Jelang Pilkada Pangandaran 2020, Pecahnya Koalisi Jihad Jilid 2 Bagian Dari Dinamika Politik


Pangandaran LHI
Jelang Pilkada 2020, koalisi partai yang terbentuk pada Pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015, tampaknya pecah. Koalisi-koalisi baru dipastikan akan terbentuk, mengingat kepentingan partai tidak lagi sama.
Koalisi lama Jihad jilid 2 yang sudah di gembor gemborkan di prediksi tidak akan terbentuk pada Pilkada Pangandaran 2020 nanti, yang jadi alasan utama adalah kepentingan partainya pada pilkada nanti, berbeda dengan Pilkada Pangandaran 2015 di saat Kabupaten Pangandaran baru lahir.        
 "Berdasarkan keputusan awal Pasangan partai, pada Pilkada Kabupaten Pangandaran 2020 kan sepakat mengusung nama Jeje -Adang ,namun kini tinggal kenangan. Sehingga bakal terjadi koalisi koalisi baru, sehingga koalisi lama tentu tidak akan terbentuk lagi," katanya saat dihubungi melalui telepon genggam, Sabtu (08/03/2020).
Menurut Abdul Gopar, partai Golkar telah melakukan persiapan guna menghadapi Pilkada 2020, di antaranya melakukan penjariingan calon, dan kami telah menjaring harapan-harapan masyarakat, tokoh ulama, akademisi, dan lain-lain," ujarnya kepada wartawan ,
            "Kita juga sejak sudah memprediksi sejak awal soal pecahnya kongsi Jihad jilid 2, karena analisa saya dulu PDI-P memiliki 15 kursi di DPRD di pastika koalisi PDI-P -Golkar di pastikan pecah, kalau saja analisa ini kita pakai sejak awal Golkar hari ini tidak akan terlena, papar Abdul Gopar.
"Menyikapi pecahnya kongsi Jihad jilid 2, pada dunia politik tidak ada istilah penghianat atau pahlawan, jadi menurut saya tidak ada istilah PDI -P mengkhianati Golkar, karena perpecahan bakal terjadi, “tambah dia.
Abdul Gopar menambahkan, pada dasarnya koalisi itu merupakan ketidak mampuan sebuah partai politik meraih atau merebut suatu kekuasaan, makanya melakukan koalisi, tetapi kalau partai itu sudah mayoritas tunggal ia akan berdiri sendiri, seandainya Golkar hari ini memiliki 15 kursi pasti kita juga berani untuk berdiri sendiri. "Makanya saya memandang PDI Perjuangan di Pangandaran bersikap seperti itu adalah hal yang wajar, tidak bisa kita menghalang halangi, karena dia juga punya hak, karena dia juga punya partai dan partainya juga menghendaki, jadi pecahnya kongsi jihad jilid 2 saat ini tidak bisa saling salahkan, karena itu haknya.
"Dengan pecahnya koalisi Jihad jilid 2 (PDI P-Golkar), tidak akan berpengaruh besar terhadap kelangsungan Pembangunan di Kabupaten Pangandaran yang baru mekar ini, karena undang undang mengatur kepala daerah dalam menyusun rencana pembangunannya harus selesai dalam satu periode, Partai Golkar tentu lebih paham akan cita cita Pemekaran, karena sejak awal ikut terlibat, tegasnya.
Hanya yang di khawatirkan oleh saya sejak awal memang kalau keputusan PDI-P itu di injuritime, sehingga Golkar di buat tidak berdaya seperti yang saya katakan di salah satu media belakangan ini.punkas Abdul Gopar. (AGUS S)


Post a Comment

0 Comments