Bupati Meranti Drs. H.Irwan M.Si Ikuti Rakornas Indonesia Maju 2019 Bersama Presiden Jokowi di Bogor


Meranti ,LHI
Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si. maengikuti Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2019 yang dihadiri oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo dan  sejumlah Menteri Kabinet Kerja, Kegiatan dalam rangka membahas berbagai isu staregis dalam negeri bersama Kepala Daerah dan Forkopimda itu, dipusatkan di SEntul International Convention Centre (SICC), Kabupaten Bogor, Rabu (13/11/2019).
          Turut mendampingi Bupati Meranti, Kapolres Meranti AKBP. TaufikLukman Nurhidayat, Kajari Meranti Budi Rahardjo SH MH, Kepala Bidang Pengelola Keuangan Daerah Bambang Suprriyanto SE MM, Kabag Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra SH.
          Sekedar informasi, seperti disampaikan Kabag Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra SH, kegiatan ini dihadiri sejumlah Menteri Kabunet Kerja, Pimpinan KPK, Kapolri, Panglima TNI, seluruh Kepala Daerah, Gubernur, Bupati/Walikpta SE-Indonesia, Pangdam, Dandim, Kajati dan Kajari, Kapolres Se-Indonesia.
           Dalam acara itu disampaikan arahan Presidan RI Ir. Joko Widodotentang berbagai isu strategis Nasional sekaligus sinkronisasi Visi Misi dan rencana pembangunan 5 tahun ke depan dari pusat hingga daerah.
          Adapun arahan Presiden RI Ir. Joko Widodo, kepada seluruh kepala Daerah dan Forkopimda Se-Indonesia yakni :
1.      Kepada aparat TNI dan Polri untuk tidak menyepelekan masalah yang  kecil yang berpotensi mnejadi besar untuk itu perlu dilakukan identifikasi dan penanganan cepat.
2.      Antara Forkopimda harus terjalin sinergiitas dan komunikasi yang baik sehingga tercipta kerjasama, Persatuan dan kerukunan Nasional.
3.      Kepada Pemerintah Daerah diingatkan untuk tidak terlalu banyak mengeluarkan perda yang pada akhirnya malah menjerat diri sendiri, membuat birokrasi menjadi berbelit-belit dan tidak Flexible.
4.      Untuk menyederhanakan aturan Pemerintah pusat akan ditempuh Omnibus Law:
70-74 UU akan direvisi menjadi satu kebijakan yang terintegrasi. Artinya satu Peraturan Menteri akan menghapus 2 atau lebih Peraturan Menteri sebelumnya.
 4 Pemerintah Daerah diminta berbenah dengan membuat budaya baru yang berorientasi flexibilitas, kecepatan dan tidak berbe;it-belit.
5.      Jika ditemukan indikasi penyimpangan diminta jangan didiamkan segera ingatkan agar tidak berlanjut kemasalah hokum yang keudian ditebas ditengah jalan.
          Selain 5 hal tesebut, lebih jauh dijelaskan diminta jangan didiamkan segera ingatkan agar tidak strategis yang harus diselesaikan seperti, CIpta Lapangan Kerja, Mendukung Iklim Investasi, Kondusifitas Daerah, Pengurusan Perizinan yang singkat, Layani semua Investasi yang masuk.
          “Dengan begitu ekspor kita menjadi meningkat jangan sampai kalah dengan Vietnam,” ujar Presiden.
          Dukungan terhadap kemudahan investasi ini menurut Presiden Joko Widodo, akan berdampak pada terbukanya peluang kerja dimana saat ini sebanyak 7 juta anak bangsa belum memiliki pekerjaan.
          Saat ini banyak perusahaan besar didunia yang hengkang akibat ketidaknyamanan berinvestasi pasca perang dagang Cina-AS, tercatat 33 perusahaan besar akan pindah dari Tiongkok, 23 diantaranya pindah ke Vietnam, sisanya ke India dan Malaysia tidak ke Indonesia.
Hal ini menurut Presiden akibat ruwetnya perizinan di pusat dan daerah khususnya terkait permen, perda dan lainnya. Sementara itu terkait Investasi yang berorientasi Eksport diminta jangan diperseulit. Ia menegaskan proses perizinan harus disederhanakan tidak berputar dari eselon 4 hingga eselom II, hal ini dipotong demi kecepatan dalam mengeluarkan keputusan .
“Bagi Investas yang berorientasi Eksport tutup mata saja dan jangan banyak Tanya karena ini memunculkan banyak lapangan kerja begitu juga untuk Investasi untuk Substitusi dan penurunan Import segera disetujui dan direalisasikan,” ucap Presiden.
Terkahir Presiden meminta untuk menjaga kepastian hokum, dna dalam hal Investasi harus melibatkan pengusaha local, UMKM. Kecepatan dalam bekerja dan melayani dalam mendukung program strategis Nasional harus menjadi prioritas dari para penegak hokum, Pemerintah Pusat dan Daerah.
Presiden juga meminta kepada aparatue terkait untuk menindak para pengganggu program Pemerintah, hindari segala bentuk pemerasan terhadap pelaku usaha dan jangan menakuti pejabat publik. Presiden Joko Widodo sempat buka-bukaan bahwa ia kerap mendapat laporan mengenai banyaknya oknum Aparat yang melakukan pemerasan kepada pelaku usaha.
“Saya sampaikan ini secara terbuka pada kesempatan ini. Yang kerjaannya memeras para pelaku usaha, saya dengar banyak sekali, “ kata Jokowi. Di hadapan para peserta rapat, Jokowi mengaku sudah menginvestasikan laporan terhadap oknum Aparat yang kerap melakukan pemerasan. Ia meminta para oknum itu dipecat .
“Saya inventarisasi dan saya perintahkan ke Kapolri, ke Jaksa Agung, ini di Kejati ini, Kejari ini, di Polda ini, di Polres ini. Saya minta tolong cek, copot, pecat, gitu saja sudah,” ujar Jokowi. Itu stop yang kayak gitu, stop, jagan diterus-teruskan,” katanya.
Jokowi menegaskan, tugas polisi dan jaksa adalah menegakkan hokum sambil mendukung agenda strategis bangsa. Oleh karena itu, jangan sampai penegak hokum justru menggigit pejabat atau pelaku usaha yang telah berinovasi untu negeri.
“Jangan menggigit orang yang benar. Kalau yang salah digigit, tapi yang benar jangan sampai digigit dan jangan pura-pura salah gigit,”ucap Jokowi. “Karena tugas saudara-saudara adalah menggigit siapa pun yang memiliki niat buruk untuk mengganggu agenda-agenda besar strategis bangsa kita, “ katanya.
“Dan Jokowi yakin jika bangsa ini mampu menyelesaikan semua masalah itu maka diyakini Indonesia akan menjadi Negara yang berdaulat,” pungkas Presiden.
Menyikapi intruksi Presiden RI Ir. Joko Widodo dalam Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2019. Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si mengaku sangat sejalan dengan program Pemerintahan Kepulauan Meranti untuk itu Pemkab. Meranti siap mendukung dan menjalankan arahan itu tentunya bersinergi dengan Forkopimda dan aparat keamanan.
“Apa yang diamanatkan Pak Presiden sudah kita laksanakan karena memang sejalan dengan program Pemerintah Daerah untuk itu kita dari Pemda siap mendukung demi Indonesia maju,” ujar Buapti Irwan. (HUMAS PEMKAB. MERANTI/ PONIATUN/ADV)****
         



Post a Comment

0 Comments