Warga Desa Bantarsari Menjelaskan Soal Dugaan Pelanggaran Prokes Saat Diberlakukan PPKM Darurat, Faktanya Ini

Pangandaran LHI

Dugaan pelanggaran protokol kesehatan saat diberlakukan PPKM darurat yang dilakukan oleh salah satu oknum kepala desa di Kecamatan Pamarican makin hari makin ramai di perbincangkan kalangan masyarakat.

Seperti yang disampaikan salah satu warga yang tidak mau di sebutkan namanya yang merupakan warga Dusun Sarabaya, Desa Bantarsari, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, dirinya siap memberikan keterangan yang sebenar benarnya oleh siapapun atas kegiatan yang diselenggarakan oleh Kades Bantarsari saat PPKM darurat baru beberapa hari berjalan, kata dia kepada media melalui telepon whatsapp. Minggu (25/7/2021).

Terlebih akibat adanya kegiatan saat itu, kini menjadi viral di beberapa media online, tambah dia. Kami menilai Kades Bantarsari

Setelahnya membaca berita di salah satu media online yang berjudul : APDESI Kec Pamarican Angkat Bicara Soal Dugaan Pelanggaran Prokes Yang Dilakukan Kades Bantarsari, dan Ini Penjelasan Sekmat Pamarican Terkait Dugaan Pelanggaran Prokes Yang Dilakukan Oknum Kades Bantarsari,  Kami menilai Kades Bantarsari tidak memberikan keterangan yang sebetulnya kepada Sekmat dan Ketua APDESI Kecamatan Pamarican, tegasnya.

Pasalnya masalah ini sudah bukan rahasia umum lagi, semua yang hadir tahu semua, sebetulnya ini yang terjadi saat itu, jelas dia.

Saat itu kami di undang oleh Kepala Desa Bantarsari untuk mengadakan rapat program kerja, namun faktanya dilapangan sebagian besar membahas permasalahan pribadi Kades Bantarsari yang konon katanya ada tokoh yang menuding kades korupsi.

"Padahal warga yang hadir pada acara tersebut tidak tahu siapa yang menuding kades kami korupsi anggaran desa, tiba tiba saja kami dimintai tandatangan dengan dua pilihan iya dan tidaknya kades Bantarsari korupsi anggaran desa, dengan sepontan kami bingung, kenapa kami Harus tanda tangan sementara permasalahan yang sebetulnya kami tidak tahu persis, jelas dia."Singkat ceritanya, seluruh warga yang hadir menolak untuk menanda tangani surat pernyataan tersebut.

Masih kata dia, kadang kami heran, kenapa minta tanda tangan warga, sementara warga sendiri tidak tahu iya dan tidaknya Kades Korupsi, katanya dengan nada bingung, seolah olah Kades ini minta perlindungan dari warganya sendiri.

Memang soal program kerja juga dibahas saat itu, namun yang paling banyak menyita waktu membahas hal hal yang menyangkut pribadinya, pungkas dia. (AS)*