Perangkat Desa Batukaras Diduga Selewengkan Bantuan Dana Desa

.

Pangandaran LHI
Sebagaimana diketahui,pemanfaatan alokasi Dana Desa (DD), Anggaran Dana Desa (ADD) dan bantuan lainnya dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang di gelontorkan ke desa desa rawan disalahgunakan oleh perangkat desa baik secara pribadi maupun secara berjamaah. 
            Oleh karena itu, masyarakat perlu dilibatkan sebagai pengawas dan pemantau pemanfaatannya, sebagai langkah langkah atau upaya hukum perlu dilakukan oleh masyarakat atas dugaan dugaan penyimpanan ADD dan DD yang pada umumnya dimanfaatkan tidak sesuai RAB atau digunakan kepentingan pribadi maupun secara bersamaan. 
            Seperti dikatakan salah satu tokoh masyarakat warga Rt 28/13 Dusun  Pasuketan, Desa Batukaras, semua bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah yang dialirkan ke desa desa seyogyanya  bisa direalisasikan penggunaannya bagi kepentingan masyarakat terutama pada pembangunan infrastruktur jalan yang masih perlu perbaikan. Namun sangat disayangkan disalah satu desa yang berada diwilayah Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran diduga dana program pemerintah tersebut malah diselewengkan penggunaannya oleh oknum aparatur desa sebesar Rp.270 juta rupiah.
            Saat di konfirmasi Kepala Desa Batukaras Ikin Sodikin mengatakan ,dia mengetahui dana tetsebut diselewengkan oleh oknum perangkat desanya saat salah satu kepala dusun menanyakan perihal pembayaran HOK sebulan yang lalu.
            “Saya juga tidak menduga akan terjadi sepertii ini hingga pembangunan di tiga titik yang berada di tiga dusun terhambat dan sampai saat ini masih dikerjakan yang seharusnya sudah selesai pengerjaannya walau saat ini dana yang dipakai dari hasil pinjaman demi terlaksananya pembangunan tersebut," kata Ikin Sodikin 
            Ikin menambahkan,  dana yang diselewengkan mencapai Rp.270 juta dari berbagai bantuan yang diberikan pemerintah tak terkecuali Dana Desa, tambahnya.
            Kaur Ekbang,hari Rabu (10/9/2018) mengakui perihal uang Rp.270 yang bersumber dari DD tahap 2 memang terpakai oleh dia. “Namun akan saya pertanggung jawabkan dan sudah dibikin perjanjian dengan pihak pemerintah desa. Kegiatan sudah pembangunan sudah mulai dilaksanakan dari penggantian uang yang sudah terpakai oleh saya
            Sekertaris Dinas Sosial dan PMD Kab.Pangandaran, Tjomi Suryadi saat dikonfirnasi dirinya masih akan menelusuri perihal dugaan penyelewengan dana bantuan penerintah tersebut dan tadi pagi dia sudah mengintruksikan kepada kepala bidang yang menangani masalah tersebut untuk bisa menanyakan langsung kepada desa tersebut akan kebenaran yang sesungguhnya."Baru tadi pagi saya mendengar perihal kejadian tersebut dari pak camat dan saya langsung intruksikan pada anak biah saya agar segera menelusuri kebenaran berita tetsebut", jelasnya.
            “Tak seharusnya kejadian ini terjadi apabila kepala desa dan aparatur desa nya tahu akan aturan penggunaan dana program pemerintah tersebut, tambah Tjomi. 
            Tjomi sangat menyesalkan bila berita ini memang benar adanya apalagi dana yang dipakai mencapai 270 juta rupiah. “Ya kalau itu benar benar terjadi oknum aparatur desa tersebut harus bisa bertanggung jawab dan mengganti uang tersebut secepatnya, kalau toh ga bisa mengganti ya terpaksa proses hukum yang akan ditempuh", tandasnya.
            Diakhir perbincangan,   Tjomi menegaskan bilamana memang itu benar adanya terjadi penyelewengan dana bantuan pemerintah di desa tersebut dirinya akan mengirim surat pada Bupati Pangandaran agar semua bantuan di stop dulu sebelum uang tersebut dikembalikan. “Paling nanti dinas akan mengirim surat pada Bupati agar desa tersebut untuk sementara di stop dulu untuk bantuan kedepannya dalam pencairannya sebelum dana yang digelapkan sebesar Rp.270 juta  itu dikembalikan", pungkasnya.(Agus S) 

0 komentar:

Post a Comment

Disdukcapil Kota Banjar

Disdukcapil Kota Banjar

DISDUKCAPIL KOTA BANJAR

DISDUKCAPIL KOTA BANJAR