Pangandaran LHI
Warga
Desa Kertaharja Kecamatan Cimerak mempertanyakan anggaran Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes). Pasalnya hingga saat ini tidak ada wujud fisiknya seperti yang
di rencanakan di awal untuk pembuatan bangunan kios tempat berjualan di Pasar
Kertaharja.
Hal
tersebut diungkapkan oleh salah satu warga yang tidak bersedia di sebut namanya
kepada iLHI lewat telepon, menurutnya anggaran yang ditetapkan di APBDes untuk
BUMDes tahun 2018 lalu sebesar Rp. 150 juta.”Saya sebagai warga desa Kertaharja
tidak melihat kegiatan pembangunan fisik
yang dikelola oleh BUMDes tahun lalu. Padahal ada anggaranya,” ujarnya,
Rabu (19/6/2019).
Lebih
lanjut dijelaskan bahwa kepengurusan BUMDes di Desa Kertaharja perlu segera ada
perbaikan, pasalnya ketua BUMDes saat ini merangkap jabatan, jadi kalau di
biarkan seperti ini perkembangan BUMDes di desa kami akan lambat.
Hasil
pada tahun ini juga belum diketahui
besarannya hasil usaha BUMDes yang katanya melayani jasa moln, traktor dan
BRIlink
“Ada
juga anggarannya tahun ini 2018. Tapi sampai saat ini tidak ada juga kegiatan
yang bermanfaat untuk masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya,
ada dugaan penggunaan dana BUMDes tahun lalu tersebut hanya digunakan oleh
orang per orang namun tidak jelas perputarannya.
Padahal
anggaran yang di turunkan bukan saja yang Rp150 juta, awal awalnya kan dari
raksa desa j, hingga tahun 2018 kemarin sida beberapa kali kucurun dana, pungkasnya.
Di
waktu yang sama Opik selaku Ketua BPD Desa Kertaharja mengatakan, dirinya belum
sempat untuk mengecek dana BUMDes secara detil, pasalnya ketua BUMDes jarang di
rumah di karnakan sibuk dengan pekerjaannya .
Untuk
maslah BUMDes saya sudah punya kosef untuk melakukan perubahan kepengurusan,
cuma saat ini saya lagi pokus pembentukan kepanitian Pilkades.
Tohir PJS
Kades Kertaharja saat di konfirmasi di ruang kerjanya mengatakan, selama saya
menjabat kepala desa belum pernah menerima laporan tentang perjalanan BUMDes,
di awal saya masuk menjabat Kepala Desa Kertaharja saya pernah di beri tahu
oleh Kepala Desa yang lama untuk membenahi bumdes, namun hingga hari ini saya
belim mendapatkan laporan dari pihak kepengurusan BUMDes.
Seharusnya
kepengurusan BUMDes proaktif untuk melaporkan ke pihak pemerintahan desa,
sehingga ketika ada yang mempertanyakan perjalanan BUMDes bisa menerangkan,
kalau seperti ini gunanya saya menjelaskannya, tegas Tohir.
Tohir
menambahkan, selain itu pemerintah desa sudah menyiapkan ruangan kerja BUMDes,
mestinya ruangan itu di gunakan untuk menyimpan seluruh aset BUMDes supaya
kepercayaan publik semakin baik. (Agus
S)
0 Comments