Patut Diaudit, Dana Bansos Tunai 2020 Di Desa Kertaharja Diduga Jadi Bancakan


 
Pangandaran LHI

Telah beredar isu dugaan penyalahgunaan anggaran Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai) tahun 2020 diwilayah Desa Kertaharja, Kecamatan Cimerak,   yang diduga dilakukan oleh  salah satu perangkat dan pekerja desa Kertahaja menimbulkan kekecewaan masyarakat.

Kasus dugaan penyalahgunaan Bantuan Sosial Tunai tersebut juga disampaikan salah satu kepala dusun diwilayah Desa Kertaharja, menurutnya persoalan dugaan penyalahgunaan Bansos Tumai tersebut sudah di tangani Aparat Penegak Hukum (APH). Sabtu (22/1/2022).

Dia juga menyampaikan, bahwa dirinya bersama rekan Kepala Dusun yang lain pernah di undang Kepala Desa ke kantor Desa Kertaharja untuk dipintai keterangan.

Pada saat kami di kumpulkan, memang membahas persoalan dugaan penyalah gunaan Bantuan Sosial Tunai yang diduga dilakukan oleh oknum perangkat Desa inisial HS dan DW.

Bahkan ada satu warganya sudah meninggal dunia pada awal tahun 2020 tetapi dibikinkan e-KTP pada bulan September 2020 oleh pihak pemerintah, dan itu menjadi tanda tanya besar bagi kami, jelasnya.

Hal serupa juga di sampaikan oleh Jono warga Dusun Cikondang, RT 22, RW 08, Desa Kertaharja, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, bahwa dirinya tidak pernah menerima Bansos Tunai, padahal saya di panggil pihak Pos, tapi pihak desa tidak memberikan pocer pengambilan.

Masih kata Jono, awalnya tahu saya di panggil pihak Pos dari tetangga, yang mendapatkan pocher pengambilan Bansos Tunai, tapi saya gak berangkat karena saya tidak diberi pocher pengambilan, jelasnya.

"Persoalan tersebut bukan hanya di alami oleh saya, tapi di alami oleh tetangga saya bernama Kariem.

Setelahnya muncul isu penyalahgunaan anggaran Bantuan Sosial Tunai saat ini di wilayah Desa Kertaharja, saya sebagai masyarakat hanya berharap segera di selesaikan secepatnya.

Pada kesempatan yang sama, Sukimin dengan alamat yang sama, menyampaikan, kalau saya pribadi di kasih surat pcher untuk pengambilan Bantuan Sosial Tunai, saya sudah 2 kali pencairan, yang pertama Rp 600.000 dan 1.200..000, paparnya.

Sewaktu saya datang ke Kantor Pos, saya mendengar nama Jono di panggil, tapi kan dia tidak mendapat pocher, jelas Sukimin.

Saat LHI mendatangi rumah DW untuk melakukan klarifikasi, namun menurut keterangan putranya DW sedang keluar. Hingga diterbitkan berita ini, belum ada keterangan resmi dari pemerintah desa Kertaharja. (AS)*

 

 



Post a Comment

0 Comments