Kota Banjar. LHI – Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) VI KONI Kota Banjar yang semestinya menjadi momentum menentukan arah olahraga empat tahun ke depan justru diwarnai ketegangan. Sebanyak 10 cabang olahraga (cabor) memilih walk out dari ruang persidangan, bahkan dua pimpinan sidang pleno, Tono Tarsono dan Anggi, turut meninggalkan forum.
Di tengah memanasnya persidangan, agenda tetap dilanjutkan hingga Soedrajat, yang akrab disapa Doglo, terpilih kembali sebagai Ketua Umum KONI Kota Banjar periode 2026–2030. Namun, hasil tersebut belum sepenuhnya lepas dari polemik karena KONI Provinsi Jawa Barat menyatakan akan mengkaji keabsahan proses dan hasil Musorkot dari sisi organisasi maupun hukum.
Musorkot VI KONI Kota Banjar berlangsung di Aula Pajajaran. Sabtu (29/8/2026). Sejak awal, persidangan berjalan relatif lancar.
Ketua Steering Committee (SC) sekaligus pimpinan sidang sementara Yani Subekti mengatakan, tahapan awal forum meliputi penetapan tata tertib, agenda persidangan, serta persiapan pemilihan pimpinan sidang tetap.
“Dari delapan orang yang mengambil formulir pendaftaran, hanya dua Calon Ketua yang mengembalikan. Pimpinan sidang sementara bertugas mengantarkan hingga pimpinan sidang tetap ditetapkan,” ujar Yani.
Menurut Yani, sebanyak 25 cabor hadir dalam Musorkot. Dari jumlah tersebut, 24 cabor memiliki hak suara dan hak pilih, sementara satu cabor, yakni tinju, hadir sebagai peninjau.
Persidangan Memanas Saat LKPJ Dibahas
Ketegangan mulai mencuat ketika forum memasuki agenda pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ). Sejumlah ketua cabor menyampaikan interupsi dan mempertanyakan berbagai hal, mulai dari prosedur pelaksanaan hingga transparansi pengelolaan anggaran.
Ketua Pengcab IMI Kota Banjar Asep Saefurrohmat menegaskan, bahwa aksi walk out bukan bentuk ketidakpedulian terhadap Musorkot ataupun dunia olahraga Kota Banjar.
Menurutnya, keputusan tersebut diambil karena terdapat sejumlah persoalan prosedural yang perlu dipertanyakan.
“Bukan berarti kami tidak menghargai Musorkot ini. Dari awal kami mengikuti rangkaian yang memang kami anggap cacat prosedural,” ujar Asep.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah tidak adanya Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang menurut Asep seharusnya menjadi bagian dari tahapan sebelum Musorkot.
“Berdasarkan apa yang disampaikan Ketua KONI Pengprov Jabar yang diwakili Ketua Bidang Organisasi Koni Jabar, tahapan Musorkot ini harus melalui Rakerda. Sementara penyelenggaraan Rakerda itu tidak ada sama sekali,” cetus Asep Saefurrohmat.
Anggaran Pembinaan Dipertanyakan
Selain prosedur organisasi, Asep juga mempertanyakan LKPJ, terutama terkait anggaran pembinaan tahun 2026.
Ia menyebut KONI Kota Banjar telah mencairkan anggaran sebesar Rp250 juta dalam dua tahap, yakni Rp150 juta pada tahap pertama dan Rp100 juta pada tahap kedua.
Menurut Asep, dalam proposal pengajuan pencairan anggaran kepada BKAD melalui Dinas Pemuda dan Olahraga terdapat alokasi untuk pembinaan. Namun, hingga Musorkot digelar, sejumlah cabor mengaku belum menerima anggaran pembinaan tersebut.
“Padahal kami jelas-jelas, karena sebagian besar dari 16 cabor merupakan cabor yang lolos ke Porprov, ingin mempertanyakan hak kami,” ungkapnya.
Asep juga menyinggung adanya temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada tahun-tahun sebelumnya, termasuk 2022, 2024, dan 2025.
Ia mengakui apabila persoalan tersebut telah diselesaikan secara administratif. Namun, menurutnya, temuan yang berulang perlu menjadi bahan evaluasi serius.
“Kalau mungkin satu tahun ada temuan, kita toleransi. Kalau berulang-ulang, ini yang harus ada hal-hal lain yang memang harus ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ketua Umum Perbasi Kota Banjar Kiki Ferdyansyah mengungkapkan, pihaknya juga mengambil sikap setelah berdiskusi dengan jajaran pengurus.
Kiki menegaskan, sikap tersebut bukan untuk membela salah satu calon ketua, melainkan karena menilai bahan persidangan yang diterima belum cukup lengkap.
“Kami datang dengan wakil ketua dan sudah berdiskusi. Bahan-bahan juga kurang lengkap. Apa yang mau kita pertanyakan juga bingung,” kata Kiki.
Ia menilai transparansi menjadi hal penting dalam membangun organisasi olahraga yang sehat.
“Bukan saya membela calon ketua atau apa, tapi saya lebih setuju semuanya ada barangnya, ada kertasnya. Transparansi itu di zaman sekarang penting untuk memajukan organisasi,” ujarnya.
Menurut Kiki, cabor perlu mengetahui secara jelas mengenai anggaran yang diterima, sumber pembiayaan, hingga dukungan pihak ketiga.
Meski demikian, ia memastikan Perbasi tetap mendukung siapa pun yang nantinya memimpin KONI Kota Banjar.
“Walaupun nanti misalkan beliau jadi ketua lagi, tetap kita support. Tapi minimal perbaikilah kekurangan-kekurangannya. Mungkin itu kenapa kami walk out, karena bahan-bahannya kurang,” katanya.
Ia berharap dinamika yang terjadi dapat menjadi pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola organisasi ke depan.
“Harapannya mudah-mudahan lebih baik, lebih sehat semuanya, dan prestasi semakin meningkat.
Semangatnya harus tinggi,” tuturnya.
Di sisi lain, Soedrajat alias Doglo menilai keluarnya sejumlah cabor dari persidangan merupakan bagian dari dinamika organisasi.
“Dinamika dalam suatu organisasi sudah biasa. Itu terjadi. Walaupun cabor meninggalkan persidangan, kita tetap lanjutkan sesuai aturan yang sudah berlaku,” kata Soedrajat.
Menurutnya, perbedaan pandangan yang terjadi justru dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran organisasi.
“Dinamika ini bagi saya sendiri sebagai langkah bertumbuh dan berkembangnya suatu organisasi,” ujarnya.
Dalam persidangan tersebut, Soedrajat akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum KONI Kota Banjar periode 2026–2030.
Usai terpilih, ia mengatakan akan segera mempersiapkan langkah-langkah organisasi, termasuk penyusunan kepengurusan bersama tim.
“Persiapan selanjutnya kita akan mempersiapkan langkah-langkah kepengurusan bersama tim,” katanya.
KONI Jabar Belum Nyatakan Hasil Sah
Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi KONI Jawa Barat, Dwi Putro Ariswibowo, menyatakan pihaknya menyaksikan langsung seluruh dinamika yang terjadi dalam Musorkot.
Dwi menjelaskan, dari sisi kuorum awal, forum dinyatakan memenuhi syarat karena dihadiri 24 cabor yang memiliki hak suara.
Namun, keabsahan hasil pleno setelah terjadinya walk out belum dapat langsung dipastikan.
“Kami yang hadir di sini tidak bisa langsung memutuskan sah atau tidak sah. Proses ini akan kami bawa ke KONI Jabar untuk dikaji oleh Bidang Organisasi dan Bidang Hukum,” kata Dwi Putro.
Pihaknya masih menunggu pengajuan Surat Keputusan (SK) dari KONI Kota Banjar. Setelah dokumen diterima, KONI Jabar akan melakukan kajian sebelum mengeluarkan keputusan resmi.
“Kami membutuhkan waktu sekitar satu minggu untuk melakukan kajian sebelum mengeluarkan keputusan resmi,” ujarnya.
Dwi juga mengimbau seluruh pihak agar persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara internal.
“Kami mengimbau agar masalah ini diselesaikan secara internal, karena baik yang walk out maupun yang bertahan, semuanya adalah insan olahraga yang ingin membesarkan olahraga di Kota Banjar,” katanya.
Musorkot VI KONI Kota Banjar akhirnya menghasilkan Soedrajat sebagai Ketua Umum periode 2026–2030. Namun, keluarnya 10 cabor dan dua pimpinan sidang membuat hasil forum tersebut masih menjadi perhatian.
Persoalan yang dipertanyakan sejumlah cabor meliputi prosedur pelaksanaan, tidak adanya Rakerda, pembahasan LKPJ, transparansi anggaran pembinaan, hingga proses persidangan setelah aksi walk out.
Dengan KONI Jawa Barat masih melakukan kajian, kepastian mengenai status hasil Musorkot kini berada di tangan organisasi tingkat provinsi.
Di tengah polemik tersebut, seluruh pihak diharapkan tetap mengedepankan kepentingan atlet dan pembinaan olahraga Kota Banjar. Sebab, di balik dinamika organisasi, ada target yang jauh lebih besar membawa prestasi olahraga Kota Banjar semakin maju dan berdaya saing. (Ade Aris)
0 Comments