Direktur Umum PDAM Tirta Kahuripan Bogor Terancam Delik Pers

.

Bogor,LHI-
Dalam posisi kontrol dan kewenangantupoksi wartawan ,jelas dan tegas Pers merupakan pilar negara bahkan menduduki derajat hukum tinggi dengan penetapan Tap MPRS selain itu Lex Spesialis didalam hukum perundangan No.40 tahun 1999. Alangkah anehnya jika posisi hanya pejabat daerah sekelas Direktur Umum menistakan kedudukan wartawan dalam memperoleh berita?.Apakah perbuatan ini akan mengakibatkan adanya unsur perbuatan melawan hukum ,sesuai Pasal 18 Undang - Undang Pers No.40 tahun  1999.
menurut  Pelaksana Harian Forum  GMCB (Gema Media Center Bogor) Agus Subagja,pihaknya telah melepas delik Pers dengan bukti surat konfirmasi yang tidak  Dirum (Direktur Umum) PDAM Tirta Kahuripan Bogor jawab hingga kini. " Selaku insan pers, kami telah tunduk pada aturan Pers yakni memberikan konfirmasi dan tidak digubris,karena itu maka Delik Pers dalam posisi kontrol telah kami jalankan. Jika tidak dijawab maka jelas aturan Pasal 18 ,setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan 3 terkait menghalangi upaya mencari, memperoleh dan menyebarkan informasi terancam pidana 2 tahun penjara atau denda 500 juta rupiah.”ujarnya
Jelas diabaikan profesi wartawan oleh pihak Dirum, itu termasuk unsur perbuatan melawan aturan atau ketentuan hukum karena UU.No.40 Tahun 1999; merupakan produk hukum negara,tegas Agus Subagja.
Diketahui dan ramai dugaan mark up proyek PDAM  Tirta Kahuripan yang telah dilakukan upaya penyelidikan Polres Cibinong.Dimana tentu harusnya dalam aturan barjas sesuai Perpres No.16 2018,pasal 8 ayat 1, ada kewenangan pengguna Anggaran,artinya siapa pengguna anggaran yang memang proyek - proyek Pdam.Terlepas itu dilelangkan dulu dibagian ULP, jelas indikasi ini harus dibuktikan dengan hasil auditor dalam menelaah ada tidaknya unsur kerugian negara atau daerah.
Prinsip ini harus dicamkan pada tahap penyelidikan hingga ranah delik khusus matriknya terpenuhi.Ancaman hukumpun nantinya maksimal bisa 20 tahun penjara jika mengunakan undang- undang tindak pidana korupsi sesuai UU.No.31 tahun 1999 jo UU.No.20 tahun 2001. Adanya azas tata pengelola pada prinsip- prinsip efesien dan efektif masih terlihat abu- abu terlebih pada tatanan taat hukum dan perundang- undangan.Aturan pengadaan itu telah diatur sesuai koridor yang ada dalam perundang- undangan secara tegas dan jelas kepastian aturan hukum dan mekanisme proses.Jika memang informasi markup itu benar dan ada proyek yang tidak dilelangkan bahkan dilakukan penunjukan dan atau memang dipecah menjadi beberapa kegiatan,kata dia (AK-YPI)

0 komentar:

Post a Comment

Disdukcapil Kota Banjar

Disdukcapil Kota Banjar

DISDUKCAPIL KOTA BANJAR

DISDUKCAPIL KOTA BANJAR