Pangandaran LHI
Dalam paparan laporan hasil kunjungan kerja (kunker) Komisi
IV DPRD Kabupaten Pangandaran pada tanggal 25 - 28 Februari 2020 lalu ke DPRD
dan RSUD Kota Palembang, bertujuan dalam rangka konsultasi dan koordinasi
terkait peningkatan standar pelayanan kesehatan dasar.
Seperti disampaikan Ketua Komisi IV, Wowo Kustiwa
dalam rapat dengan pimpinandan anggota
DPRD Pangandaran, Pemerintah Kota Palembang menargetkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) tahun 2020, mengalami kenaikan dari Rp. 300 miliar menjadi Rp. 1,5
triliun. Dan untuk pengelolaan pajak daerah ini, Badan Pengelolaan Pajak Daerah
(BPPD) Kota palembang pun telah menyiapkan strategi khusus, salah satunya
dengan melakukan revisi perda nomor 2 tahun 2018 serta melakukan pemetaan
lokasi-lokasi pajak reklame dan juga akan menambah pemasangan alat e-tax
terhadap pajak restoran dan lainnya.“Selain itu BPPD Kota Palembang pun akan
mengoptimalkan pendapatan pajak penerangan jalan, “ungkap Wowo. (9/3)
Dan sebagai bentuk apresiasi Pemkot Palembang pada
wajib pajak yang aktif, kata Wowo, pemkot juga memberikan penghargaan kepada 26
wajib pungut maupun wajib pajak potensial di kota itu.Wajib pungut yang
mendapat penghargaan tersebut, lanuut Wowo, terdiri dari empat kriteria, hotel,
restoran, parkir dan pajak hiburan. Dan ada 16 wajib pungut yang mendapatkan
penghargaan, 4 dari hotel, 4 dari restoran, 4 dari parkir dan 4 dari hiburan, selain
itu ada juga 10 wajib pajak potensial lainnya yang mendapatkan penghargaan. Dan
pemberian penghargaan kepada wajib pajak ini merupakan bentuk apresiasi serta
motivasi pemerintah kepada wajib pajak dan pungut pajak sehingga timbul
kesadaran untuk membayar pajak, sehingga ini telah membantu Pemkot Palembang
dalam pembangunan daerahnya.
Dikatakan Wowo, RSUD Palembang Bari merupakan rumah
sakit milik pemkot Palembang yang sudah terakreditasi paripurna, serta memiliki
5 pelayanan unggulan, seperti pelayanan gastroenterohepatologi bedah digestif,
ortopedi, PICU (Pediatric Intencive Care Unit), rehabilitasi medik dan
pelayanan medical checkup excekutive.“Pada event olahraga nasional maupun
internasional RSUD Bari ini selalu menjadi rumah sakit rujukan, “terang Wowo.
RSUD Kota Palembang Bari memiliki 29 dokter umum, 34
dokter spesialis, 7 dokter sub spesialis, 28 tenaga failitas dan pelayanan, 25
poliklinik, 14 pelayanan rawat inap dan 20 peralatan canggih. Dan pada bulan
november 2019 lalu rumah sakit ini pun berhasil meraih dua penghargaan, juara
satu kategori rumah sakit sayang ibu dan bayi dan juara satu terbaik sistem
informasi rumah sakit online.
Selain mampu menhasilkan PAD sebesar Rp 72 milyar,
RSUD Palembang Bari juga fokus pada sistem tindakan pelayanan dan informasi
kepada pasien dan masyarakat, sehingga menjadi rumah sakit rujukan pemerintah.
Menurut politisi PPP bertubuh tambun ini, keberhasilan
RSUD Palembang Bari tidak hanya dilihat dari kesigapan dokter atau perawat saja
tapi juga membutuhkan tenaga ahli informasi tekonologi (IT), selalu member
perhatian khusus pada kesejahteraan serta menyiapkan jaminan hari tua pada
karyawan dan manajemen, sehingga senantiasa bisa memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat.
“Sebagian besar PAD Kota Palembang diperoleh dari
retribusi jasa, salahsatunya dari RSUD dan sudah 3 tahun berturut-turut RSUD
ini mendapatkan penghargaan dari KPK karena menjadi zona integritas wilayah
bebas korupsi. “jelas Wowo lagi.
Wowo juga menambahkan, berdasarkan hasil kunjungan kerja ke DPRD dan RSUD Kota
Palembang Bari, maka Komisi IV dapat merekomendasikan pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Pangandaran, untuk melakukan pemetaan atau membuat masterplan RSUD
Pandega dengan baik dari mulai pembangunan sampai pelayanannya, melakukan penataan
manajemen, sarana prasarana dan tenaga kerja, menciptkan persamaan mindset
karyawan pada tugas pokok dan fungsi pegawai,
penataan Sumber Daya Manusia (SDM), diantaranya dengan memperhatikan
kesejahteraan pegawai, penambahan dokter spesialis yang dibutuhkan, menciptakan
keramahan pegawai dengan beberapa inovasi, seperti memberikan penghargaan
kepada pegawai teladan, pemberian pin untuk seluruh pegawai dengan kriteria
senyum atau cemberu, meyediakan pojok musik, melaksanakan hari khusus pengaduan
dari keluarga pasien terhadap kualitas pelayanan di rumah sakit.
Selain itu, menurut Wowo, rumah sakit juga bisa
mengundang psikolog untuk pelatihan karakter pegawai, menciptakan salam khas
dari pegawai untuk pengunjung rumah sakit dan penempatan direktur jangan
dijadikan ajang politik atau korban politik.
Demikian laporan hasil kunjungan kerja kami, dengan
harapan segala sesuatu yang menjadi masukan, saran dan rekomendasi komisi IV
DPRD dapat dioptimalkan untuk penguatan harmonisasi dan hubungan kerjasama antara
pemerintah daerah dengan DPRD berdasarkan tugas dan kewenangannya
masing-masing.“Dalam kesempatan ini ijinkan kami mengucapkan terimakasih kepada
pimpinan DPRD Kabupaten Pangandaran atas kesempatan yang diberikan kepada kami
untuk menyampaikan laporan hasil kunjungan kerja kami. “pungkasnya.(AGUS S)
0 Comments