Kangkangi Permendagri,Usut Sumber dan Gedung SMANSA Kota Bogor

.

Bogor ,LHI
Setelah  dimuat 3 edisi dimedia,kembali pihak sekolah menghubungi  wartawan via telpon bahkan dari bukti SMS,kuat dugaan upaya lobby dilakukan agar mau menemuinya. Fakta kejadian dan perbuatan atas telah di eksekusi gedung 2 lantai dengan dirobohkan tanpa dasar yang jelas sesuai mekanisme prosedur Aset Daerah Propinsi Jabar,menjadi pertanyaan disamping sisa bangunan yang raib entah kemana?.Sumber dari pihak KCD ( Kantor Cabang Dinas),propinsi Jabar dan pihak sekolah menyatakan mengetahui  dan menyetujui aset daerah propinsi itu dieksekusi dengan dirobohkan untuk dibangun kembali.
 Menurut Kepsek SMANSA,Bambang Soekisno, gedung tidak dirobohkan begitu saja tapi merupakan kebijakan sekolah yang diprakarsai komite dalam rangka maksimalisasi layanan pendidikan."Info bangunan itu bukan 5 lantai ,salah kalau tanya pelaksana mandor.Saya sudah katakan kemarin   bangunan tersebut bukan dirobohkan tapi untuk maksimalkan layanan karena tidak ada lapangan siswa untuk berolahraga dan untuk sarana ibadah karena mushola lama tidak cukup dan tidak nyaman,karena jumat saja sholat sampai  keluar" tegasnya.
Ditambahkan Bambang,bangunan lama itu eks atau bekas LAB yang kurang aman dalam penyimpanan bahan dan alat praktek,selain itu menunggu respon bantuan pemerintah tidak mungkin untuk  kebutuhan sarana  Hall olahraga dan Masjid ,karena itu dasarnya kami pihak sekolah merobohkan gedung lama untuk gedung baru yang representatip.Sementara KCD Wilayah 2, Propinsi Jabar,Dadang Ruchiat mengatakan pembangunan itu diketahuinya."Sekolah sudah mengurus itu ke Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat  dan  saya mengetahuinya" tulis Dadang.
Dilain hal,kepsek SMANSA Kota Bogor,Bambang Soekisno mengatakan bahwa pihaknya hanya sebagai pengagas atau berinisasi terhadap kebutuhan sekolah dan terkait besaran dana terkumpul dan pelaksanaan tanggungjawab penuh komite."Itu program komite,berapa dananya dan juga pelaksanaan gedung 4 lantai itu.Komite masih Bu Berlian ,beliau mengetahui penuh bagaimana rencana dan pelaksanaan proyek.Intinya dua bangunan lama akan dibangun 4 lantai dimana dibawahnya Hall untuk olahraga dan diatas Musholla Ikhwan dan Akhwat.Nah itu kebutuhan penting siswa untuk berolahraga,disini mana tempat yang layak ,didepan berbagi dengan SMPN 1.Ini sudah ditempuh IMB bahkan sudah keluar dari Pemkot,lalu ijin Asset bangunan juga sudah dari propinsi Jabar" tegasnya.
Dilain tempat ketua Forum gabungan Media Cetak dan Online serta LSM,GMCB (Media Center Bogor),Irianto,SH,MH meminta penyidik untuk turun tangan mengungkap kasus itu dan agar semua anggota Forum merapatkan barisan dan jangan takut diintervensi siapapun."Saya minta penyidik Polda dan Kejati segera turun tangan terhadap kasus ini yang tentu berpotensi adanya kejanggalan dalam sumber dana  juga besaran serta dasar atau landasan hukum dari bangunan aset itu,baik dalam kewenangan perundangan Otonomi daerah,aspek pengelolaan aset dan kewenangan pendanaan sekolah serta peran komite sekolah.
Ini kasus tidak kecil akan menarik dalam study kasus dan pendalaman adanya unsur pidana atau kriminal tentunya,baik lex generalis maupun lex specialis.Gedung pemerintah itu baik sarana pendidikan terutama gedung menjadi kewenangan daerah artinya jangan karena perencanaan,penganggaran dan sumber dana yang tidak taat azas dan prinsip pengelolaan atas Aset daerah,sesuai Permendagri No.17 Tahun 2007 maka sumber keuangan yang dihimpun sekira Milyaran Rupiah di sekolah akan menjadi temuan indikasi  mendasar atau motif tertentu ,ini karena ketika gedung lama saja  dirubah peruntukannya harus jelas sesuai fungsi  awal.Dimana LAB itu adalah sarana dan prasarana penunjang pendidikan artinya jika diganti  menjadi fungsi lain apa tepat,walau itu dinilai untuk mencukupi kebutuhan sekolah,tegas dia.
Dijelaskan Irianto,bahwa komite itu dibentuk dan diberikan kewenangan tertentu dengan batasan aturan yakni Permendikbud No.75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah,ada tidak dipasal itu yang menjadi dasar penanggungjawab atas kebutuhan sekolah semisal gedung adalah tugas dan wewenang Komite,termasuk menyimpan uang dalam rekening yang jumlahnya Milyaran dengan rekening khusus bukan rekening bersama atau bisa tidak ketua komite lebih dari 3 tahun bercokol.Hal lain untuk pendanaan sekolah ada aturan PP No.48 Tahun 2008,ini harus jelas ada dan diperbolehkan diaturannya,jika tidak ada maka unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi dan pasti menjerat mereka" tandasnya.
Padahal jelas dalam aturan otonomi daerah ,bahwa investasi gedung atau sarana pendidikan menjadi kewenangan pemerintah tidak dibebankan pada masyarakat atau orang tua siswa berdalih sumbangan .(agung)

0 komentar:

Post a Comment

Retromantic 9

Retromantic 9

DISDUKCAPIL KOTA BANJAR

DISDUKCAPIL KOTA BANJAR