Pangandaran, LHI
DPRD
Kabupaten Pangandaran menggelar paripurna penyampaian pandangan umum
fraksi-fraksi terhadap penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Bupati Pangandaran Tahun 2019. Rapat dihadiri oleh perwakilan fraksi-fraksi dan
dilaksanakan secara virtual.
Ketua fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Haer,S.Pd
menyampaikan, Setelah fraksi PKB menyimak
dan mempelajari penyampaian bupati atas nota pengantar laporan keterangan
pertanggung jawaban bupati
pangandaran tahun anggaran 2019, ada
beberapa hal yang dianggap
penting oleh fraksinya. Yaitu, Pembangunan daerah sebagai proses multi dimensi yang
mengarah pada perubahan sosial budaya masyarakat untuk bergerak maju atas
kekuatan kemampuan daerah untuk lebih berdaya dan memiliki daya saing bagus
dengan kabupaten lain, maka pemerintah daerah harus memiliki kemampuan
percepatan perubahan positip produktif
dalam kinerja pelayanan publik yang optimal,
SDM aparat yang qualified, sumber data yang akurat atas struktur sosial
masyarakat juga potensi sumber daya alam yang terjaga baik dengan konsepsi
pengembangan SDA yang jelas untuk menambah PAD , kebutuhan hidup masyarakat yang harus
diprioritaskan, serta stabilitas keamanan yang baik.” Paradigma pembanguan
daerah tidak hanya dikonsepsikan sebagai upaya mengejar perbaikan infrastuktur
publik dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, tetapi harus jadi sebuah proses
partisipasi aktif dari seluruh kalangan masyarakat menuju baiknya kwalitas
hidup, karena pembangunan daerah menjadi proses “never ending goal” maka
pembangunan yang dilakukan pemda harus
berorientasi high quality output atau hasil yang berkualitas tinggi bagi
masyarakat luas,” jelasnya.
Selanjutnya, kata dia, seluruh bidang garapan tiap SKPD
harus berorientasi out put yang berdaya saing, dengan capaian
target yang jelas, terukur dan mampu meningkatkan prestasi daerah, karena
pembangunan adalah tercapainyan perbaikan dari keterbelakangan kehidupan sosial
dan ekonomi masyarakat ke arah kemandirian hidup layak (sejahtera), pencapaian
target pembangunan fisik dan non fisik
harus seimbang maka pemerintah daerah
harus mampu membangun sinergitas dan kolaborasi kerja profesional yang adil dan merata berbasisis optimalisasi
potensi dan kemandirian baik ekonomi, sosial , budaya, pertahanan dan kerjasama
lintas sektor dengan tetap berpijak pada nilai etikan dan religiulitas
dimasyarakat secara berkesiambungan.
Selain itu, menurutnya, orientasi penyerapan aggaran
belanja daerah oleh pemda harus mampu meningkatkan produktifitas
masyarakat, hal ini penting untuk
menghindari mall budgeting dan mall administrasi, pemerintah daerah sebagai kuasa pengguna anggaran harus
mengutamakan prinsip berkeadilan dalam penggunaan APBD meminimalisir politisasi
APBD sebab semua pembiayaan bersumber dari uang rakyat.”Maka kepentingan rakyat
secara luas harus di utamakan sebab kita
hadir disini menjadi bagian dari pembangunan yang di syahkan oleh konstitusi,”
tuturnya.
Namun demikian, lanjutnya, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas penyampaian nota pengantar laporan keterangan pertanggung
jawaban bupati pangandaran tahun anggaran 2019 setuju untuk dibahas pada
tahapan selanjutnya.
Sekertaris Fraksi
Golkar Oman Rohman mengatakan berdasarkan penjelasan bupati Kabupaten Pangandaran, fraksi Golongan Karya
DPRD Kabupaten Pangandaran memberikan apresiasi terhadap kepala daerah yang
telah menyampaikan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
tahun anggaran 2019 kepada fraksi Golongan Karya sesuai dengan
ketentuan pasal 19 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2019 Tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Bahwa kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRDdalam rapat paripurna yang
dilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat tiga bulan setelah tahun
anggaran berakhir.”
Kami fraksi Golongan Karya DPRD Kabupaten Pangandaran dalam pandangan umum kali
ini, kami menerima untuk dibahas pada tahapan selanjutnya, serta menjadi bahan
bagi kami agar lebih baik lagi untuk kedepannya.” Ungkapnya.
Sekertaris Fraksi
Persatuan Cecep Nurhidayat mengatakan fraksi Persatuan telah melakukan
pengkajian terhadap LKPJ tahun 2019 memberikan beberapa pandangan terhadap
penyelenggaraan urusan-urusan desentralisasi. Hal ini mencakup beberapa aspek,
pertama program dan kegiatan, kedua realisasi pelaksanaan program dan kegiatan
dan ketiga permasalahan dan solusi, terhadap urusan wajib dan urusan pilihan
yang dilaksanakan.
Terhadap
program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten
Pangandaran pada tahun 2019, fraksi persatuan memandang, program-program
pemerintah kabupaten pangandaran pada tahun 2019 telah menghasilkan sebuah
konklusi keberhasilan yang harus ditingkatkan dan menyisakan beberapa catatan
yang perlu diperbaiki, dikaji dan dilanjutkan. Program dan kegiatan pemerintah
kabupaten pangandaran tahun 2019 merupakan eksekusi terhadap kebijakan umum
pemerintah daerah pada tahun bersangkutan. Fraksi persatuan memandang, terhadap
program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten
pangandaran sebagaimana tertuang dalam LKPJ tahun 2019 masih menyisakan
pekerjaan yang harus disikapi dan dilanjutkan secara serius pada tahun anggaran
berikutnya.” Mencermati capaian indikator kinerja pembangunan sebagaimana
tertuang dalam agenda utama misi pembangunan daerah, fraksi persatuan dapat
memahami bahwasannya secara keseluruhan capaian kinerja pembangunan dimaksud
perlu di tingkatkan lagi. Meskipun demikian terhadap beberapa indikator perlu
mendapatkan perhatian serta klarifikasi atas capaian kinerja dimaksud,”
umgkapnya.
Menurutnya, tantangan pembangunan yang dihadapi langsung
oleh masyarakat terkait program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Pangandaran
pada tahun 2019 ada beberapa konstelasi penting yaitu pendidikan, kesehatan,
keagamaan dan infrastruktur, sarana dan prasarana masih perlu pembenahan.
Integrasi beberapa lembaga dan dinas terkait terhadap hal tersebut harus tetap
menjadi prioritas. Azas transparansi atau keterbukaan dalam program dan
kegiatan tersebut kepada masyarakat Kabupaten Pangandaran merupakan hal
mutlak.” Fokus pembangunan di kabupaten pangandaran masih menitik beratkan pada
sektor fisik, pembangunan infra-struktur, dalam program dan kegiatan yang
tertuang dalam LKPJ tahun 2019 mengindikasikan serapan terhadap anggaran masih
harus terus diperbaiki,” tuturnya.
Dikatakanya, Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui
organisasi perangkat daerah harus benar-benar menyusun strategi kebijakan agar
seluruh anggaran bisa terserap dan berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat
pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Fraksi persatuan memberikan saran dan masukan agar
realisasi program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya harus sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan dengan penyajian secara sistematis,
terstruktur, rasional dan komprehensif.
Fraksi
persatuan memandang program dan kegiatan yang tertuang dalam lkpj tahun 2019
perlu memperhatikan sinkronisasi antara kebijakan pusat, provinsi, dan daerah,
dengan harapan agar tidak terjadi tumpang tindihnya penganggaran terhadap
setiap program dan kegiatan di perencanaan pembangunan di waktu yang akan
datang.”Akhirnya fraksi persatuan memandang lkpj bupati pangandaran tahun 2019
telah memenuhi aspek kesesuaian dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan baik itu dari aspek sistimatik, ruang lingkup, materi maupun
aspek substansi materi, yang harus tetap dipertahankan dalam penyusunan LKPJ
tahun berikutnya,” ujarnya.
Ketua fraksi Partai Amanat
Nasional Hamdi mengatakan, secara umum nota pengantar Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban bupati telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan
telah dapat terealisasikan sesuai dengan
peraturan pemerintah daerah. Sebagai produk hukum yang memiliki kedudukan
tertinggi di daerah, peraturan daerah (perda) dalam hal ini Perda APBD harus
benar-benar menjadi acuan pokok dalam melaksanakan gerak dan langkah proses
pembangunan di kabupaten pangandaran, sebab sejatinya setiap sen rupiah dalam
APBD adalah dana masyarakat yang
diamanatkan kepada pemangku kebijakan.” Fraksi Partai Amanat Nasional
dapat menerima laporan nota pengantar
laporan keterangan pertanggungjawaban bupati pangandaran akhir tahun 2019 untuk
di bahas pada tahapan berikutnya,” ungkapnya.
Ketua fraksi Kerja Darsum Darmawanto setelah menganalisa atas Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2019 ini, terutama sekali
setelah membaca secara faktual terhadap beberapa realitas kinerja pemerintahan
daerah kabupaten pangandaran tahun lalu, yang menyangkut di seluruh sektor, fraksi
kerja DPRD Kabupaten Pangandaran memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan
urusan pelaksanaan program-program pemerintah yang telah kita sepakati bersama
dengan DPRD di tahun anggaran 2019, yang kami pandang sangat pro rakyat, antara
lain program pangandaran hebat yang meliputi kesehatan dasar gratis, pendidikan
gratis, program pendidikan berkarakter dengan pangandaran mengaji dan AMS,
ditambah BPJS Kertawaluya yang semuanya telah ditunaikan untuk rakyat dan
faktanya rakyat menikmatinya, termasuk rumah sakit umum daerah pun sudah beres
serta infrastruktur pun terlihat perkembangannya walaupun memang sedikit ada
yang masih perlu dibenahi di wilayah-wilayah tertentu.” Kami sepakat untuk
dibahas pada tahapan selanjutnya,” ujarnya.
Ketua fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ucup
Supriatna mengatakan sebagaimana telah kita dengarkan bersama, penyampaian
LKPJ bupati berisi serangkaian hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah sebagai gambaran atas capaian kinerja pemerintah
daerah, termasuk didalamnya mengenai laporan pengelolaan keuangan daerah yang
meliputi belanja daerah dan pendapatan daerah tahun anggaran 2019. “ Gambaran
tersebut berupa capaian indikator makro ekonomi daerah, capaian indeks
pembangunan manusia, dan indikator kinerja sektoral yang mengindikasikan
keadaan makro ekonomi, sosial masyarakat, dan pembangunan daerah kabupaten
pangandaran,” ungkapnya.
Untuk capaian kinerja sektor ekonomi, berdasarkan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan
sebesar 9,23% dibandingkan tahun lalu yang hanya mengalami kenaikan sebesar
4,7%, sedangkan atas dasar harga konstan mengalami kenaikan sebesar 5,95%
dibandingkan tahun 2018 yang hanya mengalami kenaikan sebesar 2,1%. “ Laju kenaikan
PDRB tahun ini menunjukkan pertumbuhan positif yang mengindikasikan adanya
peningkatan volume produk barang dan jasa di wilayah kabupaten pangandaran yang
cukup signifikan,” tuturnya.
Dikatakanya, seperti tahun sebelumnya, perekonomian
kabupaten pangandaran masih didominasi oleh sektor pertanian, sektor
perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor
transportasi dan pergudangan. Ketiga sektor tersebut dapat lebih dioptimalkan
untuk menggenjot perekonomian kabupaten pangandaran. Selain itu, sektor
potensial seperti sektor industri dan sektor penyediaan akomodasi dan makan
minum juga perlu lebih ditingkatkan. Penataan ruang atau kebijakan pengelolaan
lahan pertanian abadi serta kondisi infrastruktur pendukung wilayah objek wisata
masih menjadi tugas yang cukup berat bagi pemerintah daerah agar setiap sektor
ekonomi potensial dapat menyumbangkan kontribusi maksimalnya.
Terkait kinerja pemerintah daerah sampai akhir tahun 2019,
dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami
kenaikan dan melampaui target akhir RPJMD 2016-2021 yakni sebesar 68,21 poin.
Hal ini tentu saja patut kita apresiasi atas kerja keras pemerintah daerah
dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pangandaran.” Namun, kami juga menyadari
bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya dalam
upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka.
Menurutnya, untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah
daerah diharapkan fokus tidak hanya pada program pendidikan gratis,
pengembangan industri dan UMKM, program pelayanan kesehatan gratis, dan BPNT
(bantuan pangan non-tunai), tetapi juga pada program peningkatan keahlian
melalui pelatihan vokasi sesuai minat, penciptaan lapangan kerja melalui
pelatihan wirausaha dan program peminjaman modal yang mudah. Dengan begitu
diharapkan ipm kabupaten pangandaran dapat meningkat pesat secara optimal.
Adapun terkait pelaksanaan program kegiatan dan realisasi
pengelolaan keuangan daerah, dapat dikatakan bahwa pencapaian realisasi pada tahun
2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pencapaian realisasi tahun
2018, khususnya pencapaian PAD, pencapaian realisasi dana perimbangan dari pos
bagi hasil pajak/ bukan pajak, dan pencapaian realisasi penerimaan pembiayaan
daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. “Hal ini perlu dievaluasi bersama
untuk menemukan permasalahan yang terjadi sehingga pemerintah daerah dapat
mencari solusi atau kebijakan paling tepat terkait permasalahan tersebut,”
tuturnya. (AGUS/ADV)****
0 Comments