Warga Desa Kertaharja Pertanyakan BUMDes Soal Bangunan Kios di Pasar Kertaharja


Pangandaran LHI
Warga Desa Kertaharja Kecamatan Cimerak mempertanyakan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pasalnya hingga saat ini tidak ada wujud fisiknya seperti yang di rencanakan di awal untuk pembuatan bangunan kios tempat berjualan di Pasar Kertaharja.
Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu warga yang tidak bersedia di sebut namanya kepada iLHI lewat telepon, menurutnya anggaran yang ditetapkan di APBDes untuk BUMDes tahun 2018 lalu sebesar Rp. 150 juta.”Saya sebagai warga desa Kertaharja tidak melihat kegiatan pembangunan fisik  yang dikelola oleh BUMDes tahun lalu. Padahal ada anggaranya,” ujarnya, Rabu (19/6/2019).
Lebih lanjut dijelaskan bahwa kepengurusan BUMDes di Desa Kertaharja perlu segera ada perbaikan, pasalnya ketua BUMDes saat ini merangkap jabatan, jadi kalau di biarkan seperti ini perkembangan BUMDes di desa kami akan lambat.
Hasil pada tahun ini juga  belum diketahui besarannya hasil usaha BUMDes yang katanya melayani jasa moln, traktor dan BRIlink
“Ada juga anggarannya tahun ini 2018. Tapi sampai saat ini tidak ada juga kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, ada dugaan penggunaan dana BUMDes tahun lalu tersebut hanya digunakan oleh orang per orang namun tidak jelas perputarannya.
Padahal anggaran yang di turunkan bukan saja yang Rp150 juta, awal awalnya kan dari raksa desa j, hingga tahun 2018 kemarin sida beberapa kali kucurun dana, pungkasnya.
Di waktu yang sama Opik selaku Ketua BPD Desa Kertaharja mengatakan, dirinya belum sempat untuk mengecek dana BUMDes secara detil, pasalnya ketua BUMDes jarang di rumah di karnakan sibuk dengan pekerjaannya .
Untuk maslah BUMDes saya sudah punya kosef untuk melakukan perubahan kepengurusan, cuma saat ini saya lagi pokus pembentukan kepanitian Pilkades.
Tohir PJS Kades Kertaharja saat di konfirmasi di ruang kerjanya mengatakan, selama saya menjabat kepala desa belum pernah menerima laporan tentang perjalanan BUMDes, di awal saya masuk menjabat Kepala Desa Kertaharja saya pernah di beri tahu oleh Kepala Desa yang lama untuk membenahi bumdes, namun hingga hari ini saya belim mendapatkan laporan dari pihak kepengurusan BUMDes.
Seharusnya kepengurusan BUMDes proaktif untuk melaporkan ke pihak pemerintahan desa, sehingga ketika ada yang mempertanyakan perjalanan BUMDes bisa menerangkan, kalau seperti ini gunanya saya menjelaskannya, tegas Tohir.
Tohir menambahkan, selain itu pemerintah desa sudah menyiapkan ruangan kerja BUMDes, mestinya ruangan itu di gunakan untuk menyimpan seluruh aset BUMDes supaya kepercayaan publik semakin baik. (Agus S)


Post a Comment

0 Comments