Labusel, LHI
Karena tidak
dibayarnya dana publikasi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab)
Labuhanbatu Selatan (Labusel) terus menuai polemik. Perdebatan antara insan
pers dengan Sekdakab Labusel terkait dana publikasi tersebut terus berlanjut seakan-akan
tidak dapat dihentikan. Dimana permasalahan itu akan dicuatkan kembali oleh
para awak media setelah sempat terhenti di Hari Raya Idul Fitri 1440 H/2019 M.
Dengan
dimotori oleh Khairuddin Nasution
atau disapa Bang Jabrik Biro Harian
Top Metro, mengumpulkan para awak media yang bertugas di Kab.Labusel untuk
mendiskusikan permasalahan dana publikasi itu, di Cafe Cinta Damai, Jalan
Kalapane, Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Labusel. Minggu (16/6)
sekira pukul 10.15 WIB.
Ketua
LJI (Lembaga Jurnalis Independen), Danrunsyah
Pasaribu dan selaku ketua rapat diskusi tersebut, mengaku kecewa terhadap
pihak Setdakab Labusel yang tidak membayarkan dana publikasi kepada para awak
media. “Sebelumnya saya tidak tahu permasalahan ini. Saya tahu-nya pun setelah
maraknya pemberitaan di media online.
Tentunya, hal ini tidak bisa didiamkan begitu saja. Maka, dari hasil rapat
diskusi ini akan kita tindaklanjuti,” ujar Danrunsyah.
Menurutnya,
para awak media di Labusel harus bersatu dan benar-benar menjalankan fungsinya.
“Para jurnalis harus benar-benar menjalankan profesinya,” ujarnya.
Dalam
rapat tersebut, diberikan ruang kepada setiap insan pers untuk menyampaikan
pendapatnya. Dimana pendapat tersebut dijadikan acuan atau langkah-langkah
kedepannya, yang disatukan dalam wadah LJI.
Kepala
Biro Harian Central Negos Siregar mengatakan
belakangan ini penghargaan para wartawan di Labusel ini sudah sangat
direndahkan, “Apakah itu berawal dari kesalahan kita, atau ketidaksamaan kita
atau juga ketidaksepahaman kita. Bahkan uang pemberitaan yang jelas-jelas harus
dibayar dan ini pun sudah dinyatakan hilang dan berakhir dengan kata maaf dari
Setdakab Labusel,” ujarnya.
Menurutnya,
pemberitaan saat ini tidak ada nilainya. “Lucunya dan sakitnya berita-berita di
Labusel tidak jadi nilai kepada yang bersangkutan. Jadi intinya bagaimana nasib
kita selanjutnya,” ujarnya.
Lebih
lanjut, kata Negos Siregar, tidak dibayarnya dana publikasi tersebut harus
disikapi secara bijak. “Perlunya menyatukan persepsi, bekerjasama yang baik
untuk meningkatkan harkat martabat sebagai jurnalis. Dan perlunya pembenahan
dalam menulis ke arah yang lebih kritis, karena apabila permasalahan ini kita
bawa dengan menggelar aksi saya rasa kurang baik,” imbuhnya.
Hal
tersebut, menurut Lahmuddin Ritonga
Biro Lidik News, dia menyetujui pendapat Negos Siregar yang mengatakan bahwa
permasalahan ini jangan dibawa ke aksi unjuk rasa, “Saya harapkan permasalahan
ini jangan dibawa ke aksi unjuk rasa, karena kita sudah dianggap orang-orang
yang profesional, tau hukum dan intelektual. Daripada itu, dengan daftar hadir
yang ada akan kita buat surat ke Bupati dan DPRD Labusel,” ujarnya.
Kata
Lahmuddin Ritonga, apabila tidak juga digubris Pemkab Labusel maka permasalahan
tersebut lebih ditingkatkan. Selain itu, kata dia bahwa Humas mengatakan
wartawan di Labusel ini tidak professional, “Kita tau tidak semua wartawan
mempunyai kemampuan sama. Lebih dari itu, dengan pertemuan ini mari kita
bergerak yang lebih profesional dan jangan tanggung-tanggung permainannya,”
ujar Lahmuddin.
Sementara,
Khoirunnas Harahap Biro Koran Sumteng Pos, tidak mempermasalahkan aksi untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut, “Apabila aksi unjuk rasa diperlukan, saya siap. Tapi hal
itu tidak terlepas dari kesepakatan kita bersama,” ujarnya.
Terkait
perkataan Humas Bupati Labusel bahwa apabila dana publikasi itu dibayarkan
kepada para awak media akan menjadi temuan BPK, Khoirunnas Harahap menyarankan
agar ada utusan untuk menginformasikan ke BPK di Medan, Sumatera Utara.
Sementara itu, Ronal Silaban Biro LWI Pos mengatakan
kinerja Sekdakab Labusel patut dipertanyakan, “Hak kita harus mereka berikan
karena dana publikasi itu sudah dianggarkan di DPRD. Mau jadi temuan BPK atau
tidak itu tidak menjadi masalah bagi kita. Jika ada dana lebih di Humas,
menurut saya akal-akalan saja. Daripada itu, kita tidak tau apa yang dikerjakan
Humas terkait dana publikasi untuk wartawan,” ujarnya.
Dia
menyarankan agar para awak media lebih dalam mempertanyakan anggaran Publikasi
di Sekdakab Labusel.
Selain itu, Jhon Arizon Barus Biro Police Watch
mengatakan bahwa salah faktor direndahkannya wartawan Labusel karena kurang greget
dalam menulis berita. Akhirnya, hasil rapat dari perkataan beberapa awak media
ini akan menjadi acuan kedepannya.
Adapun para awak media yang hadir,
Redaksi Pamarta Nusantara, Hasrum
Siregar Biro Koran Prestasi, Baginda
Hasibuan Biro Koran Monitor, Marojahan
Silaban Biro Koran Potensi, Syaiful
Haris Harahap Biro Koran NUANSA POST, Sahrum
Biro Koran Harian Suara Reformasi, Anton
S Sinaga Biro Koran Radar, Agus
Salim Siregar Biro Presiden Pos, Panusunan
Rambe Biro Koran Cahaya Pembaharuan, Saifullah
Biro Koran Metro Express, Amin Biro
Koran Medan Ekspos, Juaro Nasution
Biro Koran Realitas, Rizky H Nasution
Biro Koran Kupas Tuntas, Ali Imron
Hasibuan Biro Koran Bidik Kasus, Roma
Rizky Siregar Biro Koran Berita Rakyat, Rizky Biro Global 24 Jam, Ridwan
Nasution Biro News Time, Ilham
Hasibuan Wartawan Berantas Kriminal, Iwan
Syahputra Biro Tabloid Lalu Lintas, Boston Malaka Butarbutar Biro Tribrata TV, Ades Iskandar Redaksi Waroeng Baca, Joko Susilo Biro Koran Senior, Fendi
Pulungan Biro Pindo Merdeka, M. Amin
Dasopang Biro Tribun News, Amir
Harahap LSM KPK, Arman Harahap Redaksi
Pamarta Nusantara, M. Dame Siregar, Surono Biro President Pos, J. Migianto
Biro Media Online, M. Suyanto Biro
FIB, Candra, Darman Harahap Biro
Koran Bongkar Kasus, M. Sitorus Biro
Koran Sangkakala, Bahalludin Siregar Biro Koran Harapan Rakyat, S. Hasibuan Koran Garuda Pos dan Akhyar Siregar Biro Tipikor Reportase, Irfan Efendi Pulungan Kabiro LINTAS
HUKUM INDONESIA, Oloan Sirait Biro
Lintas Pena dan Hariyan Harahap Biro
Realita Rakyat. (RIL/)**
0 Comments