Kaukus Ketokohan Jabar Nilai "100 Hari Kinerja KDM, Baru Opini dan Prihatin Nasib Jurnalis""

Bandung, LHI - Jumat (30/5/2025) bertempat di Alam Santosa, Pasir Impun Kabupaten Bandung digelar Silaturahmi Saresehan Kaukus Ketokohan Jawa Barat dalam rangka mencermati 100 hari kerja Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

Dalam survey yang cenderung bersumber dari data medsos, angka 94% menyukai atas kepemimpinan KDM sebagai Gubernur Jabar. Menyisakan 6% didalam Saresehan Kaukus Ketokohan Jawa barat bertajuk Populisme vs Profesionalisme Antara Gebrakan dan Kontroversi.

"94% itu baru opini saja sebagian besar data dari media sosial. Ini jelas belum menjadi kebijakan seorang Gubernur yang harus terasa adil dan merata oleh seluruh masyarakat Jabar. Jangan sampai media sosial mengalahkan dan berada di atas Negara hingga merubah tatanan bernegara dan berbangsa dalam laju roda pemerintahan," ujar Eka.

H. Eka Santosa kemudian  mempertajam bahwa suara hasil dari silaturahmi Saresehan Kaukus Ketokohan Jawa Barat telah bersepakat, semua pengaturan dalam berbangsa, bernegara dan berpemerintahan harus berjalan pada rel aturan konstitusi yang berlaku.

Dari Saresehan tersebut melahirkan kajian dan rumusan beberapa poin. Kaukus Ketokohan Jawa Barat dalam waktu dekat akan menggelar audiensi bersama unsur pimpinan DPRD Provinsi Jawa barat berharap dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Jabar.

Sebagian ketokohan Jawa barat merasa prihatin kepada nasib kehidupan para insan pers (jurnalis) itu profesi namun mereka adalah sama sebagai rakyat Jawa barat yang mencari penghidupan untuk mensejahterakan keluarganya. Seyogyanya Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar memberikan perlakukan yang sama untuk ditingkatkan kesejahteraannya karena ada sebagian jurnalis yang tidak memiliki gajih tetap dari perusahaan medianya.

"Selain kami akan menghadap ke DPRD Jabar tentu akan langsung beraudiensi dengan Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi, untuk mempertanyakan dan menyampaikan poin - poin hasil kajian kami," ujarnya.

Kaukus Ketokohan Jabar merasakan atmosfer seperti dihadapkan dengan opini lewat konten di media sosial saja padahal KDM pernah menjadi wakil rakyat, Wakil dan Bupati Purwakarta bahkan Aleg DPR RI yang seharusnya sangat paham mekanisme konstitusi yang memang harus ditempuh.

"Media sosial dan alam nyata itu dua hal yang berbeda, langkah tajam kami lebih kepada apa sih  kebijakan KDM-Erwan sebagai Kepala Daerah Jabar? Kami yakin seluruh masyarakat Jabar menunggu manfaat yang bisa diserap oleh rakyat, bukan hanya segelintir orang saja. KDM pernah menyinggung Gubernur DKI yang dinilainya sangat mampu dengan APBD besar dapat memberikan uang merata kepada semua rakyat DKI, lalu di Jabar apa?," papar Eka.

Dengan nada setengah serius dan setengah berseri, Eka mengatakan 'KDM ini sebenarnya Cepot atau Raja?" 

Kaukus Ketokohan Jawa Barat menempatkan diri dalam 6% bukan berarti mereka benci atau memiliki kepentingan politis justru atas intelektual yang mereka miliki bertujuan agar dapat mewarnai keberlangsungan roda pemerintahan Jabar yang mana lebih kepada mengingatkan makna terkandung dalam logo Jawa Barat "Gemah Ripah Repeh Rapih" serta memiliki tujuan positif untuk bersama - sama memperbaiki segala permasalahan di Jawa barat.

Eka menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir pada saresehan tersebut terlebih banyak pendapat yang dikemukakan selama saresehan berlangsung salah satunya bahwa 100 hari kerja Gubernur KDM di nilai "masih belum tampak" dan tugas wewenang Gubernur selain sebagai  kepanjangan tangan pemerintahan pusat dan memimpin para Kepala daerah Kota-Kabupaten di wilayahnya.

"Apa yang menjadi gagasan yang dibentangkan secara konstitusional lewat mekanisme kepemerintahan lalu parameter apa yang digunakan. Dari aspek penggunaan anggaran pun terkesan sporadis bahkan ada informasi sudah sampai 6 kali revisi program dan anggaran, tentu hal ini memerlukan kajian," papar Eka. 

Acara silaturahmi sarasehan Kaukus Ketokohan Jawa barat mendapat apresiasi dan dukungan dari berbagai kalangan diantaranya dari; aktivis, akademisi bahkan para pelaku di dunia pemerintahan baik yang pernah menjabat sebagai eksekutif maupun legislatif, tokoh - tokoh eks Gubernur, eks Wakil Gubernur, eks Bupati - eks Wakil Bupati dan lainnya.

"Apapun ceritanya Pak Dedi Mulyadi adalah Gubernur kita, kami tidak ada niatan secuilpun untuk berpolitis, apalagi menggulingkan,". Tujuan kami melainkan mengingatkan dan mengawal, kritis kami sebagai tanda peduli ka Nya'ah ka Jawa barat yang kuat akan falsafah Urang Sunda 'silih asah silih asih silih asuh' santun mengutamakan tatakrama tidak menimbulkan sebuah pertanyaan - pertanyaan bahkan dalam spektrum lebih luas tidak berdampak kegaduhan yang dapat menjadikan perpecahan dikalangan lapisan masyarakat. 

Pemerintahan pusat dan daerah sedang berlomba kManfaat pembangunan harus dirasakan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Jawa barat, jangan sampai satu doa orang dibantu habis - habisan sementara sebagian besar masyarakat Jabar meneteskan air mata hanya menelan ludah meratapi pahitnya hidup yang dipertontonkan lewat medsos. 

"Urang Sunda itu memiliki khas tatakrama yang lembut penyayang mengingatkan dan berdampak saling menerima dan menjadikan kesadaran itu tujuan kami agar Jawa barat ini jelas dan tegas arah kebijakannya ditengah peralihan efisiensi anggaran harus benar - benar tepat, akurat, dan berkeadilan. Komitmen kami jelas untuk memperbaiki Jawa barat saat ini dan mendatang bagi semua lintas generasi masyarakat se-Jabar," tutup Eka Santosa. (Eky AS Jabar)