Meranti LHI
Wakil
Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim memimpin rapat pembahasan hasil review monitoring
pelaksanaan Konvergensi Intervensi Stunting Terintegrasi di Kepulauan Meranti,
dalam rapat tersebut Wabup mencek satu-persatu peran OPD dalam mengatasi
Stunting di Kepulauan Meranti sebab tanpa peran aktif OPD dalam mendukung
penuntasan Stunting upaya penanganan Stunting tidak akan optimal, bertempat
diruang Rapat Bappeda Meranti, Selasa (28/7/2020).
Turut
dalam keseatan tersebut, Kepala Bappeda Meranti H. Azza Fahroni, Siti Rahmawati
Fungsional Perencana Bidang Kesehatan Bappeda Provinsi Riau dan rombongan,
Kepala Dinas Kesehatan Meranti dr. Misri Hasanto, Kepala LHK Meranti Drs. H.
Irmansyah, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan M. Arif, Sekretaris
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa H. Edi M. Nur, Sekretaris Disdukcapil
Meranti Ramdan, Sekretaris Dinas Penanaman Modal Febriady, serta Para Kabid
Perwakilan Dinas Se-Kabupaten Meranti.
Dalam keterangan Siti Rahmawati selaku Fungsional Perencana
Bidang Kesehatan Bappeda Provinsi Riau, Kabupaten Meranti merupakan salah satu
Kabupaten yang dinilai berhasil dalam menekan angka Stunting didaerah. Terbukti
dengan angka Stunting Meranti yang dulunya tinggi yakni 37.00 kini berhasil
ditekan menjadi 25.00.
Dari hasil laporan dan survei yahg dilakukan Tim Penuntasan
Stunting Provinsi Riau, penurunan angka Stunting di Meranti berkat dukungan
dari semua OPD disemua sektor dalam rangka mengatasi dan mengantisipasi terjadi
Stunting diseluruh wilayah Kepulauan Meranti."Kami melihat keberhasil
Meranti menekan angka Stunting berkat dukungan dari berbagai sektor jadi bukan
hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan saja," aku Siti Rahmawati.
Menyikapi hasil review tersebut, disambut baik oleh Wakil Bupati
Kepulauan Meranti H. Said Hasyim mengatakan penuntasan masalah stunting sangat
penting dan strategis karena menyangkut masa depan generasi muda Meranti
kedepan yang tentunya akan berdampak pada proses pembangunan Meranti.
Menurut Wabup meski saat ini telah terjadi penurunan angka
Stunting di Meranti namun belum terlalu signifikan untuk itu ia menegaskan kepada
semua OPD harus lebih serius menjalankan program dalam mengatasi Stunting.
Caranya dengan lebih gencar turun kelapangan untuk mengidentifikasi berbagai
masalah sehingga program yang dilaksanakan lebih tepat sasaran dan terencana
dalam mengatasi Stunting.
Karena seperti diketahui dari hasil survei penyebab Stunting
tidak selalu diakibatkan oleh kemiskinan, bisa jadi karena kurangnya
pengetahuan orang rua terhadap gizi anak, penyakit ibu hamil, lingkungan yang
tidak bersih, bisa juga faktor aksesbilitas yang menyebabkan masyarakat
kesulitan membawa hasil produksi perkebunan, turunya hasil produksi
pertanian/perkebunan sebagai peyangga ekonomi keluarga karena tidak ada
peremajaan tanaman dan lainnya.
Dicontohkan Wabup H. Said Hasyim kondisi saat ini sebanyak 70
persen masyarakat Meranti mengantungkan hidupnya dari hasil pertanian dan
perkebunan milai dari Karet, Sagu, Kelapa, Kopi. Khusus Karet disamping
harganya jatuh produksipun terus menurun karena sudah puluah tahun tidak
dilakukan peremajaan untuk itu Wabup meminta dinas terkait harus dapat
menangkap masalah tersebut untuk dituntaskan."Identifkasi masalah Stunting
ini sangat penting karena akan menjadi acuan bagi Kabupaten, Provinsi dan Pusat
dalam menerapkan program kegiatan untuk mengatasi Stunting," ucap Wabup.
Dalam mendukung pengentasan masalah Stunting di Meranti, Wabup
Said Hasyim berharap dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Riau karena jika
melihat angka kemiskinan yang cukup tinggi di Meranti sudah selayaknya Meranti
menjadi prioritas Pemerintah Provinsi untuk pelaksanaan berbagai program dan
bantuan sehingga upaya mengatasi kemiskinan yang menjadi salah satu penyebab
stunting dapat lebih cepat.
Lebih jauh dijelaskan Siti Rahmawati, Provinsi Riau
bertanggungjawab dalam mengatasi Stunting dengan cara memberikan arahan kepada
Kabupaten Kota dalam pelaksanaan 8 tahapan aksi konvergensi percepatan putaran
stunting:
Aksi
1. melaksanakan persetujuan sebaran stunting, program yang disetujui, dan
implementasi dalam pelaksanaanya.
Aksi
2. Menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan intervensi gizi.
Aksi
3. Menyelenggarakan rembuk stunting tingkat kabupaten / kota.
Aksi
4. memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan otoritas
desa dalam intervensi gizi terpadu.
Aksi
5. Memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah desa
dalam pelaksanaan program gizi terpadu di tingkat desa.
Aksi
6. Meningkatkan sistem pengelolaan data dan pengembangan di tingkat kabupaten /
kota.
Aksi
7. melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi
angka stunting kabupaten / kota.
Aksi
8. melaksanakan evaluasi kinerja program dan kegiatan terkait penurunan
stunting selama satu tahun terakhir.
Sekedar informasi dari hasil pendataan pihak Dinas Kesehatan
Meranti yang dikatakan Kepala Dinas dr. Misri Hasanto, saat ini jumlah anak
penderita Stunting di Meranti sebanyak 1900 orang atau 12 persen dari total
Balita se-Kabupaten Meranti. Meski secara angka tergolong cukup besar namun
diakui Misri jumlah Balita penderita Stunting di Meranti masih dibawah
rata-rata nasional yang mencapai 30.8 persen.
Jumlah Stunting terbesar di Kepulauan Meranti tersebar di 24
desa dari 103, diantaranya Desa Pelantai, Desa Sungai Tohor Barat dan Iainnya,
namun untuk yang tertinggi berada di Desa Tanjung Dahrul Takzim, Kecamatan
Tebingtinggi Barat.
Dalam acara itu, PT. RAPP yang diwakili oleh Tim CSR Muhammad
Hasyim, berkesempatan memberikan paket bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
secara simbolis kepada Pemkab. Meranti dalam hal ini diterima Wakil Bupati H.
Said Hasyim berupa Susu, Bubur Bayi makanan penunjang pemulihan Stunting
lainnya.
Dijelaskan Kadiskes Meranti sejak tahun 2019, PT. RAPP telah
rutin memberikan bantuan penuntasan masalah Stunting, bantuan berupa Paket PMT
untuk 21 Desa yang tersebar di 2 Kecamatan yakni Tasik Putri Puyu dan Merbau. (RAMLI ISHAK)
0 Comments