Wagub Jabar,Akhirnya Respon Kasus SMA Negeri 1 Kota Bogor

.

Bogor,LHI
Setelah ramai pemberitaan di Kota  Bogor jadi perbincangan soal dunia pendidikan, kini masalah Gedung SMA Negeri 1(SMANSA) Kota Bogor sudah sampai ke tangan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum
Dalam jawaban WhatsAp pnya kepada media, Uu  menyayangkan tindakan kepala sekolah tersebut. " Itu aset daerah ya, tentu ini akan disampaikan pada pejabat yang membidanginya.Jelas kami,selalu mengajak  dan menekankan arti pentingnya pelayanan publik dan tertib administrasi terutama taat azas hukum"komentarnya,belum lama ini
            Disisi lain Kadis Pendidikan Provinsi Jawa Barat pun dalam pesan WhatsAppnya membaca link berita tersebut yang dikirim oleh media kepadanya, namun belum memberikan jawaban terkait isi pemberitaan itu ketika diminta tanggapannya.
            Sementara itu Ketua LSM Barisan Monitoring Hukum (BMH) Irianto yang juga merupakan Ketua Gema Media Center Bogor (GMCB) menyatakan dengan tegas agar kasus ini diusut hingga tuntas keranah hukum,"Aturan dan kewenangan daerah atas investasi gedung pendidikan sesuai Undang Undang Otonomi Daerah yakni UU No 23 tahun 2014 telah dikangkangi oleh oknum kepala sekolah SMA Negeri 1 Kota Bogor,Terlebih terbit  Permendagri No 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pemgelolaan barang milik daerah,pasal 7 8 9 dan 10 yang nyata dan tegas mengaturnya.entah atas dasar dan alasan apa hal ini terjadi,apa motiv dan modusnya tentu harus diungkap  dan diusut. Padahal jelas dalam aturan otonomi daerah,bahwa investasi Gedung atau sarana pendididkan menjadi kewenangan pemerintah dan itu menjadi  urusan wajib,tidak dibebankan pada masyarakat atau orangtua siswa walau berdalih sumbangin,"katanya hari Jumat (7/12/2018)
            "Saya meminta pihak terkait yakni Inspektorat Jawa Barat  dan BPKP serta BPKRI melakukan audit keuangan di semua sekolah terutama dijenjang sekolah menengah atas atau SMA sederajat yang sudah menjadi kajian forum kami.
            Ya disekolah SMA Negeri 1 Kota bogor sebagai sample study kasus dan ini merupakan kajian analisis dan ilmiah bukan serabutan.azas dan prinsip penyelenggara negara itu harus taat tertib hukum dan kepastian hukum,mereka para kepsek itu terikat disiplin pegawai negeri  atau ASN maka harus tahu dan sadar adanya azas dan prinsip selain transparan efektif dan akuntabilitas publik,pertanyaan awal jika keuangan yang masuk dan diterima sekolah, kenapa tidak bisa dibuka pada publik Berapa besar dan untuk apa penggunaannya".tambah Irianto.
            Dijelaskan juga bahwa forum GMCB  yang terdiri dari gabungan wartawan cetak dan elektronik serta online dan LSM  telah melakukan kajian study kasus atas indikasi praktek perbuatan maupun modus tertentu yang ada disekolah."Kita GMCB Menerapkan metodelogi keilmuan dan standar investigasi.ini dasar ilmiah dan akan mampu mengungkap pelaku praktek pungli dan memperdaya hukum dengan memutar balikan informasi sesat atau membohongi para orangtua siswa didik".tegasnya
            Masih kata Irianto,bahwa komite itu dibentuk dan diberikan kewenangan tertentu dengan batasan aturan yakni Permendikbud No 75 tahun 2016 tentang komite sekolah,dimana tidak ada pasal menyatakan penanggungjawab atas kebutuhan sekolah semisal gedung adalah tugas dan kewenangan komite termasuk menyimoan uang dalam rekening yang jumlahnya sampai Milyaran rupiah harus dengan rekening Bersama.
“Kami Forum yakin dengan dasar kajian ini maka unsur perbuatan melawan hukum (PMH) Terpenuhi dan pasti menjerat mereka jika penegak hukum dan auditor berani turun tangan untuk memeriksanya".tandasnya  (AK-GS)

0 komentar:

Post a Comment

Retromantic 9

Retromantic 9

DISDUKCAPIL KOTA BANJAR

DISDUKCAPIL KOTA BANJAR