Dinas PUPR Lampung Timur Diduga Abaikan Hak Milik Rekanan Keterlambatan SPD Belum Turun


Lampung Timur,LHI
Kabid Pemeliharaan Jalan aan Jembatan Dinas PUPR  Kab. Lampung Timur Bambang Sutrisno.S.Sos membenarkan adanya keterlambatan SPD dari BPKAD. Dan itu say atidak tahu kenapa, yang pasti sampai berakhirnya kontrak tanggal 8 Agustus 2019 SPD belum turun, “ujarnya
Saat ditanya oleh awak media, apakah tidak akan bermasalah jika sampai berakhirnya kontrak belum dapat dicairkan, menurutnya itu tidak jadi masalah, di karenakan saat berita acara serah terima pekerjaan atau Final Han over (FHO) kontrak belum habis.8/8/2019
Senada hal yang disampaikan Indra Alfandi Ramli.ST.MT selaku Kabid Cipta Karya dan Tata Ruang, dia mengatakan mengenai keterlambatan SPD  pihak Dinas PUPR sudah beberapa kali mengkonfirmasi ke BPKAD, serta pengajuan SPD sudah di ajukan di bulan Juli kalau tidak salah tanggal 19, untuk pencairan 95%  hingga sampai hari ini belum turun juga.
I ndra mengatakan untuk pengerjaan pembangunan sumur bor dan drainase untuk semua pembangunan jangka waktu 90 hari “Kemudian mengenai SPD macet di keuangan BPKAD saya tidak tahu soal itu dan saya nanya di bagian keuangan dinas katanya nunggu kadis menghadap ke BPKAD. itu jawaban dari keuangan PUPR sampai hari ini kontrak berakhir,
dan banyak yang protes rekanan karena keterlambatan SPD belum turun dari BPKAD Kab. Lampung Timur “ katanya.
Di lain pihak Ketua DPC SPRI Lampung Timur Herliza Antomi mengatakan bahwa yang menjadi  pertanyaan besar adalah, tidak dapat dicairkannya uang muka 30% yang menjadi hak rekanan dan  yang tertuang di SPK ( kontrak). Mau atau tidak di unakan uang muka 30% itu adalah hak rekanan. Dan yang paling tidak logis, jika benar anggaran pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR  sudah tersedia, kenapa sampai habis masa waktu 90 hari kalender kerja,  uang muka   30% tidak dapat  diajukan ap lagi mau cairkan dan ini harus diusut hingga tuntas. pungkasnya.(CN)***




Post a Comment

0 Comments