Penggusuran pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang pada beberapa waktu lalu disepanjang jalan Raya Simongan, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat dinilai tidak mempunyai nurani. Hal tersebut diungkapkan oleh ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rimba Karma, Sugiyono, S.E., S.H., M.H., saat ditemui awak media di lokasi pembongkaran, Kamis (7/10/2021).
"Memang itu sudah menjadi tugas Satpol PP sebagai penegak Perda. Namun alangkah bijaknya bila Satpol PP sedikit memberikan ruang kepada para pedagang kaki lima tersebut sebelum dilakukan pembongkaran," ujar Sugiyono. Juga harus disadari mengingat kondisi saat ini masyarakat kecil masih mengalami keterpurukan ekonomi karena dampak pandemi Covid-19 yang belum berakhir, dan tentu saja sangat berdampak kepada pedagang kecil atau PKL.
"Saya menganggap penggusuran yang di lakukan oleh Satpol PP Kota Semarang itu kurang tepat, mengingat kesulitan dan penderitaan masyarakat kecil akibat pandemi Covid-19 sangat dirasakan oleh para pedagang kecil yang menggantungkan hidupnya dari berdagang kecil-kecilan," imbuh Sugiyono. Lebih lanjut pengacara yang sering menyuarakan keras dalam membela rakyat kecil ini meminta kepada pemerintah Kota Semarang (Satpol PP-red) untuk lebih manusiawi dalam tugas menegakkan perda. Dan sudah selayaknya jika pemerintah memberikan perhatian serius terhadap golongan lemah ini.
"Keadaan masih memprihatinkan, rakyat kecil masih memerlukan uluran tangan dari pejabat pemerintah. Namun justru mereka menerima perlakuan yang sebaliknya. Mereka adalah masyarakat kecil yang berjuang keras untuk menghidupi keluarganya mengais rejeki di pinggir jalan menjadi pedagang kaki lima, kalau mereka di gusur lantas bagaimana mereka memberikan nafkah keluarganya!" ungkap Sugiyono. Dikatakan oleh Sugiyono, para pedagang kaki lima bukanlah pejabat yang menjalankan anggaran yang sudah tersedia. Para pedagang harus mengolah dan juga menjual dagangannya dengan harapan dagangannya laku sehingga dapat menghidupi keluarganya. Namun jika Satpol PP dengan semena-mena membongkar lapak dan merampas dagangan para PKL ini, dimana rasa kemanusiaannya.
"Para pedagang ini bukanlah pejabat yang setiap bulannya menerima gaji. Mereka harus bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Kami minta dengan sangat, pemerintah memberikan solusi kepada para PKL, jangan hanya menggusur tapi tidak memberikan solusi untuk kelanjutan mereka berusaha memenuhi kebutuhan ekonominya," tegas Sugiyono. (Purnomo)
0 Comments