PT Bina Sain Cemerlang Main Gusur Lahan Masyarakat Tanpa Kantongi Izin?

.
Musi Rawas, LHI 
PT Bina Sain Cemerlang (BSC) bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit belum lama ini diduga main  gusur lahan masyarakat tanpa mengantongi izin dari Pemerintah daerah(Pemda)? Karena sejauh ini masih polemik terkait tapal batas wilayah baik desa semangus ataupun Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)
            Menurut keterangan  Ahmad Yani selaku humas PT Bina Sain Cemerlang mengatakan kepada wartawan via ponsel miliknya,  secara lugas mengklaim bahwa pihak perusahaan tak  mau ikut campur terkait mengenai lahan yang masih polimik  tapal batas desa tersebut,  Karena pihak perusahaan saat ini setelah negosiasi dan bahkan sudah melakukan pembayaran ke masyarakat, ," Kita sudah melakukan pembayaran ke masyarakat, khususnya masyarakat warga Desa  Semanggus, dan kelengkapan berkas layak kita bayar, Saya kira tak ada masalah kalaupun  lahan itu kita gusur," kata A Yani
            Saat disinggung beredar kabar untuk memuluskan kerja perusahaan Camat Lakitan diduga terima uang ratusan juta untuk mengeluarkan izin penggusuran. Hal itu dibantahkannya,  “Waduh nggak benar, dengan uang sebanyak itu, meding kita beli lahan warga lagi saja, Karena uang yang sudah kita bayar ke masyarakat lebih kurang sekitar 3 miliar rupiah.Kami tidak pernah beri uang Rp 450 juta pada camat apalagi memberinya dalam bentuk lahan.  kabar tersebut tidak benar, toh ini murni untuk masyarakat kan, tapi kalau sebatas makan-makan itu ada karena kita juga butuh mereka," jelasnya
            Masih menurut Yani, mengenai Pembayaran ganti rugi sudah dilakukan sejak Mei lalu, setelah pembayaran ganti rugi selesai baru pihak perusahaan melakukan penggusuran lahan diwilayah Desa Semangus,"ujar Yani.  
Sedangkan  soal izin dari Pemkab Mura yang belum keluar, Yani menegaskan kalau sejauh ini pihaknya akan mengisolasi dulu batas yang sudah dibebaskan dan yang belum. Maka dari itu saat ini proses penggusuran distop sembari menunggu kelengkapan berkas lain." Data otentik tapal batas yang punya hanya Desa Samangus sementara Desa Sungai Pinang tidak ada. Makanya kami dahulukan ganti rugi lahan Desa Semangus.  Bila tapal batas Sungai Pinang sudah jelas dan instruksi Bupati Mura sudah ada baru ganti rugi  untuk Desa Sungai Pinang bisa dilakukan.  Yang jelas soal tapal batas kami berharap masalah cepat selesai sehingga kami bisa dengan segera melakukan penggusuran dan penanaman bibit plasma,"ungkapnya
            Sementara itu, Camat Muara Lakitan, Prewan Novio mengatakan kepada sejumlah wartawan, mengenai proses penggusuran lahan di Desa Semangus dilakukan setelah ada kesepakatan antara PT BSC dengan masyarakat.  Dirinyapun menampik kalau terlibat langsung soal ganti rugi lahan."Saya bersama unsur tripika hanya menyaksikan proses pembayaran ganti rugi yang dilaksanakan secara simbolis beberapa waktu lalu.  Mana mungkin pihak kecamatan terlibat langsung dalam proses jual beli," jelasnya.
            Proses pembayaran ganti rugi lahan lebih kurang 400 hektar tersebut dijelaskan Prewan melalui sistem transfer kerekening warga pemilik lahan.  "Berapa nilai ganti rugi perhektar saya kurang paham, silahkan tanyakan langsung kepihak perusahaan," tambahnya.
Tak hanya tidak mengetahui nominal angka yang dibayarkan pihak perusahaan, Prewan juga membantah isu soal uang pelicin senilai Rp 450 juta yang ia terima agar izin penggusuran dikeluarkan."Saya tidak pernah menerima uang dari perusahaan.  Apalagi dengan nominal sebesar itu, kalu ado la pacak bedandan(perbaiki) mobil aku, tetapi saya tidak tau kalau ada yang jual nama saya.   Kalian telpon saja orang perusahaan soal uang tersebut, kalau mereka memberi dimana mereka memberi, berapa uangnya dan kapan mereka memberi kepada saya," tegasnya.
            Hanya saja Prewan menjelaskan kalau polemik penggusuran lahan plasma adalah masalah politis.  Terlebih wilayah tersebut berada ditapal batas. Atau dengan kata lain Prewan menduga ada pihak-pihak lain yang sengaja menunggangi masalah ini untuk kepentingan pribadi"Saya rasa ada pihak-pihak punya kepentingan ikut memperkeruh masalah ini," tudingnya.
            Sementara itu, informasi diterima dilapangan, Bahwa berdasarkan surat Kepala Desa Sungai Pinang, Lesi Susanti, kepada PT Bina Sains Cemerlang, tanggal 19 September 2018, Pemerintah Desa Sungai Pinang meminta pihak perusahaan tidak melakukan penggusuran lahan di daerah selatan, sebelum ada ketetapan tapal batas yang sah antara Desa Sungai Pinang dengan Desa Semangus Baru, Kecamatan Muaa Lakitan, dari Pemerintah Kabupaten Musirawas.
Dalam surat itu, dari hasil pemeriksaan aparatur Pemdes Sungai Pinang, tanggal 17-18 September 2018, didapati di lokasi selatan izin lahan plasma PT BSC, sudah digusur. Selain itu, berdasar laporan dan pengaduan masyarakat, juga ada lahan warga yang belum diganti rugi. (*)  A.Kurniaone/tim.

0 komentar:

Post a Comment

Disdukcapil Kota Banjar

Disdukcapil Kota Banjar

DISDUKCAPIL KOTA BANJAR

DISDUKCAPIL KOTA BANJAR