Kasus Gedung SMANSA Makin Kencang,Kepsek Suruh Orang Pilihan?

.

Bogor , LHI
Kasus dan fakta hukum dalam kegiatan pembangunan gedung SMANSA Kota Bogor 4 lantai makin mengelinding liar.Bahkan bak bola panas,setelah kepsek seolah sudah hilang keseimbangan rasionalnya menyuruh orang-orang pilihannya yang terkesan intimidasi.Peristiwa ini dialami wartawan saat pagi tadi ditelepon seseorang mengaku kuasa dari pihak sekolah SMANSA bogor?.Sekira jam 9.10 menit, Jumat (23/11) telepon berdering ke seluler dengan nomer tak dikenal,setelah diangkat dan terekam HP, seorang mengaku kuasa pihak SMANSA meminta wartawan untuk datang ke Mall Botani Square,selepas ibadah sholat Jumat.
"Saya kuasa dari pihak sekolah meminta bertemu dan agar datang selepas Jumat di Mall Botani Square" tegas pria yang mengaku berinisial D.Lalu setelah dikonfirmasi pada pihak Kepsek dan humas via WA tentang kebenaran surat kuasa pada orang tersebut ,apa benar resmi sesuai aturan UU.No .17 tahun 2003 tentang aturan  profesi dan Tupoksinya.Ternyata pihak sekolah bungkam,hal ini membuat sinyal makin kuat bahwa langkah dan cara ini disetujui oleh inisiatif pihak sekolah.Dilain tempat Ketua Forum GMCB ( Gema Media Center Bogor),Irianto meminta anggota Forum makin gencar dan full tenaga serta konsentrasi melakukan tahap formasi komunikasi massa.
"Saya nyatakan sinyal merah,kita siaga penuh pada setiap langkah dan upaya pihak luar turut campur pada masalah kasus ini.Kita nyatakan maju terus pantang mundur,walau benar informasi upaya intimidasi oleh orang- orang tertentu dialaminya juga.Bahkan tak tanggung-tanggung peristiwa itu terjadi masih dilingkungan sekolah,dan ini dilakukan aparatur negara dilevel pangkat perwira tinggi.Ada apa ini sampai makin luas dan melebar,kepsek mengembangkan wacana sendiri secara masif.Jangan- jangan benar dan mutlak akan kajian study kasus Forum bahwa selama ini siklus uang yang ada disekolah ini luar biasa dan tak teraudit oleh lembaga resmi pemerintah bahkan seolah bancakan kelompok tertentu .Ini bisa dirasakan dengan indikasi kuat menyuruh orang - orang pilihanya tentu mereka tidak gratisan bekerja dan perlu dicatat motif dan tujuan apa mereka diluar sekolah bahkan notabene diluar  dinas pemerintahan ikut campur pada tugas wartawan dan
Dijelaskan pula oleh Irianto,yang dikenal tokoh kritis dalam tiap kajian study kasus penyenggaraan pemerintah,kita berbicara hukum maka disini kita telah membuat kesimpulan dan pendapat hukum bahwa hasil kajian Forum GMCB pada kasus sumber dana  gedung SMANSA sarat dengan Modus dan perencanaan sistemik dengan dalih memunggut siswa didik bulanan yang tentu alirannya luar biasa.Semple rendom saja dengan sistem tabulasi rata-rata 1000 siswa didik kelas 10,11 dan 12 maka ditaksir cashflow keuangan yang ada di SMANSA sekira 42 Millyar 930 Juta Rupiah,dengan validasi 10 prosen siswa tidak mampu atau tidak membayar SPP bulanan.Ini kami telaah atau kaji dengan iuran bulanan kelas 10 dan 11 Rp.700.000,- perbulan serta kelas 12 Rp.625.000,- maka sangat tidak aneh rasanya sumber ini dapat mendanai atau dipakai membuat gedung baru.Belum lagi uang sumbangan saat siswa dirapatkan oleh komite dan pihak sekolah dengan dalih RKAS ,diawal PPDB dengan dalih sumbangan.
Prinsip penyelenggara negara atau daerah yakni taat aturan dalam setiap kegiatan baik apapun,dilingkungan apapun kedinasannya.Ada aturan Perpres  No.16 tahun 2018 ,tentang pengadaan barjas kenapa gedung itu tidak ditenderkan jika nilainya memenuhi ketentuan Perpres,ini yang janggal.Masa ketentuan normatif dalam hukum positif dikangkangi  dengan akal- akalan bahwa gedung ini sumber dananya dari masyarakat atau komite.Ini saja sudah terindikasi melawan hukum terlebih pemborong beralih dari pelaksana pertama disubkon pada yang lainya.Kami tekankan bahwa Kegiatan gedung SMANSA harus melalui melalui kegiatan  penganggaran pemerintah,tidak melalui mekanisme membiayaan komite sekolah dengan sumber punggutan siswa didik. Ingat dan baca Permendikbud No.75 tahun 2016 dan PP.No.48 tahun 2018 bahwa tidak boleh memungut dari siswa didik ,orang tua atau wali untuk investasi dan biaya personalia.Sementara yang terjadi yakni sekolah itu memungut pada orang tua dengan iuran bulanan.Sistem ini telah baku dan saling menyetujui serta mengetahui antar jenjang dilevel lingkungan dinas pendidikan mereka tidak sadar bahwa telah diangkat sumpah selaku abdi negara atau ASN untuk tidak mencederai hukum dalam mencari keuntungan pribadi,kelompok atau golongan.
Kenapa hukum seolah tumpul pada ranah ini,apa mereka menutup mata padahal didalam delik formil jelas,delik umum telah ada dalam hal ini informasi pada masyarakat lewat media.Pengertian delik ini kuat yakni  tidak harus ada yang melaporkan sudah timbul dimedia, penegak hukum harus memprosesnya semisal kewenangan penyidik Kepolisian UU. No.2 tahun 2002 ,dan juga penyidik kejaksaan sudah harus menyikapinya,dengan memanggil dan memintai keterangan atas fakta itu,karena telah masuk delik umum,bahkan kaitan dengan delik khusus bisa juga diterapkan pada oknum abdi negara mulai,kepsek jajaran KCD karena didalam masalah ini mereka adalah aparatur negara atau daerah selaku penyelenggara negara,hingga hukuman nanti dapat maksimal 20 tahun penjara" tegas Irianto pada wartawan LHI.(Agung)



0 komentar:

Post a Comment

Retromantic 9

Retromantic 9

DISDUKCAPIL KOTA BANJAR

DISDUKCAPIL KOTA BANJAR