Soedrajat bersama Budi Soetrisno menemui Direktur RS Asih Husaha Wiwi Nursanti guna mempertanyakan keberlangsungan RS Asih Husada dan alokasi dana Rp. 9,4 M yang teranggarkan pada dana penanggulangan Covid-19. Ajat menerangkan kepada LHI setelah mendapat keterangan dari Direktur RS Asih Husada terkait alokasi dan bantuan dana Covid, dirinya merasa kecewa pasalnya RS tersebut yang pada awalnya dibangunnya terkesan memaksakan dengan alasan mendasar pembangunan masuk kepada skala prioritas akan tetapi dalam perjalananya untuk urusan ijin operasi dan kelengkapan sarana dan prasarananya menurutnya tidak serius.
Menurut Ajat mementum adanya pandemi Corona tersebut dimanfaatkan guna melengkapi fasilitas dan alkes untuk RS Asih Husada.
"Jadi dana Rp. 9,4 miliyar itu mayoritas untuk belanja di antaranya; Mesin cuci dan pengering, Alat X-Ray Mobile, APD, Alkes kecil - kecil standae kesehatan seperti statoscoope dan yang lainnya, termasuk honor tenaga kontrak dan tenaga medis. Fungsi kegunaanya relatif kecil kepada pasien Covid-19". Kata Soedrajat.
Ditambahkanya bahwa Pemkot Banjar tidak matang dalam menjalankan keingginanya agar RS Asih Husada untuk segera beroperasi, Soedrajat memandang perencanaan Pemkot Banjar sangat tidak matang dan tidak maksimal dalam memperjuangkanya karena ada dua syarat RS Asih Husada type kelas D belum memiliki fasilitas Alkes dan SDM sehingga RS tersebut belum dapat memperoleh ijin beroperasi. Kekecewaan Soedrajat bukan hanya itu namun dirinya mendapat keluhan dari OB yang mendapatkan gaji dibawah UMR, Pihak RSD Asih Husada Langensari perihal tersebut bekerjasama dengan pihak ketiga.
Menurut Ajat hal tersebut jauh berbeda ketika Pemerintah Kota Banjar bersemangat membangun RS Asih Husada yang menelan biaya Rp. 60 miliyar dari anggaran selama 3 tahun terhitung mulai 2017 - 2019.
Budi Soetrisno menambahkan, kenapa dulu ingin cepat RS tersebut dibangun masuk pada skala prioritas, prioritanya untuk siapa. Budi memandang bahwa masyarakat Banjar khususnya kecamatan Langensari secara umumnya belum merasa menikmati manfaat atas pelayanan RS Asih Husada karena terkendala ijin operasional yang belum memenuhi syarat. Budi juga memperhatikan keadaan bangunan RS Asih Husada yang mana terdepat beberapa kerusakan padahal bangunan tersebut belum digunakan. Dirinya berharap kepada BPK bukan hanya memeriksa secara administrasinya saja akan tetapi pembangun fisiknya harus jelas - jelas diperiksa karena bangunan ini sarana publik harus berkualitas baik dan aman.
Direktur RS Asih Husada Wiwi Nursanti kepada LHI mengaku bahwa RS Asih Husada belum layak mendapat ijin operasional karena ada dua syarat yang harus segera dipenuhinya yaitu perihal SDM dan Alkes. Selain pengaruh dampak pandemi Covid-19, Wiwi berharap RS Asih Husada segera dapat beroperasi tahun 2021.
"RS Asih Husada terkendala belum mendapat iin beroperasi karena dua hal yaitu Alkes dan SDM, sementara ini baru SDM dalam hal manajemen saja. Sementara ini difungsikan untuk penanganan 31 pasien Covid-19 kategori reaktif/ orang terkonfirmasi, ODP". Ujar Wiwi Nursanti selaku Direktur RS Asih Husada.
Wiwi menjelaskan bahwa pasien Covid-19 kriteria reaktif yang di tangani RS Asih Husada sebagian dari hasil test sebelum Idul Fitri yang dilakukan di Toserba - Toserba yang ada di Kota Banjar. (E 14 Y)
0 Comments