Jembatan Pelabuhan Umum Desa Mengkirau Rusaknya Sangat Parah di Kecamatan Tasik Putri Puyu

Meranti LHI

Jembatan pelabuhan umum Desa Mengkirau sudah puluhan tahun belum tersentuh pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti, tiap tahun di Kecamatan Tasik Putri Puyu diadakan musrenbag dengan tujuan menampung aspirasi masyarakat, yang hadir di musrenbag tersebut juga merupakan petinggi dari Kabupaten Kepulaun Meranti, namun jembatan pelabuhan umum Desa Mengkirau selama sebelas tahun belum tersentuh pembangunan, hingga masa jabatan bupati lama berakhir.

Baru-baru ini jembatan pelabuhan umum Desa Mengkirau di publikasikan oleh masyarakat dalam hal kerusakan dari jembatan pelabuhan tersebut yang sangat memprihatinkan kita semua. Semua desa-desa di Kecamatan Tasik Putri Puyu pembangunannya sangat tertinggal seperti Desa Mengkopot, pelabuhan turun-naik penumpang lintas orang dan barang tidak ada pelabuhannya. Termasuk juga Desa Tanjung Pisang jalan porosnya menuju Desa Selat Akar dan Desa Bandul, semua desa tersebut masuk dalam wilayah Kecamatan Tasik Putri Puyu  Kabupaten Meranti, sampai ke Desa Tanjug Padang.

Jalan poros di Kecamatan Tasik Putri Puyu sampai ke Kecamatan Merbau Teluk Belitung ini harus mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk juga dari pemerintah Provinsi Riau di Pekanbaru. Sebenarnya Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar sangat mengerti tentang banyaknya desa-desa dan kecamatan yang sangat tertinggal dalam hal pembagunannya di meranti, karena gubernur tersebut pernah menjabat sebagai Plt/Plh. Bupati Kepulauan Meranti.

Kecamatan Merbau dan Kecamatan Tasik Putri Puyu di Pulau Padang Meranti sangat berpotensi penghasilannya! Seperti minyak bumi  yang diolah oleh PT yang ternama di Riau maupun dipusat dan juga PT. RAPP mengeruk hasil hutan kayu alam dan juga hasil hutan kayu bakau arang serta penghasil sagu yang dikrim ke Cirebon Pulau Jawa.

Timbul pertanyaan kita semua “ Mengapa daerah penghasil seperti Meranti pembangunannya selama sebelas tahun sangat tertinggal? “

Ketua Lembaga Ikatan Pecinta Kedaulatan Rakyat mengatakan  “ Jangan kepentingan politik yang selalu duitamakan sehingga kepentingan daerah di korbankan.  Jangan ada dugaan bahwa masyarakat di kibuli dengan janji-janji politik “, imbuh Ketua Lembaga Ikatan Pecinta Kedaulatan Rakyat kepada LHI.

Dalam menggali pendapatan daerah atau PAD sangat perlu peningkatan dari pihak-pihak terkait di Pemda Meranti sesuai dengan potensi daerah, sasaran tagih Retribusi harus jelas dan transparan, terukur dan terarah.

Kalau kita telusuri gudang barang milik pengusaha di Kota Selatpanjang seperti cendawan tumbuh di musim hujan, gudang tersebut tanpa plang nama termasuk bongkar muat barang di Pelabuhan Camat di Kota Selatpanjang termasuk kilang kayu arang dan galang kapal dan lain-lain.  (RAMLI ISHAK)