Pangandaran
LHI
Selama
kepemimpinan Bupati Jeje Wiradinata, sejak dilantik 17 Februari 2016 berhasil
melakukan penataan berbagai sektor di Kabupaten Pangandaran. Jeje berhasil
membenahi tatanan birokrasi juga progres pembangunan di Kabupaten Pangandaran
sejajar dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Barat.
Bahkan Jeje
Wiradinata berhasil mengantarkan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten
Pangandaran waktu itu mendapat prestasi DOB terbaik se Indonesia.
Barometer
keberhasilan Jeje Wiradinata salah satunya terbukti selama menjabat Bupati,
mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada LKPD LHP BPK RI
sejak tahun 2017 hingga 2018.
Asisten
Daerah III Kabupaten Pangandaran Suheryana mengatakan, LKPD LHP BPK RI
Kabupaten Pangandaran pertama kali tahun 2014. "Pemeriksaan LKPD LHP BPK
RI tahun 2014 anggaran yang digunakan masih Kabupaten Ciamis," kata
Suheryana.
Suheryana
menambahkan, karena tahun 2014 masih dalam kondisi masa transisi dari Kabupaten
Ciamis ke Kabupaten Pangandaran dengan predikat opini LKPD LHP BPK RI Wajar
Dengan Pengecualian (WDP). "Pangandaran mendapat predikat opini LKPD LHP
BPK RI Wajar Dengan Pengecualian yaitu tahun 2014, 2015 dan 2016,"
tambahnya.
Dijelaskan
Suheryana, banyak hal yang melatarbelakangi predikat opini LKPD LHP BPK RI WDP
waktu itu, lantaran penataan aset dan administrasinya belum maksimal.
Sejak
pemeriksaan tahun anggaran 2016 yang menghasilkan LKPD LHP BPK RI tahun 2017
Kabupaten Pangandaran mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Predikat opini WTP mampu dipertahankan Kabupaten Pangandaran hingga
pemeriksaan anggaran tahun 2017 hingga 2018," paparnya.
Sementara
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran Hendar
Suhendar mengatakan, untuk pemeriksaan penggunaan anggaran 2019 baru selesai pemeriksaan.
"Harapan kami, LKPD LHP BPK RI tahun 2019 yang akan dikeluarkan tahun 2020
mendapat predikat opini WTP," kata Hendar.
Hendar
menambahkan, saat ini ASN di Pangandaran semakin memahami tatakelola dan
administrasi sehingga potensi untuk mendapat predikat opini WTP terbuka lebar.
"Kami tidak memungkiri masih ada beberapa hal administrasi dan tatakelola
yang belum maksimal namun sekarang sudah ada perbaikan disetiap OPD,"
tambahnya.
Hendar
menjelaskan, ASN di Pangandaran juga pengelolaan keuangan disetiap OPD semakin
baik dan sesuai standar akuntansi. "Setiap turun LKPD LHP BPK RI kami
bersama-sama menindaklanjuti rekomendasi yang harus dilakukan," terang
Hendar.(AGUS S)
0 Comments