DPRD Kota Banjar Rapat Paripurna Terakhir 2021 Agenda Perubahan Perda RPJMD 2022

 

Banjar, LHI, DPRD Kota Banjar - Jawa Barat melaksanakan rapat paripurna sebagai kegiatan terakhir kalinya pada Tahun Anggaran 2021. Rapat tersebut terkait memparipurnakan perubahan perda RPJMD Tahun 2022 dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Banjar Jalan Tentara Pelajar No 1 Kota Banjar, Rabu (22/12/22).

Dalam rapat paripurna telah di sepakati RPJMD dan Propemperda tahun 2022, Ketua DPRD Kota Banjar Dadang R Kalyubi menerangkan bahwa terdapat agenda dua pembahasan yaitu tentang laporan Pansus XXV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 dan laporan hasil pembahasan Bapemperda DPRD tentang rancangan program pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk Tahun 2022.

Raperda tersebut telah disepakati bersama – sama yang diperuntukan Propemperda Tahun 2022 oleh Bapemperda DPRD Kota Banjar dan Pemerintah Kota Banjar sebanyak 16 Raperda.

Ketua DPRD Kota Banjar Dadang Ramdhan Kalyubi menegaskan, bahwa menurutnya dari Bapemperda di sepakati untuk Propemperda tahun 2022. Ditegaskanya terdapat 16 Raperd dan untuk Raperda tentang RPJMD telah selesai, urainya.

“Sejauh ini Kami tidak banyak kendala yang berarti. Akan tetapi terkendala anggaran saja adanya refocusing atas Covid-19. Tapi itu semua itu kan terjadi lumrah di seluruh Indonesia”. Katanya.

Ketua DPRD Kota Banjar Dadang Ramdhan Kalyubi kembali menegaskan,bahwa untuk ke depannya DPRD Kota Banjar akan melanjutkan dengan Raperda tahun 2022 yang usai di sepakati bersama menjadi agenda Propemperda.

Sementara itu pihak eksekutif dalam hal ini Wali Kota Banjar Hj. Ade Uu Sukaesih memberikan apresiasi kepada DPRD Kota Banjar atas sudah di sepakatinya Raperda RPJMD Tahun 2018 – 2023 menjadikan sebagai Peraturan Daerah (PERDA), dirinya menguraikan atas perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi RPJMD Tahun 2018-2023, yang diikarenakan terdapat perubahan kebijakan dari Nasional, perubahan tersebut berupa peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal-hal perencanaan serta keuangan daerah, juga penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Atas penetapan RPJMD menjadi Perda, diharapkan dokumen perencanaan tersebut menjadi pedoman bagi semua pihak untuk mewujudkan cita-cita pembangunan di Kota Banjar.” Imbuh Ade Uu Sukaesih (E 14 Y)