Eka; "Tata Kelola Pemkot Banjar Gagal Dan Memalukan, Kalah Jauh Oleh Cimahi Dan Pangandaran"

Bandung, LHI,- Tujuh belas (17) Tahun berjalan usia Pemerintah Kota Banjar - Jawa Barat, di Tahun termanisnya justru sedang tercoreng atas penggeledahan oleh KPK terkait dugaan kasus korupsi proyek insfratruktur Dinas PUPR Kota Banjar Tahun anggaran 2012-2017, bahkan diduga mulai Tahun 2008. Sebagaimana Plt Jubir KPK Ali Fikri tegaskan, bahwa proses penanganan dugaan kasus sedang terus berjalan meskipun sempat terhenti atas pandemi Covid-19. 

Tanggapan pedas datang dari Drs. H. Eka Santosa politisi asal Kota Banjar yang pernah menjabat Ketua DPRD Provinisi Jawa Barat Tahun 1999-2004. Saat ditemui dirumah kediamannya Hari Rabu (16/09/2020).

"Ini jelas suatu kegagalan tata kelola sistem Pemerintahan Kota Banjar dan ini memalukan". Kata Eka.

Eka menerangkan bahwa dirinya berjuang keras pada proses berdirinya Pemerintah Kota Banjar sebagai daerah otonom baru pada Tahun 2003. Saat itu dilakukanya ketika menjabat Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Suatu hal yang wajar jika Eka berharap besar agar Pemerintah Kota Banjar dapat membawa kemajuan yang pesat baik dari sudut manfaat hasil pembangunan dan pelayanan Pemerintah Kota Banjar terutama dalam mensejahterkan masyarakat Kota Banjar.

"Kebijakan Pemerintah Kota Banjar memberikan dana ke Desa-desa satu miliyar itu terlalu kecil, harusnya 3 sampai 5 miliyar. Jumlah Desa di Banjar kan sedikit dan itu uang untuk masyarakat Banjar kan". Tutur Eka Santosa.

Eka menyoroti juga kegagalan Pemerintah Kota Banjar dalam hal pembuatan Banjar Waterpark, investasi menelan dana puluhan miliyar sangat disayangkan paparnya. Hal tersebut hanya menghamburkan uang rakyat saja yang kini berhenti beroperasi dan kondisi BWP rusak berat terbengkalai. 

Apapun alasamya seharusnya Kota Banjar lebih maju dari Kabupaten Pangandaran yang secara usia berdirinya sangatlah jauh. Begitupun menurut Eka santosa seharusnya Kota Banjar dapat setara dengan Kota Cimahi.

Eka Santosa berulang kali mengatakan bahwa Pemerintah Kota Banjar telah gagal dan dirinya merasa malu atas sedang berjalanya dugaan kasus korupsi yang kini di tangani oleh KPK. 

"Siapapun yang terlibat harus di sikat habis, ini sudah terlalu lama dan penanganan hukum terlambat sehingga kondisinya sudah parah. Untuk itu jangan hanya KPK yang bertindak menegakan hukum namun Kejaksaan dan Kepolisian di Daerah juga harus turut menuntaskanya". Kata Drs. H. Eka Santosa. 

Plt Jubir KPK Ali Fikri yang dihubungi melalui pesan singkat menerangkan, bahwa efek pandemi Covid banyak oknum yang mengatasnamakan KPK melakukan praktek pemerasan sepertihalnya terjadi kepada Kabupaten Ciamis dengan modus menakut - nakuti akan dibongkarnya kasus korupsi didaerah tersebut. Pihaknya menghimbau agar waspada dimasa pilkada serentak 2020 dan pandemi Covid-19 kini banyak oknum komplotan mencatut nama KPK untuk melakukan kejahatan pemerasan. (E 14 Y)