Sinergi GNPK-RI Jabar-FRDB, Kawal Percepatan Proses Dugaan Korupsi Banjar diKPK dan Daerah

Bandung, LHI,- Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Jawa Barat NS. Hadiwinata yang akrab disapa Nana menanggapi atas sedang berlangsungnya KPK memproses penanganan dugaan kasus proyek Dinas PUPR Kota Banjar Tahun 2012-2017. Nana bersama sejumlah kepengurusan GNPK-RI ditemui di Sekretariat GNPK-RI Jabar Jalan Banyubiru Kota Bandung, Hari Kamis (17/09/20). 


GNPK-RI Jabar kini terus mengawal proses KPK tersebut. Upaya lain yang dilakukanya diantaranya mencari solusi dan mencari langkah untuk mengungkap dugaan kasus-kasus lain diluar yang ditangani oleh KPK baik ke bareskrim tipikor dan kejaksaan agung. Menurut Nana hal tersebut dapat membantu percepatan proses di KPK. 


Ketua Umum GKPK-RI Jabar NS. Hadiwinata memohon agar masyarakat Banjar memahami bahwa proses penanganan dugaan kasus Banjar oleh KPK memerlukan waktu tidak sebentar. Menurutnya rentetan dugaan kasis korupsi Banjar sangat banyak yang mana yang sudah jelas ditangani KPK saja adalah mulai tahun 2012-2017 bahkan sempat mengembang hingga Tahun 2008. 


Nana menanggapi isyu akan di peti es kan dugaan kasus Banjar, menurutnya hal itu tidak benar karena KPK kini terus berproses memanggil saksi-saksi yang terkait lainnya. 


"KPK terus sedang memproses dugaan kasus Banjar dan hal ini memerlukan waktu, kita harus menghormati kinerja KPK dan mari bersama - sama bersinergi mengawal proses tersebut". Kata Nana.


GNKP-RI mengapresiasi apa yang dilakukan oleh FRDB dalam mengawal proses KPK menangani kasus Kota Banjar, menurutnya FRDB lah yang terus intens secara konsisten karena posisinya ada di dalam Kota Banjar. Nana mengajak kepada seluruh masyarakat yang peduli kepada Kota Banjar guna menyatukan persepsi dan mengawal bersama-sama agar proses ini dapat lebih cepat membuahkan hasil. 


Ketua Umum GNPK-RI Jabar NS. Hadiwinata yang notabene asli orang Banjar menegaskan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dengan FRDB dan semua lapisan masyarakat Banjar guna percepatan penanganan dugaan kasus-kasus korupsi yang terjadi di Kota Banjar. 


GNPK-RI terus berkoordinasi dengan KPK yang mana pihaknya mengkomunikasikan terus atas data yang mereka laporkan ke KPK atas dugaan kasus tanbahan yang terjadi di Dinas PUPR Kota Banjar. 


"Saya sedang terus mengkomunikasikan dengan KPK terkait data tambahan dugaan kasus Dinas PUPR Banjar yang kami laporkan. Kami GNPK-RI sedang mengawal agar kasus tersebut cepat ditangani, mudahan bulan ini mulai ada pemanggilan pemeriksaan". Tutup NS. Hadiwinata. (E 14 Y)

Post a Comment

0 Comments