DPRD Kepulauan Meranti Tolak Kebijakan Bupati Berhentikan Honorer SMA

Meranti LHI

Kebijakan akan mengurangi sejumlah tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendapatkan sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Para legislator tak setuju dan menolak mentah-mentah dengan kebijakan Bupati yang dinilai kontroversial tersebut.

Penolakan ini pun disampaikan para wakil rakyat yang berada di Komisi I saat menggelar hearing bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait kebijakan yang bermuara pada akan terjadinya gelombang pengangguran, Senin (24/5/2021) siang.

"Pada prinsipnya kami di DPRD tidak setuju jika honorer yang tamatan SMA itu diberhentikan. Kita tidak mau ini jadi gejolak nantinya karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, untuk itu kami minta pak bupati untuk menimbang nimbang terhadap kebijakannya itu," kata Ketua Komisi I DPRD Meranti, Pauzi SE, Selasa (25/5/2021).

Dikatakan Pauzi, pihaknya juga tidak mendukung kebijakan adanya seleksi ulang terhadap tenaga honorer, namun lebih kepada kebutuhan di setiap OPD.

"Kami hanya mendukung jika dilakukan seleksi setiap OPD berdasarkan kebutuhan. Kita juga semua telah sepakat dan tidak setuju kalau itu diberhentikan semua, kami juga tidak setuju jika harus dilakukan seleksi ulang," ujar Pauzi.

Jika pun harus dipaksakan untuk memberhentikan tenaga non PNS itu demi menyelamatkan beban anggaran, pihak DPRD telah menyarankan agar yang dirumahkan itu adalah tenaga honorer yang sudah tidak produktif lagi. Karena berdasarkan keterangan dari BKD, ada sejumlah honorer yang telah berusia lanjut.

"Berdasarkan keterangan BKD, jumlah tenaga honorer kita memang sudah dibatas kewajaran yakni sebanyak 3.941 orang. Kalau pun harus dipaksakan mengurangi tenaga honorer demi menyelamatkan beban anggaran yang terlalu besar, pengurangan tenaga honorer hendaknya diberlakukan terhadap mereka yang melewati batas usia produktif kerja, namun yang masih produktif tetap diberdayakan," kata Pauzi lagi.

Politisi Partai Golkar ini juga menyarankan ada solusi yang lain demi menyelamatkan anggaran yakni dengan tidak menyamaratakan pendapatan yang didapatkan oleh tenaga honorer.

"Untuk menyelamatkan APBD satu alternatif lainnya yakni mungkin dengan mengurangi dan tidak menyamaratakan pendapatan berdasarkan jenjang pendidikan. Dalam bayangan saya, mungkin tamatan SMA itu Rp800 ribu dan S1 itu mungkin Rp1 juta lebih. Tapi orang itu tetap punya pekerjaan, karena kan mereka punya tanggungan keluarga, jadi harus diperhatikan kesana juga," pungkasnya. (RAMLI ISHAK)