DPRD Kab.Lampung Utara Menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi

.



Kab.Lampura, LHI
Pada hari Rabu 12 September 2018, DPRD Kabupaten Lampung Utara telah menggelar Rapat Paripurna tentang Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Fraksi yang dipimpin angsung oleh Ketua DPRD Kab.Lampung Utara H.Rachmat Hartono, diikuti 30 orang anggota DPRD. Sementara itu Asisten I membacakan sambutan Bupati Lampung Utara
            Secara umum Fraksi PDI – Perjuangan berpandangan bahwa, KUA-PPAS Tahun 2019 ini adalah langkah awal untuk menuju Anggaran Keuangan  APBD 2019 yang akan kita bahasa pada rapat – rapat selanjutnya. Penyusunan rancangan KUA memuat kerangka masalah, indikator ekonomi dan upaya pemecahan masalah yang muncul dan berkembang dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, monitiring dan evaluasi serta musrembang.Selain itu, juga merupakan wadah penyaluran aspirasi masyarakat.
            Secara umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpandangan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( PPAS) APBD Tahun Anggaran 2019 adalah merupakan dokumen perencanaan pembangunan dan pelayanan yang paling konkrit yang menunjukan prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalm satu tahun anggaran. Dari Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2019 akan sangat mudah dikenali, apakah pemerintahan daerah masih berorientasi kepada aparatur  birokrasi atau sudah mengarah kepada kebutuhan publik. Atas dasar itulah, sebagai manifestasi dari komitmen untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat, maka fraksi PKS mendorong  Pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Utara untuk memanfaatkan secara optimal atas semua pendapatan dan penerimaan untuk program – program prioritas yang vital demi kepentingan langsung masyarakat,sehingga mampu membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.
Secara umum Fraksi Partai Demokrat berpandangan
1.    UMUM
a.    Potensi-potensi pendapatan daerah telah berhasil digali oleh Badan Anggaran bersama SKPD terkait untuk Anggaran Tahun 2019 namun, Pendapatan Asli Daerah terkoreksi menurun sebesar 30,77% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 14,32% dibanding plafond pada APBD Tahun 2018. Secara total Pendapatan Daerah terkoreksi menurun menjadi Rp. 104,138 Miliyar. Hal ini menunjukan bahwa penurunan Pendapat Daerah yang cukup signifikan. Dan saran kami kepada OPD terkait, agar hal ini dapat menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam mengoptimalkan potensi-potensi yang dapat meningkatkan Pemerintah Daerah.

b.    Asumsi pendapatan jangan sampai berlebihan dan agar kiranya dapat dipertimbangkan dengan matang dikarenakan bedasarkan pengalaman di tahun-tahun anggaran sebelumnya tidak pernah mencapai target. Untuk itu Fraksi Demokrat memerlukan penjelasan yang konkrit dari TAPD mengenai Asumsi pendapatan tersebut.
c.    Mohon penjelasan terkait Sekda Kabupaten Lampung Utara yang nantinya akan menjadi Ketua Tim TAPD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2019 yang belakangan initerindikasi tidak aktif.
2.    DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
Mengingat sebagian besar mata pencarian penduduk Kabupaten Lampung Utara adalah Petani dan Pekebun maka, program kedepanya haruslah menitikberatkan kepada sekala proritas yang sangat dibutuhkan oleh para petani yang dapat meningkatkan standar taraf hidup untuk kesejahteraan masyarakat di Kaupaten Lampung Utara.
Dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami Fraksi Partai Golkar menyampaikan beberapa pokok-pokok  pikiran yang diharapkan memiliki manfaat dan berhasil guna bagi kemajuan Kabupaten Lampung Utara yang kita cintai, adapun yang menjadi pokok-pokok pikiran tersebut, yaitu:
1.    Kami Fraksi Partai Golkar memandang keberadaan Sekertaris Derah Kabupaten Lampung Utara kiranya dapat menjadi perhatian, karna sebagai tim anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) eksekutif tentunya peran serta yang bersangkutan sangat dibutuhkan.
2.    Kami fraksi Partai Golkar memandang dalam rangka penyusunan KUA PPAS dibutuhkan keperoaktifan OPD –OPD di Kabupaten Lampung Utara, sebagai contoh manakala diundang dan diajak hearing kiranya dapat hadir tepat waktu.
3.    Belum seluruhnya anggaran ADD yang diperuntuhkan bagi membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan pemasyarakataan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa tersalukan baik ditahun 2017 maupun di Tahun 2018 ini kiranya dapat segera tersalurkan.    
            Secara umum Fraksi Partai Gerindra berpandangan bahwa KUA PPAS APBD Tahun anggaran 2019 ini adalah langkah awal untuk menuju anggaran keuangan APBD 2019 yang akan dibahas pada rapat-rapat  selanjutnya sebagai kita ketahui bersama didalam peroses penyusunan anggaran bukanlah sekedar menaikan atau menurunkan nilai anggaran, akan tetapi pencapaian-pencapaian selama periode januari 2018 sampai dengan Desember 2018 serta di bandingkan dengan Tahun 2017 pada periode yang sama seharusnya menjadi tolak ukur dalam penyusunan KUA PPAS APBD Tahun 2019 ini. Sejalan dengan hal tersebut diatas, untuk itu besar harapan kami, angka-angka dalam KUA PPAS APBD Tahun 2019 adalah angka yang rasional dan wajar, sehingga menekan inefisesi anggaran dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu juga berbagai penyusunan dilakukan dalam perdana periolitas belanja daerah sehingga dapat menjawab kendala dan permasalahan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Lampung Utara.
            Secara Umum Fraksi Partai Nurani Berkeadilan kebijkan umum anggaran (KUA) merupakan rencana tahunan yang bersifat makro sbagai bagian dari rencana jangka panjang daerah dan rencana jangka menengah daerah, yang disusun dengan berdasarkan rencana kerja pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara, yang memuat kebijakan pendapatan dan belanja daerah dan pembiayaan serta strategis pencapaianya. Sebagaimana yang dimuat dalam permendagri No.38 Tahun 2018 Tentang Penyusunan APBD Tahun anggaran 2019, bahwa rencana pembangunan yang dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu adanya kesempatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam bentuk nota kesepkatan tentang kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan PPAS APBD Tahun anggaran 2019 hendaknya dilakukan melalui interaksi/penyesuaian terhadap kondisi-kondisi maupun proses yang pempengaruhi angar tetap terjadi singkronisasi dan kesinambungan dan perogram-perogram pembangunan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, yang tidak terpenting lagi bahwa perogram-perogram kegiatan tersebut hendaknya terkonektifikasi dan terintegrasi terhadap pemerintah pusat maupun provinsi.(NOV)***



0 komentar:

Post a Comment

Disdukcapil Kota Banjar

Disdukcapil Kota Banjar

DISDUKCAPIL KOTA BANJAR

DISDUKCAPIL KOTA BANJAR