DPRD Kab.Lampura Menggelar Rapat Paripurna terkait Jawaban Bupati Lampung Utara Terhadap Pandangan Umum Umum Fraksi DPRD Kab.Lampura tentang Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2019

.

Lampung Utara,LHI
Pada hari Kamis (13/9/2018), DPRD Kabupaten Lampung Utara telah menggear Rapat Paripurna terkait “Jawaban Bupati Lampung Utara Terhadap Pandangan Umum Umum Fraksi DPRD Kab.Lampura tentang Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2019” yang diikuti 23 anggota dewan. Adapun yag membacakan naskah acara Wakil Ketua DPRD Kab.lampura Nurdin Habim,SE dan dari sambutan bupati dibacakan oleh Asisten I.
Fraksi Partai Gerindra
Menanggapi saran dan pendapat yang disampaikan fraksi partai gerindra, tentunya dalam penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2019 Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara Berusaha Menjawab Kondisi riil yang terjadi di tengah masyarakat Kabupaten Lampung Utara pada saat ini, maupun kemungkinan – kemungkinan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Tentunya kita mempunyai harapan yang sama semoga APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2019 sebagai langkah awal kita untuk menjawab permasalahan – permasalahan yang ada, sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Partai PDI Perjuangan
Menanggapi pandangan fraksi pdi perjuangan terkait faktor –faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan belanja pegawai pada pos belanja tidak langsung, hal ini dapat saya jelaskan bahwa; adanya penyesuaian realisasi belanja pegawai tahun 2018,penambahan gaji tiga belas dan kebijakana pembayaran gaji empat belas berikut komponen tunjangan lainnya. Sedangkan mengenai adanya asumsi penurunan PAD, dapat  saya jelaskan bahwa hal ini tersebut terjadikan pendapatan, dan sektor pelayanan kesehatan (JKN) non kapitasi tidak dapat di targetkan besarnya dalam prokseik pendapatan, dan sektor pendapatan lain nya yang tidak dapat regulasi yang ada.
Fraksi Partai Golkar
Saya atas nama pimpinan Daerah menyampaikan ucapan terimaksih kepadaFraksiPartai Golkar yang telah mendukung arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten lampung Utara Tahun 2009, dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Lampung Utara yang sejahtera, berbudaya, bermanfaat berlandaskan pada penguatan ekonomi desa.
Menangapi Pandangan Fraksi Partai Golongan Karya, kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:
1.    Terkait pentingnya keberadaan Sekertaris Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam Tim Anggaran Pemerinta Daerah Kabupaten Lampung Utara kami sependapat dan tentunya hal ini akan menjadi perhatian khusus Pemerintah Daerah, hal ini sekaligus menjawab pandangan umum Fraksi Demokrasi Poin 1 huruf c.
2.    Mengenai pemenuhan undangan hearing DPRD dalam rangka penyusunan KUA-PPAS, pada perinsipnya saya sependapat dan saya akan memerintahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah agar lebih produktif.
3.    Mengenai penyaluran dana ADD Tahun 2017 dan 2018 tentunya hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah, dan penyelesaian kurang salur ADD Tahun 2017 dan 2018 akan dilakukan secara bertahap sampai dengan Tahun 2019.
Fraksi Partai Demokrat
1.    Umum menanggapi Pandangan Umum Fraksi Partai  Demokrat terkait asumsi pendapatan agar dapat tercapai sesuai target, hai ini tentu menjadi harapan kita semua, 
2.    Dinas Pertanian terkait dengan harapan program disektor pertanian, perkebunan dan perternakan yang menitikberatkan pada skala prioritas dalam rangka meningkatkan standar taraf hidup kesejatraan masyarakat, maka dapat saya jelaskan bahwa program kegiatan pada sektor pertanian, perkebunan dan perternakan yang akan dilaksanakan
3.    Dinas sosial  terkait masalah ketimpangan ekonomi dan kesempatan kerja di wilayah Kabupaten Lampung Utara dplakukan harus melibatkan banyak stakeholser terkait, menurut pandangan kami, salah satu yang menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi yaitu bantuan sosial yang belum tepat sasaran, dalam hal ini dinas sosial  berdasarkan tupoksinya memiliki langkah strategis dengan melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan melalui program sistem informasi.
4.    Dinas koperasi usaha mikro kecil dan menengah sasaran dan pendapat terkait masalah anggaran dan program di Dinas Koperasi dan UMKM pada perinsipnya saya sependapat, namun demikian tentunya hal ini akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Fraksi Partai Keadlian Sejahtra
Selanjutnya menanggapi pandangan umum Fraksi PKS  terkait  sarana agar Pemerinth Daerah dapat memanfaatkan semua pendapatan dan penerimaan secara optimal untuk program peroritas, pada perinsipnya saya berpendapat dan tentu hal ini akan menjadi perhatan khusus Pemerintah Daerah, sehingga perogram yang direncanakan pemerintah daerah maupun membantu pemecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Kemudian mengenai harapan atas proses pebahasan rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan rancangan perioritas plapor anggaran sementara (PPAS) APBD Tahun anggaran 2019 ini betul-betul dimaksimalkan.
Fraksi Nurani Berkeadilan
Menangapi pandangan umum Fraksi Nurani Berkeadilan terkait penyesuaian penyusunan KUA dan PPAS Tahun anggaran 2019 dengan mempertimbangkan dokumen perencanaan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun dokumen perencanaan pemerintahan Kabupaten Lampung Utara, dengan harapan perogram-perogram yang disusun bersenergi dengan program pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi. Saya sependapat mengenai sarana penyusunan KUA PPAS Kabupaten Lampung Utara Tahun anggaran 2019,  hendaknya memperhatikan kondisi pertumbuhan dan stabilitasi ekonomi daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi lokal Kabupaten Lampung Utara dalam melaksanakan pembangunan. Namun demikian, dapat saya jelaskan bahwa pemerintahan daerah telah menyusun  KUA-PPAS Tahun Anggaran 2019 berorientasi pada program yang bersifat responsif dan antisipatif, hal ini dalam rangka menjawab permasalahan kekinian, maupun mengantisipasi kemungkinan masalah yang akan terjadi dimasa mendatang, yang bermuara pada peningkatan pelayananan dan kesejahteraan masyarakat sekaligus kemakmuran daerah. (NOV)***
           

0 komentar:

Post a Comment

Disdukcapil Kota Banjar

Disdukcapil Kota Banjar

DISDUKCAPIL KOTA BANJAR

DISDUKCAPIL KOTA BANJAR