OKI, Sumsel, LHI
Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Prestasi ini, yang telah diraih selama 14 tahun berturut-turut, menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten OKI dalam pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel. Namun, sejumlah tantangan pembangunan menjadi sorotan utama dalam Rapat Paripurna ke-XXIII DPRD OKI, Senin (23/6/2025).
Wakil Bupati OKI, Supriyanto, SH., menyampaikan capaian positif realisasi pendapatan daerah sebesar Rp2,93 triliun (84,2% dari target), namun mengakui rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya mencapai 32,9% dari target (Rp291,2 miliar dari Rp907 miliar). "Ini merupakan kebanggaan bagi masyarakat OKI. Capaian ini adalah hasil kerja keras dan sinergi antara seluruh SKPD serta dukungan DPRD OKI," ujarnya. Namun, Fraksi Gerindra, melalui Peri, menyatakan, "Ini sangat tidak memuaskan. Kami berharap proyeksi PAD ke depan lebih realistis dan sesuai kemampuan daerah."
Rapat Paripurna juga membahas Raperda RPJMD 2025-2029 dan Raperda RTRW 2025-2045. Berbagai fraksi memberikan masukan penting. RA Lutfiatunnada (PKB) menekankan perlunya penjabaran visi dan misi yang konkrit, serta menyorot ketimpangan infrastruktur dan pendidikan, mengajak untuk fokus pada pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan UMKM. "Fraksi PKB juga berharap RPJMD memberikan perhatian khusus pada peningkatan pendidikan keagamaan," tambahnya. Reno (PDIP) menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan RPJMD dan RTRW, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Iman Zikri (Demokrat) mengajukan agar RPJMD dan RTRW mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup, dengan mempertimbangkan kesiapsiagaan terhadap bencana alam dan penguatan kawasan strategis ekonomi berbasis potensi lokal, khususnya di Kecamatan Jejawi.
Pemerintah Kabupaten OKI menyatakan dukungan penuh terhadap dua Raperda inisiatif DPRD, yaitu Raperda tentang Penggunaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Raperda tentang Perlindungan Bahasa Asli atau Bahasa Daerah. Wakil Bupati berharap kedua raperda ini dapat memperkuat jati diri dan karakter kebangsaan masyarakat OKI.
Rapat ditutup dengan komitmen untuk membahas seluruh masukan dan pandangan fraksi secara komprehensif. Namun, rendahnya realisasi PAD dan berbagai tantangan pembangunan lainnya tetap menjadi perhatian serius yang memerlukan solusi konkret dari Pemerintah Kabupaten OKI untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh masyarakat. (Matys)
0 Comments