Namun menurut Tito, menjaga teritorial  negara Indonesia bukan hal yang mudah karena Indonesia memiliki laut terpanjang didunia dengan 17 ribu lebih pulau dan 3 Time Zone."Dengan 60 persen wilayah lautan sangat rentan terjadinya pencaplokan dari negara lain, belum lagi tantangan lain seperti Ilegal Fishing, Ilegal Entri dan Ilegal Out serta Peredaran Narkona," ujar Tito.

Untuk itu Tito berharap agar eksistensi Indonesia khususnya didaerah perbatasan tetap terjaga diminta kepada Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan dan menjaga semua bangunan fisik yang telah dibangun oleh Pemerintah Pusat. 

Menyikapi semua intruksi Pusat yang dipaparkan dalam kegiatan Webinar tersebut, dikatakan Asisten II Sekdakab. Meranti H. Asroruddin, Pemerintah Kepulauan Meranti siap melaksanakan semua petunjuk dari pemerintah Pusat. Satu hal yang diminta Pemkab. Meranti agar Nawacita Presiden RI benar-benar diwujudkan di Meranti yang merupakan daerah terluar, terdepan dan terdepan NKRI ini agar masyarakat benar-benar merasakan negara hadir di Kabupaten termuda di Riau ini. (Humas Pemkab. Meranti/RAMLI ISHAK).

 

Post a Comment

0 Comments