Meranti LHI
Kabag Humas Meranti sampai saat ini belum ada tanda-tanda atau solusinya untuk membayar ADVERTORIAL belanja jasa dokumentasi dan publikasi kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
Poniatun awak media LINTAS PENA menanyakan kepada Kabag Humas “Bagaimana solusi pembayaran ADVERTORIAL yang sudah di muat di media tersebut, yang diserahkan oleh Sekda kepada Pak Rudi sebagai kabag humas!”. Kabag humas mengatakan dalam pesan singkatnya melalui whatsapp mengatakan “Anggarannya belum cair, sedangkan insentif kami saja sudah dua bulan belum dibayar” uajrnya. Bermacam jurus dan lakon Kabag Humas menghindar dari tanggung jawab sebagai pengguna anggaran di Sektor Humas.
Ketua Lembaga Ikatan Pencinta Kedaulatan Rakyat menduga keras tidak transparannya penggunaan anggaran disektor humas karena masalah media saja pembayarannya bermasalah alias bermacam dalih. Seperti permainan bola giring kesini giring kesana, yang sangat ironisnya langganan koran saja yang dimatikan langgananya. Boleh dikatakan seluruh OPD mematikan langganan di Meranti, termasuk kantor yang sangat bergengsi yaitu kantor BPKD menolak langganan koran. Apakah pekerjaan kepala BPKD sudah bersih dari korupsi?
Sampai dimana dugaan alih fungsi dana reboisasi dan dana DAK tahun 2016 dan tahun 2017 hasil temuan BPK perwaklan riau. Apakah sudah sampai dugaan tersebut kepihak hukum? Kalaulah benar kejadian alih fungsi dana reboisasi dan dana DAK tahun 2016 dan tahun 2017 penegak hukum harus memeriksa dugaan tersebut hasil temuan BPK Perwakilan Riau yang sudah berhembus dugaan tersebut di media baru-baru ini (RAMLI ISHAK).
0 Comments