Laporan Hasil Kunker Komisi IV DPRD Kab. Pangandaran ke DPRD dan RSUD Kota Palembang, Dalam Rangka Konsultasi Dan Koordinasi Terkait Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan Dasar


Pangandaran LHI
Dalam paparan laporan hasil kunjungan kerja (kunker) Komisi IV DPRD Kabupaten Pangandaran pada tanggal 25 - 28 Februari 2020 lalu ke DPRD dan RSUD Kota Palembang, bertujuan dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait peningkatan standar pelayanan kesehatan dasar.
Seperti disampaikan Ketua Komisi IV, Wowo Kustiwa  dalam rapat dengan pimpinandan anggota DPRD Pangandaran, Pemerintah Kota Palembang menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020, mengalami kenaikan dari Rp. 300 miliar menjadi Rp. 1,5 triliun. Dan untuk pengelolaan pajak daerah ini, Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota palembang pun telah menyiapkan strategi khusus, salah satunya dengan melakukan revisi perda nomor 2 tahun 2018 serta melakukan pemetaan lokasi-lokasi pajak reklame dan juga akan menambah pemasangan alat e-tax terhadap pajak restoran dan lainnya.“Selain itu BPPD Kota Palembang pun akan mengoptimalkan pendapatan pajak penerangan jalan, “ungkap Wowo. (9/3)
Dan sebagai bentuk apresiasi Pemkot Palembang pada wajib pajak yang aktif, kata Wowo, pemkot juga memberikan penghargaan kepada 26 wajib pungut maupun wajib pajak potensial di kota itu.Wajib pungut yang mendapat penghargaan tersebut, lanuut Wowo, terdiri dari empat kriteria, hotel, restoran, parkir dan pajak hiburan. Dan ada 16 wajib pungut yang mendapatkan penghargaan, 4 dari hotel, 4 dari restoran, 4 dari parkir dan 4 dari hiburan, selain itu ada juga 10 wajib pajak potensial lainnya yang mendapatkan penghargaan. Dan pemberian penghargaan kepada wajib pajak ini merupakan bentuk apresiasi serta motivasi pemerintah kepada wajib pajak dan pungut pajak sehingga timbul kesadaran untuk membayar pajak, sehingga ini telah membantu Pemkot Palembang dalam pembangunan daerahnya.
Dikatakan Wowo, RSUD Palembang Bari merupakan rumah sakit milik pemkot Palembang yang sudah terakreditasi paripurna, serta memiliki 5 pelayanan unggulan, seperti pelayanan gastroenterohepatologi bedah digestif, ortopedi, PICU (Pediatric Intencive Care Unit), rehabilitasi medik dan pelayanan medical checkup excekutive.“Pada event olahraga nasional maupun internasional RSUD Bari ini selalu menjadi rumah sakit rujukan, “terang Wowo.

RSUD Kota Palembang Bari memiliki 29 dokter umum, 34 dokter spesialis, 7 dokter sub spesialis, 28 tenaga failitas dan pelayanan, 25 poliklinik, 14 pelayanan rawat inap dan 20 peralatan canggih. Dan pada bulan november 2019 lalu rumah sakit ini pun berhasil meraih dua penghargaan, juara satu kategori rumah sakit sayang ibu dan bayi dan juara satu terbaik sistem informasi rumah sakit online.
Selain mampu menhasilkan PAD sebesar Rp 72 milyar, RSUD Palembang Bari juga fokus pada sistem tindakan pelayanan dan informasi kepada pasien dan masyarakat, sehingga menjadi rumah sakit rujukan pemerintah.
Menurut politisi PPP bertubuh tambun ini, keberhasilan RSUD Palembang Bari tidak hanya dilihat dari kesigapan dokter atau perawat saja tapi juga membutuhkan tenaga ahli informasi tekonologi (IT), selalu member perhatian khusus pada kesejahteraan serta menyiapkan jaminan hari tua pada karyawan dan manajemen, sehingga senantiasa bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
“Sebagian besar PAD Kota Palembang diperoleh dari retribusi jasa, salahsatunya dari RSUD dan sudah 3 tahun berturut-turut RSUD ini mendapatkan penghargaan dari KPK karena menjadi zona integritas wilayah bebas korupsi. “jelas Wowo lagi.
Wowo juga menambahkan, berdasarkan  hasil kunjungan kerja ke DPRD dan RSUD Kota Palembang Bari, maka Komisi IV dapat merekomendasikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, untuk melakukan pemetaan atau membuat masterplan RSUD Pandega dengan baik dari mulai pembangunan sampai pelayanannya, melakukan penataan manajemen, sarana prasarana dan tenaga kerja, menciptkan persamaan mindset karyawan pada tugas pokok dan fungsi pegawai,  penataan Sumber Daya Manusia (SDM), diantaranya dengan memperhatikan kesejahteraan pegawai, penambahan dokter spesialis yang dibutuhkan, menciptakan keramahan pegawai dengan beberapa inovasi, seperti memberikan penghargaan kepada pegawai teladan, pemberian pin untuk seluruh pegawai dengan kriteria senyum atau cemberu, meyediakan pojok musik, melaksanakan hari khusus pengaduan dari keluarga pasien terhadap kualitas pelayanan di rumah sakit.
Selain itu, menurut Wowo, rumah sakit juga bisa mengundang psikolog untuk pelatihan karakter pegawai, menciptakan salam khas dari pegawai untuk pengunjung rumah sakit dan penempatan direktur jangan dijadikan ajang politik atau korban politik.
Demikian laporan hasil kunjungan kerja kami, dengan harapan segala sesuatu yang menjadi masukan, saran dan rekomendasi komisi IV DPRD dapat dioptimalkan untuk penguatan harmonisasi dan hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dengan DPRD berdasarkan tugas dan kewenangannya masing-masing.“Dalam kesempatan ini ijinkan kami mengucapkan terimakasih kepada pimpinan DPRD Kabupaten Pangandaran atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan laporan hasil kunjungan kerja kami. “pungkasnya.(AGUS S)

Post a Comment

0 Comments