Lampung Utara, NUANSA
POST
Dalam
rangka sinkronisasi program pemerintah Provinsi Lampung terkait sistem
pemerintahan berbasis elektronik menuju smart city atau kota pintar, Dinas
Komunikasi Informatika dan Statistika (Diskomimfotik) Lampung, menggelar rapat
bersama Diskominfo se-Lampung, di ruang rapat Kantor Diskominfotik setempat,
Senin (15/7/2019). Acara tersebut dibuka Kepala Dinas Komunikasi Informatika
dan Statistika(Diskomimfotik) Lampung, Chandri. “Kita mengapresiasi kegiatan
ini, karena dengan demikian dapat diketahui sejauh mana usaha-usaha yang
dilakukan dalam rangka mewujudkan “Good Goverment”. Seperti sering didengungkan
oleh Presiden kita, Bapak Joko Widodo,” kata Kadis Kominfo Lampung Utara
(Lampura), Sanny Lumi usai kegiatan kepada melalui ponselnya.
Sesuai dengan program yang akan diusung
kepemimpinan baru di Lampung, Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim, arah
pembangunan menuju good goverment akan dilaksanakan melalui smart city. Oleh
karenanya, pemerintah daerah akan berupaya mewujudkannya melalui
program-program berbasis elektronik yang telah dilakukan sebelumnya.
Seperti e-budgeting dan e-planning yang mulai
diselenggarakan di lingkup Pemkab Lampura, sebagai salah satu dari tujuh
kabupaten/kota se-lampung yang mulai menerapkannya pada 2018 lalu. "Dalam
proses pembangunan yang berkaitan dengan pangkalan data atau pusat data
berbasis elektronik. Guna mendukung program smart city sebagaimana arahan dari
Kepmendagri. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik serta
bermuara pada pelayanan publik prima, seperti e-KTP, Perizinan dan pelayanan
dibutuhkan masyarakat lainnya,” terangnya.
Sehingga, lanjut dia, pelayanan diberikan
kepada masyarakat dapat dilakukan secara cepat, tepat dan transparan. Dan
efeknya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, melalui
tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. “Kalau ditempat kita, tahun lalu telah mulai diterapkan, seperti di
Diskominfo Lampura misalnya. Semua sistem pembayaran melalui sistem elektronik,
tidak ada lagi yang tunai. Hal ini dilaksanakan untuk mengurangi potensi
korupsi,” pungkasnya. (NOPRI)***
0 Comments