FRDB Apresiasi, Dukung Penuh KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi 2012 - 2017 di Kota Banjar

Banjar, LHI,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dua hari ini menggemparkan Kota Banjar. Pasalnya tengah melakukan penyidikan pengumpulan alat bukti terkait dugaan korupsi proyek Dinas PUPR Kota Banjar yang disinyalir terjadi antara tahun 2012 hingga 2017. KPK melakukan penggeledahan dibeberapa titik diantaranya Kantor PT. PMG Jalan Tentara Pelajar Hari Kamis (09/07/20), Pendopo Walikota Banjar Jalan Kaum Masjud Agung Kota Banjar dan Kantor Dinas PUPR Kota Banjar pada Jumat (10/07/20).

KPK berhasil membawa sejumlah alat bukti yang dimasukan kedalam beberapa koper dan dus namun pihak KPK belum dapat memberikan keterangan detail perihal alat bukti tersebut dan dugaan kasus apa saja yang terjadi sejak Tahun 2012 hingga 2017.

Forum Reformasi Dinasti Banjar (FRDB) mengapresiasi kinerja KPK yang sedang melakukan pengumpulan alat bukti dugaan kasus korupsi yang terjadi di Kota Banjar.

"Kami selaku masyarakat Banjar yang tergabung dalam wadah FRDB mengapresiasi secara positif langkah - langkah yang dilakukan oleh KPK dengan menindaklanjuti adanya penggeledahan ke beberapa tempat di Kota Banjar. Kita support secara moral mendukung sepenuhnya supaya KPK bisa betul - betul bekerja untuk bisa membuktikan bahwa di Kota Banjar ini terjadi beberapa hal yang di duga adanya tindak pidana korupsi". Kata Soedrajat Argadiredja selaku Ketua FRDB.

Soedrajat menegaskan atas penggeledahan KPK yang terjadi dalam dua hari di Kota Banjar. Kemungkinan dugaan korupsi mengarah kepada pekerjaan proyek Jembatan Dobo senilai Rp. 17,5 miliar, Pasar Banjar Tahun sekitar Rp. 25 miliar.

Soedrajat menerangkan bahwa FRDB terus melakukan konfirmasi formil maupun non formil. Ajat menegaskan dirinya bersama FRDB hampir tiap hari apabila ada data temuan baru dilapangan, pihaknya terus menyampaikan kepada KPK.

H. Akhmad Dimyati menambahkan bahwa FRDB melakukan orasi tanggal 12 Desember 2019 di KPK.

"Saya dengan Pak Ajat yang diperbolehkan masuk ke Gedung KPK saat itu. Kami menanyakan KPK mau sampai kapan untuk Action untuk mengecek dugaan - dugaan korupsi yang di lakukan oleh penguasa Dinasti hampir 20 tahun. Hal ini tidak lagi memunculkan mitos Banjar takan tersentuh oleh hukum, dan hari ini Alhamdulillah KPK terus melakukan tindakan hukum secara obyektif. Harapan kami KPK tidak di tunggangi oleh politik karena Rakyat Banjar sangat menunggu hasilnya. Masyarakat Banjar berharap cepat ada kepastian hukum karena Kota Banjar harus terus membangun betul - betul untuk kesejahteraan masyarakat Banjar semua". Tutup H. Akhmad Dimyati. (E 14 Y)

Post a Comment

0 Comments