Benarkah Pengawasan Pembangunan di Jajaran Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti Tak Berfungsi !


Meranti LHI.
Disetiap tahun mengalir dana pembangunan di Meranti ! Termasuk bantuan dari pemerintah pusat. Resapan dana tersebut sampai ke tingkat pemerintahan desa, untuk sarana kepentingan umum atau mensejahterakan masyarakat. Sampai ke pelosok di pedesaan terpencil, sehingga fungsi tugas pengawas di Pemkab Meranti sangat penting difungsikan.  Juga fungsi pengawas perwakilan rakyat (DPRD) Kab.Meranti ! Karena DPRD dipilih rakyat di setiap Dapilnya.
             Tentu sangat mengetahui proyek pembangunan di segala bidang kepentingan umum untuk masyarakat di setiap kecamatan  dan desa di Kabupaten Meranti.
Evaluasi dari Pemkab Meranti setiap dana APBD maupun provinsi dan pusat sangat penting ,   sejauh mana resapan dana tersebut di setiap sektor dinas (OPD) terlaksana di setiap kecamatan dan di setiap desa-desa! Supaya transparansi aliran dana pembangunan di segala bidang ! Kalau sudah di fungsi pengawasan di Pemkab Meranti dan DPRD Meranti, maka semua aroma korupsi bisa di pertanggung jawabkan ! Karena masih dalam payung pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Meranti dan kalau ada sektor dinas mengelumbungkan anggaran atau penyimpangan aliran dana pembangunan tersebut bisa dipertanggung jawabkan dalam waktu tidak terlalu lama   atau berlarut-larut kasusnya.
            Seperti kasus perkara proyek pengadaan tahun anggaran 2017, proyek pengadaan alat labor sekolah di Meranti dikerjakan oleh sebuah CV di Selatpanjang diperiksa oleh salah satu instansi vertikal akhirnya kasus tersebut penyelidikannya dihentikan dan dikembalikan kepada pengawasan internal pemerintah ! Termasuk dugaan kasus Alkes, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meranti kasus dugaan tersebut penyelidikannya dihentikan oleh pihak vertikal di Meranti.

Dari sudut kasus perkasus dugaan korupsi di Meranti ! Hasil pantauan LHI ,boleh dikatakana fungsi pengawas pihak yang terkait Pemkab MEranti tak berfungsi !.
Banyak lagi contoh kasus ! seperti perangkat Desa Mekong Sumur Bor untuk masyarakat Tahun 2015 petugas jaksa sampai turun kelapangan mengecek sumur bor tersebut dan juga sekretaris Desa Mekong dipanggil jaksa di minta keterangan masalah aliran Dana Desa berkas-berkas atau dokumen di bawa ke kantor Kejaksaan Negeri Meranti
Ini semua pengawasan di Pemkab tak berfungsi termasuk DPRD Meranti, LHI pernah mewawancarai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak menanggapi masalah Desa Mekong, pada hari Senin tanggal 12 November 2018 yang sudah berlalu sekitar pukul 10.00 WIB! Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa   hampir 10 tahun menjabat dinas tesebut, ketika dikonfirmasi LHI, justru sangat tidak bersahabat bahkan menangtang untuk menaikan beritanya.
 (RAMLI ISHAK)  ****

Post a Comment

0 Comments