Pangandaran LHI
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Akhir RPJMD 5 tahunan. Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan ini dipimpin oleh Ketua DPRD Asep Noordin HMM, dan dihadiri oleh seluruh anggota DPRD, Bupati Pangandaran, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Pangandaran, serta tamu undangan lainnya. (30/6/2025) .
Rapat dimulai dengan penyampaian pandangan umum dari masing-masing fraksi di DPRD. Setiap fraksi memberikan pandangannya terkait anggaran, peningkatan fasilitas kesehatan, pembangunan infrasruktur, serta ketahanan pangan, peningkatan pelayanan dasar dan pengembangan SDM.
Selaras dengan yang disampaikan oleh Bupati Pangandaran Hj Citra Pitriyami, bahwa dalam Ranwan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah merupakan asas kebutuhan yang sejatinya dilaksanakan guna mengakomodir terhadap belanja modal yang menunjang PAD yang di sesuaikan dengan VISI misi Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran, yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan daerah di kabupaten pangandaran., meskipun hal tersebut tidak mungkin dapat tertuang seluruhnya, mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Pemilihan alternatif terbprogram dan kegiatan merupakan salah satu solusi atas banyaknya program yang belum terakomodir dalam RPJMD sebelumnya, ini memang sebuah kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Di sisi lain Fraksi PAN DPRD pangandaran menilai masih perlu adanya inventarisir program dan kegiatan yang benar benar bersentuhan langsung dengan masyarakat, karena banyak yang lebih dahulu diprioritaskan untuk pemerataan pembangunan di kabupaten pangandaran yang lebih pesat yang sesuai visi misi pangandaran melesat. Fraksi PAN menilai positif atas prioritas gambaran besar yang disampaikan 8 item pembagian daerah 5 tahun ke depan serta program dan kegiatan yang termaktub dalam pidato penjelasan Bupati Pangandaran.Namun kami memberikan saran dan pandangan agar azas pemerataan dan keadilan dengan mengedapankan sekala prioritas yang terukur lebih dapat ditingkatkan.
Selanjutnya pandangan umum fraksi PKS-PPP, Fraksi PKS-PPP DPRD Pangandaran berpendapat RPJMD sebagai dokumen perencanaan daerah lima tahunan bukan hanya sekedar rencana trknokratid, tetapi juga merupakan manifestasi dari visi misi dan janji politik kepala daerah yang harus di wujudkan secara kongkrot. Oleh karena itu, Fraksi PKS -PPP ingin menyampaikan beberapa catatan strategis meskipunkonstruktif agar RPJMD ini dapat menjadi pedoman pembangunan yang lebih inklusif, pro rakyat, serta berbasis kemandirian daerah.
Sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati pangandaran maka harus ada penekanan dalam beberapa aspak terutama yang pro dengan rakyat, adapun Fraksi PKS-PPP menekankan agar Bupati Pangandaran harus segera bekerjasama dengan para stekholder serta SKPD terkait agar ada penekanan dalam beberapa aspek/hal sebagai berikut:
1.Pengelolaan / Penanganan Sampah
2.Pengelolaan / Penangan Lahan Palkir
3.Penekanan Dan Penertiban Premanisme
4.Pelayanan Publik Yang Bermartabat Efektip Dan Efisen
5.Pelyanan Dasar Kesehatn
6.Pendidikan Dan Keagamaan.
Selanjutnya Pandangan Umum Fraksi Gerindra DPRD Pangandaran sebagai berikut., Fraksi Gerindra mengapresiasi terhadap visi misi yang telah dirumuskan, visi pembangunan yang berkelanjutan untuk mewujudkan wisata Pangandaran mendunia dengan menik beratkan pada pendidikan agama dan karakter, "Fraksi Gerindra menilai cukup relevan dan mampu menjawab tantangan serta potensi daerah kita ke depan, misi yang dijabarkan juga nampak selaras dan saling mendukung untuk mencapai visi tersebut. " Kami melihat adanya upaya konsistensi dalam penyusunan RPJMD ini dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJMD ) serta rencana pembangunan
Jangka menengah nasional (RPJMN) dan rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), hal ini penting untuk memastikan sinergi pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah. "Selain itu RPJMD telah mengidentifikasi beberapa isi strategis utama yang dihadapi daerah kita , seperti contoh peningkatan kualitas SDM, pemerataan ekonomi, penanganan stunting, pengelolaan lingkungan hidup, identifikasi yang tepat adalah langkah awal menuju solusi yang efektif.
"Meskipun terdapat poin poin fositif Fraksi Gerindra juga memiliki catatan, masukan dan harapan yang kami pandang perlu menjadi perhatian bersama dalam penyempurnaan RPJMD ini,Fraksi Gerindra berharap agar infikator kinerja dan target yang ditetapkan dalam RPJMD dapat lebih spesifik, terukur dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. "Sebagai contoh, target penurunan angka kemiskinan atau stanting, perlu disertai dengan strategi yang lebih detail dan terukur, serta asumsi asumsi yang mendasar. Selanjutnya pada aspek bencan, mengingat tantangan perubahan iklim dan potrnsi bencana di daerah kita, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya mengutamakan isu lingkungan hidup dan mitigasi bencana falam setiap program dan kegiatan pembangunan, perlu ada alokasi anggaran yang memadai dan program inovatif untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi risiko bencana.
Fraksi Gerindra juga menyampaikan kaitan penguatan ekonomi dan UMKM, kami berharap RPJMD dapat lebih menguatkan program yang berpihak pada ekonomi kerakyatan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) Fraksi Gerindra memandang perlu adanya skema fasilitasi permodalan, peningkatan kapasitas SDM, perluasan akses pasar serta pendampingan yang intensif bagi UMKM agar dapat bersaing di era digital.
"Dalam peningkatan kualitas SDM adalah pondasi kemajuan daerah oleh karena itu kami mendorong agar program-program di sektor pendidikan dan kesehatan dapat lebih inovatif, berdaya saing dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah terpencjl perlu adanya Pemerataan akses dan kualitas pelayanan.Fraksi Gerindra juga menyampaikan Pembangunan insfrastruktur harus dilakukan secara merata dan berkeadilan, tidak hanya terpokus pada wilayah perkotaan, namun juga juga menjabat wilayah pedesaan dan terpencil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, prioritas pada infrastruktur dasar seperti jalan air bersih dan sanitasi.
Optimalisasi penerimaan daerah dalam rangka mendukung pemberdayaan pembangunan, Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam mengoptimalkan PAD melalui penggalian potensi baru tanpa memberatlan masyarakat, serta peningkatan efisirnsi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Fraksi Gerindra menypaikan, pelaksanaan RPJMD memerlukan sinergi dan koordinasi yang kuat antar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), kami berharap tidak ada lagi ego sektoral, melainkan terbangun kolaborasi yang solid demi tercapainya target target pembangunan.
Pandangan Umum Fraksi PKB DPRD Pangandaran sebagai berikut, Fraksi PKB senantiasa berkomitmen agar kebijakan pembangunan di kabupaten pangandaran bepihak pada kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial , serta nilai nilai religius yang menjadi pondasi utama dalam pembangunan Kabupaten Pangandaran. Fraksi PKB memandang pembangunan SDM harus ditopang oleh sistem pendidikan yang inklusip, berkarakter dan adaptif terhadap dinamika global . Fraksi PKB mendorong integritas program pendidikan Umum dan keagamaan berbasis regulasi daerah melalui kemitraan fornal antara sekolah lembaga pendidikan keagamaan. Implementasi Perda No 12 Tahun 2022 tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren harus di tindak lanjuti secara konkret melalui rencana teknis dalam rendyra OPD terkait, dengan indikator yang terukur, seperti peningkatan jumlah pesantren yang difasilitasi oleh pemerintah daerah kabupaten pangandaran.
Selanjutnya Fraksi PKB menilai perlu ditekankan pendekatan Reformasi kelembagaan dan optimalisasi sistem rujukan berbasis aplikasi terintegrasi.Fraksi PKB mendorong agar standarisasi drama dan prasarana puskesmas harus dirumuskan dalam bentuk parameter teknis yang mengacu pada permenkes terbaru, Fraksi PKB menilai bahwa kenyamanan fasilitas pelayanan kesehatan merupakan faktor kunci dalam mendorong kepercayaan publik, oleh karena itu harus dilakukan pemutakhiran standar ruang pelayanan diseluruh puskesmas dan RSUD, seperti ruang tunggu, ruang IGD, rawat inap, ruang laktas, toilet, dan sarana disabilitas. Pemerintah daerah perlu menyusun parameter kenyamanan layanan yang mengacu pada permenkes dan praktik pelayanan publik yang ramah kelompok rentan.
Selain itu Fraksi PKB juga mendorong pengiatan program promotif dan prefentiif, termasuk revitalisasi layanan kerta waluya dengan target kelompok rentan (lansia, disabilitas, ibu hamil)."Kami mendorong perluasan cakupan penerima manfaat kerta waluya yang menyasar lansia tidak produtf, difabel, ibu hamil dan menyusui, serta keluarga pra sejahtera yang belum terdaftar di JKN/BPJS.Fraksi PKB juga menyarankan agar RPJMD menyelaraskan pembangunan Insfrastruktur dengan pemetaan kawasan pengembangan ekonomi lokal, khususnya dektor pertanian, kelautan, dan pariwisata. Indikasi program seperti pembangunan jalan usaha tani, saluran irigasi, dan pelabuhan rakyat harus dimasukan sbagai program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Fraksi PKB mendukung kebijakan digitalisasi sektor pariwisata secara menyeluruh, termasuk sistem retribusi elektronik dan dhasboard transaksi wisata, revitalisasi fasilitas wisata harus dilakukan berbasis studi kelayakan dan dampak lingkungan. Hilirasasi sektor pariwisata juga merupakan langkah strategis dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberdayakan potensi lokal secara berkelanjutan. Fraksi PKB juga menekankan pentingnya penyusunan kebijakan pengelolaan sampah wisata yang berbasis sistem insentif, dinsetif serta peran serta komunitas lokal dalam edukasi lingkungan.Fraksi PKB berpendapat bahwa peningkatan ekonomi desa harus diarahkan pada tata kelola melalui sistem akuntabilitas digital, akses pembiayaan inklusif, serta kolaborasi dengan sektor swasta.RPJMD HARUS menyusun peta jalan pengembangan ekonomi hijau melalui adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan dan konservasi mata air.
Selanjutnya di sektor kelautan, Fraksi PKB mendorong program modernisasi alat tangkap ramah lingkungan dan pengembangan klaster usaha perikanan melalui koprasi dan UMKM berbasis pesisir lebih optimal/Fraksi PKB menekankan pentingnya integrasi data kepemudaan dalam sistem informasi ketenagakerjaan daerah. "Program pelatihan harus berbasis permintaan pasar kerja (Deman Driven) dan berorientasi pada hasil kerja (outcome based), selanjutnya inkubator UMKM dan start-up harus dipokuskan pada sektor- sektor dengan keunggulan lokal serta berbasis inovasi digital.
Selanjutnya RPJMD harus mempertrgas urgensi revisi perda RTRW NO 3 tahun 2018 , terutama menyangkut kesesuaian pemanfaatan ruang dengan risiko bencana dan kapasitas lingkungan. Penyusunan RDTR pada kawasan strategis harus diprioritaskan agar perizinan dan investasi dapat diarahkan secara soasial.
Terakhir Fraksi PKB menekankan perlindungan kawasan resapan air dan sumber dan mata air harus di kawal melalui indikator capaian yang kongkrit dalam dokumen restra SKPD teknis. Inplemtenasi perda pada inisiatif DPRD tentang perlindungan Kawasan resapan harus dijadikan bagian dari program prioritas lintas sektor,
Dilanjutkan pandangan Umum Fraksi Golkar DPRD Pangandaran sebagai berikut, dokumen RPJMD ini bukan sekedar formalitas perencanaan, tetapi merupakan kompas utama arah pembangunan 5tahun kedepan, mengingat penting dan strategisnya Raperda ini untuk itu Fraksi Golkar menyuaraka harapan masyarakat melalui pandangan kritis namun konstruktif terhadap RPJMD tahun 2025-2029.
"Adapun beberapa catatan dari Fraksi Golkar sebagai berikut,: kami menekankan
Pentingnya keselarasan dokumen RPJMD dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta penerjemahan visi misi Kepala daerah kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis dan dapat di capai dalam periode 5 tahun.
Fraksi Golkar melihat ptoyeksi keuangan daerah yang dibuat dalam RPJMD ini cukup optimis, perlu diingat bahwa kita dihadapkan pada efesiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat terutama untuk mendukung program prioritas pemerintah sampai beberapa tahun kedepan, yang bisa berdampak pada penerimaan dari dana transfer, oleh karena itu untuk bisa mencapai target tersebut perlu diimbangi dengan upaya peningkatan pendapatan asli daerah dan mengurangi kebocoran petendi pendapat asli daerah dari pajak dan retribusi daerah. "Namun RPJMD ini belum menunjukan terobosan kebijakan dan strategi dalam meninggalkan dan mengurangi kebocoran dari potensi PAD tersebut.
Fraksi Golkar menyoroti tantangan lingkungan hidup, dimana kualitas air,kualitas udara, kualitas lahan dan kualitas lingkungan hidup yang terus turun secara signifikan, ditambah produksi sampah yang terus meningkat sedangkan penanganan timbunan sampah masih relatif rendah, untuk itu perlu adanya penguatan regulasi dan kebijakan yang lebih partisipatif dalam pengelolaan lingkungan.
Selanjutnya prioritas anggaran terhadap pelayanan dasar yang wajib sesuai standar pelayanan minimal (SPM), seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan Umum hingga perlindungan sosial serta pertimbangan terhadap isu isu strategis daerah, seperti kemiskinan, penganggiran dan lainnya. Selanjutnya pentingnya perencanaan pembangunan yang inklusip, berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakt dengan mengedrpankan pendekatan partisipatif demi legitimasi publik yang kuat.
Berikut pandangan umum Fraksi PDI-P DPRD Pangandaran, RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahun yang mengacu pada visi misi Kepala daerah terpilih, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No 25 tahun 2014 dan Permendagri No 86 tahun 2017.
Kami menilai perlu diperkuatnya sinkronisasi RPJMD kabupaten pangandaran dengan RPJMD provinsi Jawa Barat, yang mengusung tema Jabar Istimewa, Lembur Diurus Kota Ditata, dengan 4 misi: pengembangan SDM, penguatan ekonomi lokal, pengurangan disparitas wilayah, dan Reformasi birokrasi.
Kami Fraksi PDIP mendorong agar RPJMD Kabupaten mengadopsi nilai nilai strategis tersebut secara konkret dalam setiap arah kebijakan dan program prioritas.Selanjutnya permasalahan pembangunan rancangan akhir RPJMD telah mendeteksi beragam persoalan strategis, antara lain terbatasnya wisata non alam, produktivitas perikanan yang belum optimal, keterbatasan air bersih di beberapa kecamatan, penurunan kualitas lingkungan hingga tingginya angka kematian ibu dan rendahnya rasio wirausaha.
"Faktor faktor ini perlu dijadikan landasan untuk penajaman program program pembangunan berbasis data. Fraksi PDIP juga mengapresiasi penajaman kebijakan RPJMD melalui fokus pada sektor unggulan; pariwisata pertanian, perikanan, UMKM, serta peningkatan layanan dasar dan insfrastruktur berkelanjutan.
"Namun kami mencermati komposisi belanja yang masih didominasi belanja oprasional, padahall belanja modal memiliki peran strategis dalam membangun aset publik dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi.
Fraksi PDIP mengingatkan bahwa perencanaan anggaran harus memperhitungkan kepastian penerimaan, pendapatan harus fianggarkan secara rasional dan dapat dicapai, sementara belanja merupakan batas tertinggi pengeluaran yang harus dilaksanakan secara disiplin.
"Setiap program wajib didukung dengan anggaran yang tersedia dalam APBD atau perubahannya, dan semua transaksi wajib dilakukan melalui rekening kas Umum daerah. Dalam hal strategi pembiayaan, kami menegaskan pentingnya diversifikasi sumber dana, optimalisasi pemanfaatan aset, inovasi PAD, dan peningkatan efisiensi belanja.
Fraksi PDIP juga mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta membangun kemitraan pentahekix yang melibatkan pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan media dalam proses pembangunan. "Fraksi PDIP juga mendorong adanya kelembagaan pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap tantangan zaman.
Fraksi PDIP memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran untuk menjalankan rancangan akhir RPJMD tahun 2025-2029 sebagai arah strategis pembangunan lima tahun mendatang, pungkasnya. (AS) **
0 Comments