Bengkalis.LHI
Kebijakan memutuskan anggaran langganan media di sejumlah pemerintah desa (pemdes) se-Kecamatan Bengkalis dan Bantan Kabupaten Bengkalis, menuai protes dari kalangan wartawan dan pengelola media lokal.
Kebijakan tersebut disebut terjadi di tengah upaya efisiensi anggaran desa akibat berkurangnya pagu dana dari pemerintah pusat. Namun, langkah yang diambil sejumlah desa itu dianggap mencederai kesepakatan kerja sama yang sebelumnya telah disepakati antara pemerintah desa dengan media, baik media online maupun surat kabar cetak
Kabiro Media LINTAS HUKUM INDONESIA Aula Achmad menegaskan bahwa pihak media tidak pernah diajak duduk bersama untuk membahas memutuskan anggaran langganan koran maupun kerja sama publikasi desa.
“Kami menyayangkan adanya pemutusan kerja sama dana media tanpa pemberitahuan resmi. Seharusnya ada komunikasi dan mediasi terlebih dahulu, karena sebelumnya sudah ada kontrak kerja sama antara pihak desa dan media,” ujar Aula Achmad
Menurutnya, anggaran media yang tidak dianggarkan tersebut sebenarnya sangat kecil dibanding total pagu anggaran desa. Bahkan, katanya, kontribusi media sangat penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan publikasi pembangunan desa.
“Media ini ikut membantu mempublikasikan program desa, penggunaan dana desa, hingga keberhasilan pembangunan. Sangat disayangkan jika justru diperlakukan seolah tidak penting,” tambahnya.
Kabiro LHI Aula Achmad menilai kebijakan yang Memutus kan kerja sama yang baik antara desa dengan Media tersebut berpotensi menimbulkan persoalan etik dan merusak hubungan kemitraan antara pemerintah desa dengan insan pers.
Apalagi, kerja sama media selama ini telah berjalan melalui kesepakatan resmi dalam bentuk kontrak publikasi.“Kalau memang kondisi anggaran defisit, tentu bisa dibicarakan secara baik-baik. Jangan membuat aturan sendiri tanpa menghargai profesi wartawan,” tegas Aula Achmad
Selain sebagai kontrol sosial, media juga dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung transparansi penggunaan dana desa kepada masyarakat luas. Karena itu, wartawan berharap pemerintah desa dan instansi terkait tidak memandang sebelah mata terhadap keberadaan media di wilayah Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan (TIM/RED)
0 Comments