Korupsi di Provinsi Riau Menggurita, Para Pejabat Belum Ada Efek Jera

 

Pekanbaru-Riau LHI

 Setelah masalah korupsi Kabupaten Meranti belum selesai dengan terjaringnya kepala-kepala dinas diperiksa KPK RI di Selatpanjang termasuk kantor PUPR disegel KPK dan sampai oknum Pemda Meranti diperiksa di Pekanbaru-Riau.

Kedatangan KPK di Meranti pada tahun yang sudah berlalu sangat menghebohkan Masyarakat Kabupaten Meranti, atas dugaan korupsi kepala-kepala dinas di Pemda Meranti, masalah pemotongan uang GU sampai hari ini masih abu-abu.

Baru-baru ini terkuaknya oknum Dinas Pertanian terlibat dugaan korupsi yang saat ini masih dalam pemeriksaan di penegak hukum di Meranti, pengawasan dan pemeriksaan di Meranti ada dugaan tidak berfungsi, sehingga korupsi menggurita.

Pada hari Senin 03 November 2025 Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau sangat dihebohkan dengan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK,  pejabat tinggi oknum nomor 1 di Provinsi Riau dan oknum pejabat PUPR Provinsi Riau diboyong KPK RI ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan dikantor KPK RI di Jakarta.

Ketua Lembaga Ikatan Pecinta Kedaulatan Rakyat mengatakan kepada media ini, “ Sebenarnya petinggi-petinggi pejabat Provinsi Riau harus mengedapankan pemerintah yang bersih dan berwibawa, pengawasan harus difungsikan sampai ke kabupaten-kabupaten dan sampai ke wilayah kecamatan dan perangkat desa-desa di provinsi riau supaya resapan atau kucuran dana pembangunan disegala bidang dirasakan manfaatnya ditengah-tengah masyarakat di Provinsi Riau”.

Kalau mencari kaya jangan menjadi pejabat publik harus menjadi pengusaha di Provinsi Riau jangan ada istilah sudah dipilih masyarakat mau mengembalikan modal sebab di Kabupaten Kepulauan Meranti ini miskin infrastruktur seperti jalan poros serta jembatan penyeberangan masyarakat seperti jembatan Kecamatan Tebing Tinggi Barat-Alai dan jembatan Selat Akar Kecamatan Tasik Putri Puyu.

Masalah potensi penghasilan di Provinsi Riau sangat mendukung untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Riau disegi pembangunan segala bidang, Provinsi Riau boleh dikatakan dibidang penghasilan diatas minyak dibawah minyak termasuk hasil hutan yang digarap perushaan ternama di Riau, termasuk juga pengusaha hitam yang membabat hutan.

Kalaulah korupsi menggurita di Provinsi Riau ini ibarat sebuah kapal cikal bakal akan tenggelam, seperti lirik lagu melayu “kalau nakhoda kurang pandai alamat kapal akan tenggelam”. (RAMLI ISHAK)