Pangandaran- LHI
DPRD Kabupaten Pangandaran menggelar rapat paripurna
jawaban Bupati Pangandaran
atas pemandangan
umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pangandaran tahun anggaran 2019. Bertempat di ruang rapat paripurna
DPRD Kabupaten Pangandaran. Rapat paripurna dihadiri oleh perwakilan enam
fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Pangandaran dan pimpinan DPRD Kabupaten
Pangandaran, selebihnya para anggota DPRD Kabupaten Pangandaran mengikuti
sidang paripurna tersebut melalui virtual.
Bupati Pangandaran H.Jeje Wiradinata menyampaikan, berkaitan dengan
pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD, pada prinsipnya fraksi-fraksi menyetujui bahwa
laporan keterangan pertanggungjawaban bupati pangandaran tahun 2019 layak dibahas
pada tahap berikutnya. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran menyampaikan
ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga kemitraan
antara pemerintah daerah dan DPRD semakin mengoptimalkan penyelenggaraan
pemerintahan.
Dikatakanya, dalam hal pelaksanaan program-program kegiatan dalam
pelaksanaan APBD pihaknya sependapat harus sebesar-besarnya untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pangandaran.” Adapun terhadap kekurangan pelaksanaan program dan
kegiatan harus menjadi sarana introspeksi bersama untuk menjadikan lebih baik
lagi, serta mempertahankan atau meningkatkan prestasi yang telah dicapai” ungkapnya.
Menurutnya, berkenaan dengan upaya
menurunkan tingkat pengangguran terbuka, pemerintah daerah telah melaksanakan
berbagai upaya diantaranya yaitu dengan program peningkatan kesempatan kerja yang
dilaksanakan melalui pelatihan dan penyebaran informasi ketenagakerjaan.
Selanjutnya berkenaan dengan pencapaian pendapatan asli
daerah, tentunya pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk
memaksimalkan pencapaian target baik secara ekstensifikasi maupun
intensifikasi, khusus untuk pajak dan retribusi dengan mengoptimalkan satuan khusus
dan tim khusus, evaluasi dan pembinaan kepada perangkat daerah dan petugas pemungut
secara periodik, serta upaya-upaya lainnya.
Terkait dengan peningkatan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) dikatakanya, dirinya sangat setuju untuk terus ditingkatkan
karena sangat erat kaitan dengan tiga indikator yaitu pendidikan, kesehatan,
dan ekonomi, oleh karena itu kami terus berupaya untuk meningkatkan nilai
masing-masing indikator tersebut secara berkelanjutan.
Sementara berkenaan dengan kebijakan umum
pengelolaan anggaran, tentunya semua secara umum disusun dalam rangka
mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan tidak terlepas
dari kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi pembangunan
kabupaten pangandaran. “ Kemandirian
keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah
daerah, suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang
lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada
masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah,” jelasnya. (AGUS.S/ADV)***
0 Comments