Viral di Medsos Konvoi Pemotor Bawa Poster Kebangkitan Khilafah, Anton Charliyan: “Tolak Tegas Propaganda Paham Khilafah dan Jangan Berikan Ruang Gerak”


Tasikmalaya, LHI
---Aksi sejumlah pengendara motor yang menuliskan dukungan terhadap tegaknya khilafah viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar, pengendara mayoritas menggunakan baju berwarna hijau, membentangkan bendera berwana putih serta dukungan pada khilafah. Salah satu poster yang dilekatkan di jok belakang motor bertuliskan 'Sambut Kebangkitan Khilafah Islamiyah”.

Konvoi bermotor dengan membawa poster 'Kebangkitan Khilafah' di Cawang, Jakarta Timur, membuat heboh warga. Selain di Jakarta, di beberapa tempat terjadi hal yang sama.Konvoi puluhan motor 'Khilafatul Muslimin' ini terekam video amatir dan viral di media sosial. Konvoi 'Khilafatul Muslimin' ini disebut-sebut terjadi di Cawang, Jakarta Timur, Minggu (29/5/2022), pukul 09.14 WIB. Pada hari yang sama, juga viral konvoi sejumlah pemotor di jalan raya serukan masyarakat untuk menyambut kebangkitan Khilafah Islamiyah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Minggu (29/5/2022).

Viralnya konvoi pemotor bawa poster Kebangkitan Khilafah di media sosial tersebut, tentu saja membuat geram mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol (Purn) Dr.H.Anton Charliyan,MPKN yang merupakan tokoh Penggiat Anti Intoleran & Radikalisme di Indonesia mengaku geram dengan aksi Khilafatul Muslimin pimpinan Abdul Qadir Baraja itu. “Kami sangat menolak secara tegas kelompok yang sengaja menyerukan kebangkitan Khilafah Islamiyah di Indonesia.   juga menolak ajaran yang memaknai jihad dengan tujuan perang dan Khilafah sebagi satu-satunya sistem pemerintahan.”katanya

            Abah Anton panggilan akrab Anton Charliyan mengatakan,, agar masyarakat untuk mereduksi dan melawan segala macam bentuk propaganda Khilafah Islamiyah, umat beragama di Indonesia wajib mentaati perjanjian yang kemudian menjadi kesepakatan para founding father pendiri bangsa, tokoh agama dan ulama.“Maka sudah menjadi kewajiban kita semua untuk selalu menjaga kewibawaan Indonesia ini tetap utuh sebagai warisan dari para tokoh kita terdahulu, yang bersepakat bahwa berbangsa dan bernegara adalah bagian dari bentuk konsensus nasional yaitu Pancasila, NKRI dan UUD 1945,” ujarnya

            Secara tegas, Abah Anton menjelaskan, bahwa propaganda Khilafah Islamiyah sangat berdampak negatif terhadap citra Islam dan umatnya, sehingga  jangan mau dikotak-kotakan dalam berbagai aliran paham agama yang berbeda. Dia juga mengajak generasi milenial untuk menjaga dan setia pada ideologi Pancasila.“Bangsa Indonesia sepakat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai ikhtiar maksimal untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaiman termaktub dalam Pancasila dan pembukaan UUD 1945,” tegasnya

Mantan Kadiv Humas Polri ini menambahkan, bahwa  ideologi Pancasila ini sudah final dan tak perlu diperdebatkan lagi, apalagi mencoba untuk menganti dengan idelogi lain. Pancasila adalah kesepakatan untuk hidup bersama, saling berdampingan, menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan keberagamaan. “ kami berharap kepada para tokoh bangsa, tokoh agama dan generasi milenial agar sama-sama menjaga ideologi Pancasila yang mampu mempersatukan perbedaan menjadi kekuataan, kami yakin dengan membumikan narasi dan nilai cinta tanah air, toleransi dan pemahaman keagamaan yang moderat, kelompok yang ingin menganti ideologi selain Pancasila akan tertolak dengan sendirinya.Selain itu, partisipasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah dengan turut mengawasi lingkungan sekitar.Apabila ada hal-hal atau aktivitas yang mencurigakan sebaiknya langsung melapor ke pihak yang berwenang,” tuturnya.

Dengan viralnya video konvoi pemotor di media sosial  tersebut , Anton Charlliyan mendesak Polri agar segera bergerak cepat dengan menindaklanjuti persoalan konvoi pemotor yang membawa atribut Khilafatul Muslimin di Cawang  Jakarta Timur, Brebes Jawa tengah dan wilayah lainnya, konvoi ini disinyalir bisa menjadi ajang propaganda untuk menyebarkan paham ideologi kelompok radikalisme.  “Kami harap, pemerintah melalui apparat keamanan (Polri,TNI, BNPT dan Densus 88) jangan sampai kecolongan lagi dengan kejadian konvoi pemotor membawa atribut Khilafatul Muslimin maupun kelompok lain yang mengganggu stabilitas negara,”katanya.

            Anton Charliyan kepada media ini mengatakan, pihaknya sangat mendukung jajaran TNI, Polri, BNPT dan Densus 88 untuk segera bertindak cepat mengambil langkah yang efektif untuk membendung setiap gerakan radikalis dan terorisme yang kerap kali mencoba melakukan propaganda untuk menyebarkan paham ideologi yang menyimpang dan tidak di benarkan oleh negara.  “Kami juga mendesak agar TNI dan Polri tidak kecolongan, dengan berbagai cara dan modus  baru yang kerap dilakukan oleh kelompok radikalisme ini. Menurut kami apa yang dilakukan kelompok Khilafahtul Muslimin ini dengan menggunakan konvoi motor jelas-jelas tidak dibenarkan dalam aturan negara, selain itu juga bisa menimbulkan dampak negatif bagi masayarakat. Oleh karena itulah maka kami mendorong agar Polri bisa menyelidiki terkait motif dari kegiatan tersebut, dan kaitannya dengan berbagai kelompok radikal yang jelas-jelas di larang di Indonesia.”katanya 

Abah Anton menilai konvoi motor 'Khilafatul Muslimin' dan membagikan selembar brosur ini juga menghasut masyarakat untuk membenci pemerintahan yang sah."Ada kata-kata yang mereka buat dalam tulisan yang mereka bawa itu yaitu kata-kata yang membangkitkan kebencian terhadap pemerintah yang sah. Tentu ini hal yang sangat serius dan melanggar daripada ketentuan hukum," ucap  

Bahkan terkait dengan Khilafatul Muslimin, kami mendukung BNPT dan Densus 88 agar dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, forkopimda di seluruh wilayah NKRI untuk mewaspadai gerakan ini karena bertentangan dengan falsafah bangsa dan berpotensi melahirkan gerakan terorisme.” Walau bagaimana pun,  tindakan konvoi sepeda motor berbendera khilafah yang dilakukan Khilafatul Muslimin maupun kelompok lain, jelas tidak dibenarkan secara aturan di Indonesia. Pasalnya, Indonesia tidak menganut sistem Khilafah dalam bernegara. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan juga apa yang menjadi ketentuan di dalam perundang-undangan kita bahwa bangsa Indonesia ini bukan berdasarkan Khilafah. " katanya. (LUKMAN NUGRAHA)****

 

 

Post a Comment

0 Comments