BPKep Teluk Bano 1 Nilai Pemberhentian Direktur BUMDes Cacat Hukum


Rokan Hilir-LHI
Sejak berkembangnya informasi penolakan Laporan Pertangung Jawaban (LPJ) realisasi penggunaan dana desa tahun 2019 baik yang bersumber dari ADK dan DK oleh BPKep Teluk Bano I sejak itu pula lah terjadi riak-riak yang tidak mengizinkan Sekdes Juliyadi dan Kaur Kestra Tarmizi,S.I.P untuk tidak masuk kantor bekerja sebagai mana biasanya."Jelas Afrizal Ahmad Ketua BPKep Teluk Bano I di tempat kediamannya Jalan Poros RT.02 RW.05 Kepenghuluan Teluk Bano I Kec.Babngko Pusako Kab.Rokan Hilir Prov.Riau,"Jum'at 14/02/2020.
Menurut Afrizal Ahmad yang dikenal dengan pangilan Ucu itu menuga bahwa pelarangan masuk kantor terhadap Sekdes dan Kaur Kestra itu adalah merupakan bentuk interpensi Penhulu Teluk Bano 1 Norman supaya BPKep mau mencabut surat penolakan LPJ pengunaan ADK dan DK yang kami sampaikan kepada Inspektorat Rokan Hilir baru-baru ini."Katanya.
Lebih lanjut Afrizal Ahmad juga memaparkan tentang pemberhentian Direktur BUMdes Sejahtera Bersama yang dipimpin oleh Musfar,"Pihaknya menilai bahwa pemerhentian itu walau pun berdasarkan surat resmi disampaikan kepada yang bersangkutan dengan surat Nomor : 140/381/PEM/2019 dilengkapi dengan alasan pemberhentian berdasarkan hasi evaluasi dengan penilaian bahwa tidak ada peningkatan kerja sama yang tidak memuaskan baik dari sisi kedisplinan maupun tanggung jawab,"Namun kami menilai dan berpendapat lain,soalnya walau bagaimana pun juga kami BPKep harus mengetahui dan terlibat untuk menilai dalam evaluasi kenerja Direktu BUMdes itu karena pengangkatan dan Pemberhentian Direktur BUMKep itu harus melalui musyawarah Kepenghuluan sedangkan BPKep sendiri dalam struktur BUMdes itu adalah Pengawas jadi kalau ada evaluasi dan pemberhentian tentunya melibatkan kami BPKep."Jelasnya.
Selama ini BUMdes berjalan baik,salah satu usah yang sudah berjalan ada kerja sama pihak perusahan untuk berbudidaya ayam potong jadi semua tindakan  pemberhentian Direktur BUMdes itu kami nilai cacat hukum dan anehnya lagi Direktur BUMdes yang baru diangkat Normadi tanpa ada musyawarah desa bahkan merupakan Adik Kandungnya sendiri."Papar Afrizal Ahmad.
            Sementara Juliyadi yang mengaku sebagai Sekdes itu juga membenarkan tentang dirinya yang dilarang untuk tidak masuk kantor sampai bisa membuktikan bahwa BPKep mencabu laporan LPJ itu,bahasa itu  waktu itu disampaikan Penghulu Norman kepada saya melalui Hanphone nya dan juga disuruh menyampaikan kepada Kaur Kestra sdr.Tarmizi untuk tidak masuk kantor,"Hal itu dibenarkan Tarmizi bahwa ada bahasa itu disampaikan Juliyadi kepada saya dan sejak itu lah saya tidak pernah masuk kantor bekerja sepeeti biasanya."Imbuh Tarmizi.(TIM).


Post a Comment

0 Comments