Pangandaran LHI
Telah di gelar Bimtek Verifikator dan Pengawas Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilaksanakan di Aula Hotel Grand
Mutiara Pangandaran, Selasa (18/2/2020) oleh pemerintah daerah Kabupaten
Pangandaran yang langsung di buka oleh Wakil Bupati Pangandaran, H Adang Hadari
bertujuan untuk memastikan kondisi masyarakat pada masing masing desa.
Sebagaimana yang di sampaikan Wakil Bupati, H Adang
Hadari di Acara tersebut, Verifikasi dan Validasi data harus dilakukan dengan
baik untuk memperoleh data yang akurat dan sesuai kriteria. sehingga bantuan
pemerintah bisa tepat sasaran.“Tujuan dari pelaksanaan Verifikasi Data Terpadu
Kesejahteraan sosial adalah untuk memastikan kondisi masyarakat pada
masing-masing desa serta meminimalisir kesalahan dalam menetapkan penerima
manfaat,”Terangnya.
Agenda utama pemeritah, yaitu penanganan fakir miskin
dalam terpadu kesejahteraan sosial yang berhak menerima bantuan sosial, karena
penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjuan
yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program
dan kegiatan.”Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019
Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi dasar
dalam melaksanakan kesejahteraan sosial sehingga DTKS perlu dikelola dengan
baik, akuntabel dan berkelanjutan,”Ujar Adang.
Wakil Bupati Adang mengatakan lagi, bahwa pengelolaan
DTKS meliputi pendataan, Verifikasi dan Validasi, Penetapan dan penggunaan
karena DTKS, telah ditetapkan Menteri Sosial menjadi dasar bagi pemerintah dan
Pemda untuk memberi bantuan atau pemberdayaan kepada masyarakat.“Verifikasi dan
Validasi data harus dilakukan dengan baik untuk memperoleh data yang akurat dan
sesuai kriteria, sehingga bantuan pemerintah bisa tepat sasaran dan waktu,”
jelasnya.
Sementara Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Pangandaran Wawan Kustaman mengatakan, program
verifikasi dan validasi DTKS merupakan salah satu tahapan pendataan kemiskinan
yang
saat ini, petugas DTKS yang direkrut sebanyak 182
orang dibekali sejumlah materi melalui pelatihan selama 2 hari oleh narasumber
yang profesional dan pemerintah daerah berharap kerja petugas DTKS di lapangan
menghasilkan data yang maksimal agar penyaluran bantuan untuk masyarakat miskin
tepat sasaran sehingga dari hasil kerja petugas DTKS akan menjadi referensi
seluruh OPD di kabupaten, Pemprov Jabar hingga pemerintah pusat.
“Program verifikasi dan validasi DTKS ini juga harus
sinergis dengan institusi atau OPD lain, yakni BPS dan Disdukcapil dan petugas
DTKS akan memverifikasi sebanyak 43.181 kepala keluarga (KK) dengan
masing-masing petugas memverifikasi 250 warga miskin dan saya juga nemprediksi,
petugas program verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial di
Kabupaten Pangandaran, bakal terkendala karena akses jaringan internet saat ini
masih blank spot atau sinyal lemah
dibeberapa wilayah maka dengan jaringan internet yang lemah bakal menjadi
kendala petugas di lapangan saat melakukan input data, maka kami mengimbau
kepada petugas DTKS untuk melakukan input data secara ofline jika berada di
wilayah blank spot, karena saat online kembali setelah masuk di daerah sinyal
kuat, maka data tersebut secara otomatis akan terekap,”Pungkasnya (AGUS S)
0 Comments