3 Bulan Bukti Fisik Advertorial Liputan Kegiatan Pemda Meranti Tahun 2020 Terbungkus di Ruangan Sekda Meranti! Akhirnya Tidak Dibayar

Meranti LHI

Pada hari Rabu tanggal 24 februari 2021 awak Media Lintas Pena dipanggil Plh. Bupati meranti! Setelah masuk tiga bulan lamanya bukti fisik advertorial terbungkus diruangan Sekda Meranti, sampai Sekda Meranti menjabat sebagai Plh. Bupati Meranti.

Dengan adanya pesan singkat dari Plh.Bupati meranti melalui Whatsapp, Pada Tanggal 24 Februari 2021  jam 11 siang awak Media Lintas Pena datang keruangan Sekda sebagai Pejabat Plh. Bupati Meranti. Setelah sampai diruangan tersebut, Kabag Humas sudah berada diruangan sekda pejabat Plh. Bupati, Plh. Bupati mengatakan kepada awak Media Lintas Pena “ini Rudi.MH Kabag Humas sudah saya panggil, bicaralah sama dia” kata Plh. Bupati dan lantas meninggalkan ruangan tersebut dengan nada dan kata-kata “Saya tidak tahu hal tersebut asal-muasalnya masalah tersebut terjadi”.

Setelah Plh. Bupati meninggalkan ruangan tersebut Kabag Humas mengatakan kepada awak media lintas pena “ uang pembayaran tidak ada! Tapi saya mau memberi uang pribadi saya kepada ibu Atun Kabiro Lintas Pena, namun uang yang ingin diberikan secara pribadi Kabag Humas ditolak oleh Kabiro Lintas Pena. “Ini bukan uang pribadi! Ini yang saya tagih uang yang jelas dan kami membayar pajak setiap menerima uang Advertorial diruangan humas, bukan masalah uang pribadi” ucap Poniatun sebagai Kabiro Lintas Pena kepada LHI

“Sebenarnya tidak semua rilis dari humas kita muatkan ke advertorial di lintas hukum dan lintas pena! yang kita muatkan adalah momen yang sangat penting tentang kinerja Kepala Daerah Meranti”. Imbuh Poniatun.

Karena menumpuknya liputan kegiatan pemda di media lintas hukum indonesia dan lintas pena! Apabila mau menagih uangnya dengan alasan belum cair sampai berlarut-larut sehingga habis tahun anggaran 2020 masuk ke tahun 2021 belum juga cair-cair dengan alasan kabag humas “Uang insentif kami saja belum cair-cair” kata kabag humas kepada awak media. Bermacam-macam jurus dan lakon untuk menghilangakan tanggung jawab sebagai pengguna anggaran disektor humas.

Ketua Lembaga Ikatan Pecinta Kedaulatan Rakyat menanggapi berita di Media Lintas Hukum Indonesia dan Lintas Pena! “Carut-marutnya kinerja di sektor humas sangat perlu di evaluasi oleh pihak terkait di pemda meranti yaitu sekda yang me-manage OPD di pemda meranti, sejauh mana aliran dana yang dipergunakan disetiap OPD di meranti. Jangan seperti permainan bola opor kesini opor kesana”.

Selama ini penagawas di pemda tumpul alias tak berfungsi sehingga banyak terjerat hukum ada yang masuk rumah tahanan negara di Selatpanjang maupun di rumah tahanan Pekanbaru. Kasusnya terlibat korupsi seperti contoh pembangunan rumah sekolah SMP Kota Teluk Belitung Kecamatan Merbau yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) dan korupsi yang lain-lain serta masih banyak kasus yang diperdalam oleh pihak penegak hukum seperti dana reboisasi puluhan milyar rupiah termsuk juga dana DAK tahun 2016-2017 hasil temuan BPK Perwakilan Riau!.

Menurut berita yang sudah beredar sudah 8 orang pejabat Meranti diminta keterangan termasuk ketua banggar di DPRD Meranti diperiksa oleh Kejari Meranti melalui Kasi Intel Kejaksaan Meranti. (RAMLI ISHAK)