Delapan Pejabat Meranti Diminta Keterangan Dugaan Penyalahgunaan Dana DR dan Dana DAK Oleh Penegak Hukum di Meranti


Meranti LHI

Hasil pantauan Lembaga Ikatan Pecinta Kedaulatan Rakyat mengatakan kepada LHI “Peristiwa mencuatnya kasus alih fungsi dana DR dan DAK di pemda meranti sudah dilakukan klarifikasi tim Kejari Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Kasi Intel Kejaksaan tahun 2020 yang lalu sesuai dengan berhembusnya kasus tersebut ke publik melalui berita online pertengahan tahun 2020 yang sudah berlalu”. sejauh mana pendalam kasus alih fungsi dana DAK dan dana DR tahun 2016-2017 silam dugaan dana  tersebut Rp. 63 Miliar yang dialih fungsikan tahun 2016-2017?

Dengan tidak dibayarnya proses pembayaran belanja jasa dokumentasi dan publikasi kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2020 (ADVERTORIAL).

Dalam hal tersebut awak Media Lintas Hukum Indonesia dan Lintas Pena berkali-kali mencari solusi bagaimana jalan terbaik penyelesaiannya kepada Rudi, MH selaku Kabag Humas Meranti maupun melalui Sekda Meranti sampai sekda meranti menjabat sebagai Plh. Bupati meranti!

Namun sampai hari ini tidak mendapat solusi, seperti batu jatuh kelaut tidak ada penyelesaiannya sampai hari ini sudah masuk tahun 2021. Sebenarnya ini masalah kecil, hanya menagih uang Advertorial liputan penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah melalui media cetak, peristiwa ini yang kami paparkan sebagai contoh tipe rekam jejak oknum pejabat yang mengelola keuangan di Pemda Meranti di Sektor Humas. Belum lagi disektor OPD yang lain disegi pengelolaan keuangan daerah maupaun keuangan bantuan dari pusat!

Banyaknya pengembalian uang hasil temuan BPK perwakilan Riau yang belum tuntas pembayarannya oleh oknum pejabat di Meranti yang tersangkut dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK  perwakilan Riau. Belum lagi dibidang perencanaan pembagunan yang ditenderkan dananya hampir Rp. 1,5 Milyar tahun 2020 Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu kegiatan Pengembangan Wisata Tasik Nambus Kawasan Hutan Lindung di Desa Tanjung Darul Takzim Kecamatan Tebing Tinggi Barat.

Hasil pantauan LHI baru-baru ini dilapangan ditengah kawasan hutan tersebut dibangun jembatan Lingkar, jembatan tersebut terbuat dari papan, sedangkan jalan menuju kawasan pengembagan wisata di Desa Tasik Nambus tersebut tidak ada! Hanya lorong semak belukar, bagaimana mau dikunjungi masyarakat, jalannya saja belum dibangun untuk menuju kawasan wisata Tasik Nambus.

Ketua lembaga ikatan pecinta kedaulatan rakyat mengatakan “Pembangunan kegiatan pengembangan kawasan destinasi wisata Tasik Nambus sifatnya belum mendesak, karena akses jalannya tidak ada, kiri-kanan lorong ditumbuhi semak belukar kalau musim penghujan tanahnya berlumpur serta terdapat genangan air susah untuk dilewati masyarakat”.

Yang sangat menyedihkan kita semua jembatan Pelabuhan Desa Tanjung Darul Takzim patah sudah jatuh ke pantai. Timbul pertanyaan kita semua mengapa kawasan tasik nambus dibangun? Sedangkan jalannya belum ada, ini namanya menambah pembangunan yang mubazir di Kabupaten Kepualaun Meranti dengan DAK tahun 2020, pagu anggarannya Rp. 1,5 Milyar.

Desa Tanjung Darul Takzim di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, pembangunannya sangat tertinggal, seperti untuk melewati dusun merindang anak-anak bersekolah melewati papan sekeping, ditengah-tengah jalan belum ada pengerasan, mengapa Kawasan Tasik Nambus yang tak ada jalan dibangun? (RAMLI ISHAK)

 

 

 

 

 

 

+4

 

 

 

Post a Comment

0 Comments