Pangandaran LHI
Jelang Pilkada 2020, koalisi partai yang terbentuk
pada Pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015, tampaknya pecah. Koalisi-koalisi
baru dipastikan akan terbentuk, mengingat kepentingan partai tidak lagi sama.
Koalisi lama Jihad jilid 2 yang sudah di gembor
gemborkan di prediksi tidak akan terbentuk pada Pilkada Pangandaran 2020 nanti,
yang jadi alasan utama adalah kepentingan partainya pada pilkada nanti, berbeda
dengan Pilkada Pangandaran 2015 di saat Kabupaten Pangandaran baru lahir.
"Berdasarkan keputusan awal Pasangan
partai, pada Pilkada Kabupaten Pangandaran 2020 kan sepakat mengusung nama Jeje
-Adang ,namun kini tinggal kenangan. Sehingga bakal terjadi koalisi koalisi
baru, sehingga koalisi lama tentu tidak akan terbentuk lagi," katanya saat
dihubungi melalui telepon genggam, Sabtu (08/03/2020).
Menurut Abdul Gopar, partai Golkar telah melakukan
persiapan guna menghadapi Pilkada 2020, di antaranya melakukan penjariingan
calon, dan kami telah menjaring harapan-harapan masyarakat, tokoh ulama,
akademisi, dan lain-lain," ujarnya kepada wartawan ,
"Kita juga sejak sudah
memprediksi sejak awal soal pecahnya kongsi Jihad jilid 2, karena analisa saya
dulu PDI-P memiliki 15 kursi di DPRD di pastika koalisi PDI-P -Golkar di
pastikan pecah, kalau saja analisa ini kita pakai sejak awal Golkar hari ini
tidak akan terlena, papar Abdul Gopar.
"Menyikapi pecahnya kongsi Jihad jilid 2, pada
dunia politik tidak ada istilah penghianat atau pahlawan, jadi menurut saya
tidak ada istilah PDI -P mengkhianati Golkar, karena perpecahan bakal terjadi, “tambah
dia.
Abdul Gopar menambahkan, pada dasarnya koalisi itu
merupakan ketidak mampuan sebuah partai politik meraih atau merebut suatu
kekuasaan, makanya melakukan koalisi, tetapi kalau partai itu sudah mayoritas
tunggal ia akan berdiri sendiri, seandainya Golkar hari ini memiliki 15 kursi
pasti kita juga berani untuk berdiri sendiri. "Makanya saya memandang PDI
Perjuangan di Pangandaran bersikap seperti itu adalah hal yang wajar, tidak
bisa kita menghalang halangi, karena dia juga punya hak, karena dia juga punya
partai dan partainya juga menghendaki, jadi pecahnya kongsi jihad jilid 2 saat ini
tidak bisa saling salahkan, karena itu haknya.
"Dengan pecahnya koalisi Jihad jilid 2 (PDI
P-Golkar), tidak akan berpengaruh besar terhadap kelangsungan Pembangunan di
Kabupaten Pangandaran yang baru mekar ini, karena undang undang mengatur kepala
daerah dalam menyusun rencana pembangunannya harus selesai dalam satu periode,
Partai Golkar tentu lebih paham akan cita cita Pemekaran, karena sejak awal
ikut terlibat, tegasnya.
Hanya yang di khawatirkan oleh saya sejak awal memang
kalau keputusan PDI-P itu di injuritime, sehingga Golkar di buat tidak berdaya
seperti yang saya katakan di salah satu media belakangan ini.punkas Abdul Gopar.
(AGUS S)
0 Comments