Bupati Pangandaran Minta Pemerintah Desa Lebih Serius Dalam Melaksanakan PPKM Darurat di Tengah Kondisi Yang Memprihatinkan


Pangandaran LHI

Minimnya ketaatan masyarakat untuk mengikuti aturan kebijakan pemerintah pusat serta kurangnya keseriusan dari pemerintah desa soal penerapan PPKM dapat menimbulkan keadaan yang lebih parah.Mengingat kondisi yang semakin memprihatinkan, seperti kasus yang meninggal akibat Covid-19 terus melonjak hingga totalnya mencapai 87 orang, seperti yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan maka perlu keseriusan dari mulai gugus tugas tingkat kabupaten hingga tingkat desa, jelas Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata, Senin (5/7/2021).

Bupati Jeje menambahkan, dirinya mengaku jengkel dengan minimnya respons beberapa pemerintah desa yang tak melakukan tindakan apa-apa.“Saya nangis dapat laporan ibu hamil meninggal dunia karena Covid-19. Kemudian ada warga isolasi mandiri sampai bunuh diri.

Bupati Jeje juga mengingatkan kepada seluruh Kepala Desa agar lebih serius dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat dapat menjalankan  aturan PPKM Darurat dengan kesadaran yang timbul dari diri sendiri.

Bisa saja saya memberhentikan Kepala Desa yang cuek terhadap aturan PPKM Darurat ini, kerena Bupati memiliki kewenangan untuk itu, tambahnya.“Makanya jangan diam saja melihat masyarakat banyak yang meninggal dunia akibat Covid-19, makanya saya minta aparat pemerintah di semua level harus bersama sama melawan kondisi memprihatinkan ini sesuai dengan kapasitasnya.

“Gugus tugas kabupaten sudah bergerak menutup objek wisata dan mengeluarkan kebijakan. Itu seharusnya pemerintah desa melaksanakan di lapangan,” tuturnya.

Jeje menyebutkan, ada kebijakan pengawasan warga isolasi mandiri supaya tidak keluyuran. Dengan cara menandai rumahnya dengan stiker dan menggunakan gelang penanda.

“Itu juga tidak dilaksanakan. Padahal stiker dan gelangnya sudah disediakan. Membiarkan warga isolasi mandiri keluyuran berarti sama saja dengan menularkan virus kemana-mana. Mau sampai kapan beresnya kalau begini,” sebutnya.

Selain itu, di tingkat desa tidak ada check point protokol kesehatan (Prokes Covid-19) atau pos pemeriksaan masker. Di akses utama desa, pasar, mesjid dan lainnya.“Saya lihat masih banyak warga abai Prokes dan ironisnya tidak ada upaya dari Satgas tingkat desa. Kan tidak mungkin kalau semua harus ditangani Satgas kabupaten,” terangnya.

“Coba bikin pos pemeriksaan Prokes, dan mengimbau masyarakat agar selalu menerapkan Prokes dalam setiap aktivitasnya dan taati aturan PPKM Darurat yang saat ini sedang diberlakukan, agar virus covid--19 segera berakhir. (AS)*

 

 

Post a Comment

0 Comments