Pekerja Pertamina RU II Dumai Gelar Aksi Demo dan Ancam Mogok Kerja Bila Tidak Mendapat Perhatian Serius

.

Kota Dumai, LHI
Gonta - ganti Direksi Pertamina beberapa tahun terakhir dan belum juga ditetapkannya direktur Pertamina dan komisaris Pertagas hingga kini mengakibatkan efektifitas perusahaan jadi terganggu.
Penguasa negeri ini memerintahkan pertamina melalui Permen nomor 36/2016 dalam hal bahan bakar minyak ( BBM ) satu harga yang konsekuensinya seluruh biaya operasional di bebankan ke perusahaan dan Perpres nomor 191/2014 agar pertamina menambah kuota BBM Premium dari 5 juta KL menjadi 12,5 KL tanpa di subsidi dapat menggerus keuntungan perusahaan sehingga kerugian semakin besar dan bisa menyebabkan perusahaan bangkrut.
            Tidak hanya sampai disitu saja, pemerintah belakangan ini juga memerintahkan melalui Permen ESDM nomor 21/ 2018 bahwa Pertamina tidak boleh menaikkan harga pertalite tanpa melalui persetujuan pemerintah, padahal pertalite sebagai penopang kerugian Pertamina.
Begitu juga dengan Permen ESDM nomor 23/2018 yang semakin menambah kerugian Pertamina di karenakan pemerintah akan memberikan wilayah kerja Migas kepada Operator Eksisting ( Asing ) termasuk blok Rokan yang akan habis tahum 2021 dan berpotensi akan kehilangan 220.000 BOPD ( Barrels of Oil per Day ).
            Hal ini disampaikan oleh Serikat Pekerja Kilang Minyak Putri Tujuh ( SP - KMPT ) Kota Dumai  pada hari Rabu ( 18/7/18 ) yang melakukan demo besar - besaran dengan melibatkan ratusan pekerja Pertamina di sekitar kantor dan kilang minyak putri tujuh.
            Ketua SP - KMPT Pertamina RU II Dumai, Riduan S.ST di dampingi Agistiawan ST mengatakan aksi ini  sebagai bentuk keprihatinan dikarenakan pemerintah tidak menyikapi kebijakan yang dianggap dapat mengancam kelangsungan bisnis Pertamina dan kedaulatan negara atas energi nasional di sektor migas.
             rencana proses penggabungan Pertagas ke PGN dinilai akan menjatuhkan laba perusahaan dari yang sebelumnya 100 persen milik Pertamina ke tangan publik sehingga berpotensi mengurangi pendapatan negara, kata Riduan.
            FSPPB ( Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu ) sebagai induk organisasi SP - KMPT juga berpendapat, skema akuisisi yang dilakukan tidak menjamin dominasi penguasaan negara sesuai amanat konstitusi dimana perusahaan yang 43,036 persen sahamnya dimiliki oleh publik/ swasta ( dominan pihaknasing ) akan mengakuisisi perusahaan yang 100 persen dimiliki negara.
            " Perjuangan untuk menolak kebijakan pemerintah tersebut akan kita gelar kembali pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 mendatang di Jakarta dan juga akan dilanjutkan dengan mogok kerja jika tidak mendapat perhatian serius dari.pemerintah, " ungkap Riduan yang didampingi Agus setelah aksi demo selesai. ( S.NST )

0 komentar:

Post a Comment

Retromantic 9

Retromantic 9

DISDUKCAPIL KOTA BANJAR

DISDUKCAPIL KOTA BANJAR