Mesuji- ,LHI
DPRD Mesuji menggelar rapat paripurna pembicaraan tingkat l dalam rangka penyampaian ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Mesuji Tahun 2024, yang diselenggarakan di gedung DPRD Mesuji , Desa Wiralaga Mulya Kec. Mesuji ,hari Rabu 18 Juni 2025. Turut hadir Bupati Mesuji yang diwakili oleh Wakil Bupati Mesuji M.Yugi Wicaksono, anggota DPRD Mesuji, Kapolres Mesuji, Dandim 0426 Tulang Bawang, kepala OPD , camat, kepala desa, tokoh masyarakat , tokoh agama , dan tamu undangan.
Dalam sambutanya, Wakil Bupati Mesuji M.Yugi Wicaksono mengatakan, bahwa seluruh kegiatan dalam manajemen keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, mutlak dijalankan oleh Pemerintah Daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Dalam pelaksanaannya, pengelola keuangan daerah dilakukan dalam satu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. DPRD memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD, guna menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.Pada akhirnya, Laporan Keuangan Daerah harus disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban atas pelaksanaan dengan peraturan daerah.
Berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Laporan keuangan tersebut telah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Dalam Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2024 terdapat 7 (tujuh) macam laporan keuangan, yaitu: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai wujud pelaksanaan atas ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2024 yang kami ajukan, dilampiri dengan 7 (tujuh) macam laporan keuangan yang telah
diaudit berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2024 yang telah diserahkan pada 26 Mei 2024
yang lalu. “Secara singkat, kami akan menyampaikan 7 (tujuh)Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh BPK. Laporan yang pertama adalah Laporan Realisasi Anggaran, yaitu laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
Laporan Realisasi APBD Kabupaten Mesuji Tahun
Anggaran 2024 yang telah diaudit BPK, sebagai berikut:
A. PENDAPATAN
Pendapatan Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp1.002.732.296.526,23 atau mencapai 93,59% dari anggaran sebesar Rp1.071.439.004.251,00 terdiri atas:
1. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan. Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar 88.048.240.303,23 atau 92,19% dari anggaran sebesar Rp 95.504.269.785,00 .
2. Pendapatan Transfer
Pendapatan Transfer terdiri atas Pendapatan Transfer dari : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.
Adapun atas masing-masing pendapatan transfer secara rinci kami jelaskan
sebagai berikut :Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari:
1). Dana Perimbangan berupa: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus- Fisik dan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik 2). Dana Insentif Daerah (DID) dan 3). Dana Desa.Pendapatan Transfer Antar Daerah
berupa:Pendapatan Bagi Hasil Provinsi Lampung.Secara umum, Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp913.758.159.116,00 (913
milyar 758 juta 159 ribu 116 rupiah) atau 93,72% dari anggaran sebesar Rp 975.013.992.466,00 .
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp.925.897.107,00(atau sebesar 100,56% dari anggaran Rp920.742.000,00 yang merupakan pendapatan Lainlain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
B. BELANJA
Belanja Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp.1.014.680.715.501,56 atau mencapai 92,14% dari anggaran sebesar Rp1.101.273.590.203,00 terdiri atas:
1. Belanja Operasi
Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024/Tasikmalaya,terealisasi sebesar Rp.649.697.891.886,04 atau 92,71% dari anggaran sebesar Rp.700.814.145.540,00 .
2. Belanja Modal
Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp.214.351.998.912,52 atau sebesar 86,48% dari anggaran sebesar Rp.247.864.421.718,00
3. Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar Rp.0,00(nol rupiah) atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp1.100.737.500,00
C. TRANSFER DAERAH
Transfer daerah terdiri atas Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan. Transfer Daerah pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi Rp150.630.824.703,00 atau 99,43% dari anggaran sebesar Rp151.494.285.445,00 (
D. SURPLUS/DEFISIT
Surplus/Defisit merupakan selisih antara Pendapatan dan Belanja. Pada akhir tahun anggaran 2024 minus sebesar Rp11.948.418.975,33 dari anggaran yang direncanakan defisit dengan minus sebesar Rp. 29.834.585.952,00 (
rupiah).
E. PEMBIAYAAN
Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Adapun transaksi pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp.29.834.585.952,44 atau 100,00% dari anggaran.
2. Pengeluaran Pembiayaan
Pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Mesuji atas kesepakat bersama yang dituangkan dalam Perda APBD TA 2024 dan Perda APBDPerubahan TA 2024, tidak merencanakan adanya pengeluaran pembiayaan.
F. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp.17.886.166.977,11
Wakil Bupati Mesuji menyampaikan ,Laporan yang kedua yakni Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lebih, yaitu laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 terdapat Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp17.886.166.977,11 . Laporan yang ketiga yakni Neraca, yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Berdasarkan Neraca Pemerintah Kabupaten Mesuji pada tanggal 31 Desember 2024 terdiri atas:
a. Aset
Posisi Aset Kabupaten Mesuji per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp2.113.778.498.703,11 .
b. Kewajiban
Posisi Kewajiban Kabupaten Mesuji per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp13.946.555.761,56
c. Ekuitas
Posisi Kekayaan Bersih atau Ekuitas Kabupaten Mesuji per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.2.099.831.942.941,55
Laporan yang keempat yakni Laporan Operasional, yaitu laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
Berdasarkan Laporan Operasional (LO) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024, terdapat Pendapatan-LO sebesar Rp/1.035.609.760.894,37
dengan beban sebesar Rp.953.205.976.268,23 atas kegiatan non-operasional (kenaikan nilai investasi jangka panjang nonpermanen/dana bergulir) dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dengan pos luar biasa sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga terjadi Surplus-LO sebesar Rp.80.236.192.433,9.
Laporan yang kelima adalah Laporan Arus Kas, yaitu laporan keuangan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir Pemerintah Daerah selama periode tertentu. Berdasarkan Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Mesuji per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Saldo Kas awal atau 1 Januari 2024 sebesar Rp29.982.871.573,00
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp.202.403.579.937,19
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi minus sebesar Rp.214.351.998.912,52 .
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp49.808.009,56
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.984.644.588,11
Laporan yang keenam adalah Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan keuangan menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Mesuji untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 Ekuitas Akhir sebesar pada Rp2.099.831.942.941,55 atau mengalami Kenaikan sebesar Rp80.236.192.433, atau 0,04% dari ekuitas Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.019.595.750.507,61.
Laporan yang ketujuh adalah Catatan Atas Laporan Keuangan, yaitu laporan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Dari laporan ini dapat diperoleh informasi yang cukup atas angka yang tercantum dalam enam laporan lainnya yang disusun berdasar Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.
“Saya menyadari, bahwa dalam pelaksanaan tugastugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kabupaten Mesuji pada TahunAnggaran 2024 masih terdapat kekurangan dan belum dapat memenuhi sepenuhnya harapan dan keinginan semua pihak. Oleh karena itu, kepada segenap Pimpinan dan Anggota DPRD, serta masyarakat Kabupaten Mesuji, saya sampaikan permohonan maaf.Melalui kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua unsur dan segenap komponen masyarakat yang telah ikut aktif berpartisipasi dalam pembangunan, baik pada proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya. Berbagai saran, kritik, dan koreksi sangat bermanfaat bagi saya untuk membantu dalam mengendalikan jalannya pembangunan di Kabupaten Mesuji ini.(RANDI EFENDI/ADV )****
0 Comments