PKL Datangi Gedung DPRD"Menurunya Pendapatan, Berjualan Di Tempat Relokasi

.

Pangandaran LHI 
Puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang di relokasi beberapa bulan lalu yang tergabung Forum pedagang kreatif Pangandaran mendatangi kantor DPRD kabupaten pangandaran,aksi itu digelar dalam rangka dengar pendapat dengan pemerintah daerah yang di pasilitasi amggota komisi ll DPRD kabupaten pangandaran. Senin 02/04/2018.
            Adi perwakilan pedagang kaki lima,beralasan datangnya ke DPRD meminta kepada anggota DPRD kabupaten pangandaran khususnya komisi ll untuk mempalisitasi kepada pihak eksekutip agar penataan relokasi PKL ini di tata kembali dalam hal penempatannya supaya pengunjung bisa belanja secara merata,karena yang di rasakan para pedagang yang di relokasi terutama yang mendapat bagian kios di lorong dan di lantai atas menjerit karena tidak mempunyai pendapatan.
            "Pedagang kaki lima   yang di relokasi tidak menolak program pemerintah untuk menjadikan pangandar wisata yang mendunia justru seluruh pkl mendukung pada program tersebut, hanya para pedagang meminta kepada pemerintah lewat DPRD kabupaten pangandaran untuk bisa bagai mana cara memecahkannya agar pedagang sejahtera.”kata Adi
            Adi menambahkan, di antara poin tempat relokasi yang tidak sesuai dengan perjanjian awal ,pasalnya sebelum PKL ini di relokasi pernah di adakan kardinasi antara pihak para pedagang dengan pemerintah,salah satunya bentuk bangunan, dulu sewaktu awal gambar bangunan tidak seperti yang di bangun sekarang, di sana tampak ada taman dan tidak dua lantai, waktu itu kami sangat setuju dengan gambar awal, tapi kenapa setelah jadi bentuk bangunan tidak sesuai denga gambar awal yang di sosialisaikan kepada para pedagang kaki lima, paparnya
            Akibat dari relokasi yang dianggap tidak sesuai itu, lanjut dia, menyebabkan puluhan PKL tidak bisa menafkahi keluarganya.
            Sementara itu, Adi dan PKL lainnya, menyebutkan dari lebih dari sekian ratus pedagang yang terkena relokasi, puluhan pedagang di ambang bangkrut dan puluhan pedagang yang tetap bertahan tidak berpenghasilan. Karena itu, para PKL meminta agar DPRD kabupaten pangandaran supaya bisa mempasilitasi kepada pemerintah daerah untuk merevisi ulang bangunan relokasi tersebut.
            Sebagai pelaku usaha dagang tentu banyak yang bersentuhan dengan bank, namun sejak menempati tempat dagang yang di sediakan pemerintah kredit kami justru malah macet, ungkapnya,bahkan untuk mecukupi kebutuha hidup keluarga pun sangat kesulitan. 
            Sekertaris Pemerintah Daerah Mahmud mengatakan, pemerintah daerah ini sedang pokus dalam penataan wisata, karena itu para pedagang harus sabar, karena kami pun terus memantau perkembangan wisata di Pangandaran ini, yang namanya pindah tempat jualan itu tentu harus proses, upaya upaya pemerintah untuk memajukan usaha dagang para pkl terus di lakukan dan di pantau untuk pembenahan, seperti parkir kami tempatkan di dekat tempat jualan, tujuanya supaya para pengunjung yang datang ,tidak jauh untuk belanja, selain itu ada beberapa ruangan yang belun di pasang rollingdoor, itu terus kami upayakan supaya bisa cepat terpasang, kalau soal kekurangan toilet, kamar mandi atau mushola kami akan upayakan,namun perlu proses, ungkapnya.,(AGUS.S)***  

Retromantic 9

Retromantic 9

DISDUKCAPIL KOTA BANJAR

DISDUKCAPIL KOTA BANJAR