Pemkab OKU Selatan

Pemkab OKU Selatan
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 H

Paripurna Penyampaian Ranperda, Wabup H.Asmar Harapkan Dapat mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik



 

MERANTI - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H.Asmar dalam penyampaian nya di sidang Paripurna, dengan adanya Perda ini nantinya diharapkan dapat mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik yang tertib, efektif, efisien, akuntabel,transparan,memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.(Senin, 13 Februari 2023).

"Saya ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD, yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam rangka melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti,hal ini sejalan dengan fungsi DPRD sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan,"ucap Wabup

Alhamdulilah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) telah memprogramkan sebanyak 18 Ranperda dalam Propemperda Tahun 2023 yang terdiri atas 11 (sebelas) Ranperda Inisiatif Pemerintah Daerah dan 7 (tujuh) Ranperda Inisiatif DPRD

Untuk pengajuan Tahap Pertama ini Pemerintah Daerah mengajukan 1 (satu) Ranperdaya itu Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ranperda ini merupakan Ranperda yang tidak masuk dalam daftar Propemperda Tahun 2023 namun dianggap sangat penting untuk diajukan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Kita berharap target yang telah direncanakan tersebut mudah-mudahan dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan,"papar nya

Terkait dengan Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan Inisiatif Pemerintah Daerah diajukan karena Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan karena masih mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya.

Peraturan-peraturan tersebut dinyatakan sudah tidak berlaku lagi berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga Peraturan Daerah Nomor2 Tahun 2015 tersebut perlu dilakukan penyesuaian.

Saya sampaikan hal-hal terkait Pembentukan ProdukHukum Daerah, berdasarkan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH- 01.PP 04.02 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, dengan hal ini harus kita mulai dari sekarang, apabila mekanis meter sebut tidak dilakukan bisaberakibat pembatalan terhadap produk hukum yang kita terbitkan.

Pengharmonisasian Ranperda dan Rancangan Perkada dilaksanakan paling lama 10 hari kerja hal ini dikarenakan produk hokum daerah merupakan hal yang berbeda disbanding penerbitan dokumen/ naskahlainnya, produk hukum daerah perlu pemantapan konsepsi,pengkajian dan analisis yang mendalam agar produk hukum yang dihasilkan nantinya berkualitas dan tidak cacat hukum.

Rapat harmonisasi wajib dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan dihadiri oleh:

1. Perangkat Daerah yang merupakan Pemrakarsadari Gabungan Komisi atau Bapemperda (jika ranperda itu Ranperda tersebut atau Anggota DPRD, Komisi, merupakan inisiatif DPRD);

2. Perangkat daerah terkait

3. Instansi vertikal lain terkait

4. Analis legislatif (jika ranperda itu merupakan inisiatif DPRD)

5. Tenaga ahli

6. Analis hukum.

Setelah pengharmonisasian oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dilakukan makatahapan selanjutnya adalah Fasilitasi oleh Biro Hukum Provinsi Riau yang merupakan pembinaan oleh Gubernur kepada Kabupaten/Kota dalam bentuk tertulis terhadap produk rancangan sebelum ditetapkan.hukum daerah atas materi dan teknis penyusunan

"Saya tekankan disini bahwa mekanisme dan tahapan ini harus kita lalui karena ini merupakan amanah dari peraturan perundang-undangan. Terkhusus kepada perangkat daerah pemrakarsadari ranperda yang diajukan untuk lebih aktif dan mengikuti setiap rapat pembahasan dan Permendagri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan bahwa pimpinan perangkatdaerah pemrakarsaber tanggung jawab terhadap materi muatan rancangan perda yang disusun.

Saya ingin menyampaikan penghargaan atas dukungan dan kerjasama semua pihak serta memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas perhatian para Pimpinan dan Anggota Dewan dengan. harapan dapat memberikan masukan dan koreksi terhadap Ranperda yang disampaikan pada hari ini,"ujar wabup

Hadir di Rapat Paripurna tersebut Ketua DPRD,Wakil Ketua DPRD, Anggota Dewan DPRD sebanyak 24 orang, Forkopimda, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekda,Staf Ahli  Asisten,Inspektur Daerah

Kepala Kantor,,Camat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Organisasi

Kemasyarakatan, Pimpinan Organisasi Kepemudaan,dan tamu undangan dan undangan yang berkesempatan hadir.(RAMLI ISHAK/ Prokopim)

 

Post a Comment

0 Comments