Batam,
LHI
Bupati
Sukabumi H.Marwan Hamami menerima hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi dan Kabupaten/Kota Wilayah I Tahun 2019
dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
di Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin (10/02/2020)
Penyerahan
hasil evaluasi SAKIP diserahkan langsung oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo
kepada 185 Pemda yang terdiri atas 11 Provinsi dan 174 Kabupaten dan Kota
Pemerintah Daerah wilayah I yaitu Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu,
Jambi, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan,
Banten, dan Jawa Barat.
Menurut
Menteri, di Provinsi Jawa Barat, hampir seluruh jajaran dibawahnya mendapatkan
nilai yang sama."Kalau tahun kemarin Jogja, tahun ini Jabar, Provinsi Jawa
Barat memang tata kelolanya bagus," kata Menteri PANRB Tjahjo Kumolo usai
menyerahkan hasil evaluasi SAKIP
Penilaian
evaluasi SAKIP, kata Menteri, melalui proses yang ketat dengan banyak tahapan
yang harus dilelalui.
Sementara
itu, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB,
Andi Rahadian dalam siaran Persnya menyampaikan bahwa Penerapan Sakip merupakan
langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan reformasi birokrasi,
melalui pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien
Andi
menyampaikan evaluasi yang dilaksanakan Kementerian PANRB dapat memetakan
instansi pemerintah pada beberapa kategori sesuai amanat Peraturan Pemerintah
No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta
Peraturan Presiden No. 29/2014 tentang Sakip."Hasil evaluasi Sakip bukan
hanya menitik beratkan pada nilai yang diberikan, namun juga menunjukkan
bagaimana kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan
anggaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan" tambahnya.
Usai
menerima Penghargaan Bupati Sukabumi H.Marwan Hamami menyatakan bahwa
nilai yang diraih dalam Sakip harus menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan
kinerja pemerintah."Pemkab Sukabumi meraih peringkat B, dengan pencapaian
ini justru jangan sampai puas diri namun harus jadi motivasi untuk lebih
meningkatkan kinerja pemerintah terhadap pengeloaan keuangan yang akuntable,
intinya Birokrat harus semakin meningkatkan kinerjanya demi memberikan
pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat" ungkapnya.
Selanjutnya
menurut H.Marwan Hamami bahwa penilaian yang diraih tersebut menunjukkan
tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi"Ini menunjukan bahwa
kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan
yang berorientasi pada hasil menunjukan pada arah yang lebih baik"
pungkasnya.(YOPI)
0 Comments