Banjar, LHI
Puluhan masyarakat dari berbagai elemen, seperti Aksioma Rakyatis, Forum Reformasi Dinasti Banjar (FRDB), Lentera, dan Jalapaksi, mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Banjar pada Kamis (27/2/2025).
Massa yang dipimpin oleh Presiden Aksioma Rakyatis H. Akhmad Dimyati, itu menuntut pengusutan tuntas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tunjangan perumahan dan transportasi di Sekretariat DPRD Kota Banjar pada tahun 2017–2021.
Kedatangan mereka diterima langsung oleh Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Akhmad Fakhri, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Indra Sumarno, serta Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus). Dalam audiensi tersebut, Dimyati menegaskan kesiapan pihaknya mengawal kasus ini hingga ke tahap persidangan.
"Kami siap mengawal penetapan tersangka sampai persidangan nanti. Saat audiensi, terungkap keterbukaan dan keseriusan kejaksaan dalam mengusut kasus dugaan korupsi ini hingga tuntas. Pernyataan APH ini menjawab keraguan kami sebelumnya," ujar Dimyati seusai audiensi.
Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Banjar, Solihin, juga menyuarakan keprihatinan masyarakat terhadap dugaan penyimpangan tersebut. "Sekitar 90 persen masyarakat dan pengurus partai politik terus memantau perkembangan kasus ini. Jika tidak dituntaskan, ini akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Kota Banjar dan DPRD Kota Banjar," katanya.
Soedrajat, perwakilan masyarakat lainnya, menambahkan bahwa kedatangan mereka merupakan bentuk dukungan terhadap Kejari Banjar untuk menjalankan proses hukum yang transparan dan cepat. Masyarakat berharap kasus yang sudah menjadi perhatian publik ini segera menemukan titik terang.(ADE ARIS)***
0 Comments